REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto mengungkapkan telah mengintruksikan jajaran meningkatkan patroli rutin dan menyebar seluruh personel di lokasi rawan kejahatan. Ia berharap langkah tersebut dapat memberikan rasa aman dan nyaman ke masyarakat.
"Apel kebangsaan salam jawara. Tujuannya kami pahami situasi dinamika yang mudah berubah dan berkembang cepat dan kami sadari adanya keresahan di masyarakat situasi keamanan di Jabar," ucap Kapolda Jabar di sela-sela acara apel kebangsaan di Monumen Perjuangan (Monju), Kota Bandung, Jumat (14/8/2026).
Baca Juga- Kapolda Jabar Minta Pelaku Begal dan Curanmor di Bandung Disikat Habis
- Disentil KDM Soal Begal dan Tramadol, Walkot Malu Cimahi Kota Tentara tapi Banyak Begal
- Menteri HAM Kritik Sayembara Tangkap Begal, KDM: Terima Kasih Pak Pigai
Kapolda mengatakan tujuan apel dilakukan untuk meningkatkan dan memperkuat komitmen agar masyarakat aman, nyaman dan damai. Sebelumnya, Polda Jawa Barat menempatkan ribuan personel di titik rawan kejahatan dan kemacetan di wilayah hukum Jawa Barat. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Jawa Barat.
Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan penempatan personel di titik-titik krusial berhasil mengurai penumpukan kendaraan. Langkah preventif ini merupakan bagian dari komitmen Polda Jabar menghadirkan rasa aman dan pelayanan responsif bagi masyarakat Jawa Barat.
"Pengawasan ketat serta pengaturan lalu lintas secara humanis berhasil menekan angka pelanggaran sekaligus meminimalisasi potensi kecelakaan lalu lintas di jam-jam rawan," kata dia, Selasa (11/8/2026).
Ia menuturkan pengawasan dan pengaturan arus lalu lintas ini akan terus dilakukan secara berkala di titik-titik rawan. Polda Jabar juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kesadaran berkendara. Selain itu, mematuhi petunjuk petugas di lapangan, serta mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan bersama di jalan raya.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika