REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebutkan, penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) baru sebatas wacana karena masih membutuhkan kajian matang sebelum diterapkan.
Hal itu disampaikannya ketika meninjau kesiapan Koperasi Desa Merah Putih Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat pada Kamis (15/10/2026). Arya Bima mengatakan, skema penyaluran ASN lewat KDKMP belum menjadi keputusan final pemerintah.
"Itu baru salah satu kemungkinan saja. Jadi, ke depan nanti KDKMP bisa menjadi salah satu outlet untuk menyalurkan gaji ASN," ujar Arya Bima.
Dirinya menegaskan, penyaluran gaji melalui koperasi bukan menjadi satu-satunya pilihan. Skema tersebut juga tidak akan diwajibkan kepada seluruh ASN karena perlu dibahas secara matang bersama lembaga terkait, terutama untuk memastikan kesiapan pelaksanaannya.
"Jadi bukan satu-satunya, ya, salah satu saja. Jadi tidak diwajibkan dan tidak semua. Jadi salah satu opsi saja. Tapi tentu pelaksanaannya masih memerlukan kajian yang matang, antar lembaga terkait dengan kesiapannya," kata dia.
Arya Bima melanjutkan, pemerintah ingin KDKMP beroperasi secara aktif dan memiliki peran lebih luas dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Selain gaji ASN, koperasi juga berpeluang dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
"Nanti kan juga bansos semua lewat sini, termasuk memungkinkan kalau ada itu. Tapi bukan satu-satunya," kata dia.
Dalam kesempatan itu, mantan Wali Kota Bogor itu mengatakan, pemerintah mengevaluasi kesiapan operasional koperasi, termasuk sistem pengelolaan dan distribusi barang dari badan usaha milik negara (BUMN).
"Hari ini, 107 titik dikunjungi oleh para menteri dan wamen untuk memastikan sejauh mana kesiapan operasionalisasi dari KDKMP," ungkapnya.
Selain mengecek kesiapan pengelolaan, pemerintah juga menghimpun masukan masyarakat mengenai kebutuhan barang dan volume pasokan yang diperlukan. Arya Bima menyebut, warga menginginkan harga kebutuhan tetap stabil dan ketersediaan barang terjaga agar tidak terjadi kekosongan stok.
"Intinya warga minta harga itu stabil, terus warga minta stok jangan pernah kurang," ucap Bima.
Salah satu kebutuhan yang disoroti warga adalah gas LPG. Bima mengatakan, masukan mengenai penambahan pasokan gas muncul di sejumlah titik yang dikunjungi.
“Bahkan di semua titik tadi minta agar gas itu ditambah, ya tabung gas itu kurang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika