Nasional

Wali Kota Bandung Senang Rencana Pusat Ambil Alih Guru PPPK: Kita Tunggu Realisasinya

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan rencana pemerintah pusat mengambil alih kewenangan guru PPPK paruh waktu dan penuh waktu akan mengurangi beban fiskal daerah. Ia menyebut tiap...

20 Agustus 2026, pukul 08:02 WIB · dibaca 0 kali

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan rencana pemerintah pusat mengambil alih kewenangan guru PPPK paruh waktu dan penuh waktu akan mengurangi beban fiskal daerah. Ia menyebut tiap tahun Pemkot Bandung menggelontorkan ratusan miliar untuk PPPK.

"Solusi dari pemerintah itu adalah menjadikan PPPK guru menjadi pegawai pemerintah pusat. Nah, itu kita sedang tunggu realisasinya," ucap dia kepada wartawan sesuai acara di Bandung, Kamis (20/8/2026).

Baca Juga

Ia menuturkan apabila rencana tersebut sudah terealisasi maka akan memberikan sedikit ruang fiskal untuk Pemkot Bandung. Farhan menyebut total ratusan miliar yang digelontorkan untuk PPPK di Kota Bandung.

"Kalau sampai itu terjadi, khusus untuk Kota Bandung, akan ada sedikit ruang fiskal bagi PPPK paruh waktu. Ratusan miliar (digelontorkan)," kata dia.

Farhan menambahkan, dana bagi hasil yang diterima Pemkot Bandung baru sekitar 10 persen atau sekitar Rp 19 miliar dari total yang akan diterima. Ia mengaku masih menunggu pencairan tahap selanjutnya.

Ia mengaku mengusulkan ke Danantara dan Kementerian Keuangan agar menjadikan Bandung sebagai salah satu destinasi Pusat Finansial Internasional Indonesia. Sebab Kota Bandung tidak akan mendapatkan lompatan pertumbuhan yang cepat apabila sektor bisnis atau keuangan tidak diberikan ruang untuk melompat.

"Kita sekarang sedang mengejar pertumbuhan 6 persen senada nih dengan pemerintah. Tetapi Kota Bandung itu harusnya kan kembali ke masa pertumbuhan ekonomi tahun 2019, 7,2 persen. Kalau enggak gitu, berat untuk kita mengejar angka 8 persen," kata dia.

Ia menambahkan pihaknya akan menerapkan konsep defisit anggaran seperti yang dilakukan Pemprov Jabar. Sehingga defisit tersebut akan dibiayai menggunakan dana kementerian secara kreatif.

Lihat di situs asli

Berita terkait