Nasional
-
Nasional
Sederet alasan RUU Perampasan Aset harus segera disahkan, Mahfud MD: Oknum pelaku korupsi makin bertambah
Hops.ID – Sejak beberapa waktu lalu, banyak pihak yang mendesak untuk segera mensahkan RUU Perampasan Aset. Salah satu desakan datang dari Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Cawapres Ganjar Pranowo. Mahfud MD mengakui penegakan…
-
Nasional
Alasan Mahfud MD Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset
JAKARTA, iNews.id – Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Ganjar Pranowo, Mahfud MD sangat mendorong pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset dalam acara Indonesia Integrity Forum 2023, di Jakarta, Rabu (25/10/2023). Dia menjelaskan bahwa penegakan hukum di Indones…
-
Nasional
Korupsi Tak Kenal Usia, Masih Layak Jual Isu Pemimpin Muda?
Peran pemuda bagi eksistensi dan kemajuan bangsa Indonesia memang tidak diragukan lagi. Namun di tengah maraknya kasus korupsi yang tidak mengenal usia, masihkah layak jual isu pemimpin muda? Di masa awal reformasi, ramai bergaung keinginan agar bangsa ini dipimpin oleh pemimpin…
-
Nasional
Arsjad Rasjid Tak Ambil Pusing Gibran Nyebrang ke Kubu Prabowo
Bisnis.com, JAKARTA – Ketua tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid menyebut banyak ingin jadi juru kampanye (Jurkam) dari Ganjar Pranowo selepas Gibran Rakabuming Raka menyeberang ke kubu Prabowo Subianto. Arsjad mengatakan, dengan bergabungnya Gibran menjadi cawap…
-
Nasional
Arsjad Rasjid Sebut Banyak Pemuda Ingin Gantikan Gibran Jadi Jurkam Ganjar-Mahfud
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid menyebut banyak yang ingin jadi juru kampanye (Jurkam) dari Ganjar Pranowo-Mahfud MD selepas Gibran Rakabuming Raka menyeberang ke kubu Prabowo Subianto. Arsjad mengatakan, dengan bergabungnya Gi…
-
Nasional
Melihat Strategi Tiga Pasangan Capres-Cawapres dalam Pemberantasan Korupsi
Korupsi menjadi permasalahan bangsa yang tak kunjung usai. Bertepatan pemilu, para pasangan menjanjikan penguatan pemberantasan korupsi sebagai salah satu janji kampanye. Namun, faktanya politisi yang menjadi bagian pemenang pemilu justru terseret kasus korupsi. Melihat kondisi t…
-
Nasional
Demi Kurangi Korupsi di Pemerintahan, Sudirman Said Dorong Partai Politik Dibiayai Negara
RADAR TANGSEL RATAS – Juru Bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, bicara soal pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia ingin pendataan partai politik masuk dalam anggaran negara supaya bisa menekan tingkat korupsi di partai-partai. Menurut Sudirman, pendanaan partai politik akan men…
-
Nasional
Arsjad: Ganjar di Jateng Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi
Arsjad Rasjid, yakin Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen memberantas korupsi apabila terpilih sebagai capres-cawapres di 2024. Jakarta, Gesuri.id – Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, yakin Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen memberantas korupsi apabila terpilih seb…
-
Nasional
Sudirman Said Janji Ada Dana Parpol Rp 3 T jika Anies Presiden: Kurangi Korupsi
Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, menyebut pihaknya bakal mendorong dana parpol sekitar Rp 3 triliun atau sekitar 1% dari APBN jika paslonnya terpilih nanti. Ia menjelaskan, program ini adalah salah satu upaya Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk memberan…
-
Nasional
Demi Politik Naik Kelas, Akuntabilitas Dana Kampanye Didesak
Selama ini, meskipun ada rekening khusus dana kampanye di setiap pemilu, dalam pelaksanaannya terdapat sumber dana ilegal yang tidak dilaporkan. JAKARTA, KOMPAS — Ada dua kesulitan utama dalam menciptakan politik berintegritas, yaitu sistem politik yang masih didominasi ketersedi…
-
Nasional
Kelakar Jubir Anies Minta TPN Ganjar Limpahkan Sumbangan Jika Berlebih
Juru Bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, mengaku masih mengalami kesulitan pendanaan. Dia pun berkelakar jika Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud kelebihan sumbangan, bisa dikirim ke Tim Anies-Muhaimin Iskandar (AMIN). Hal tersebut disampaikan Sudirman dalam diskusi di…
-
Nasional
Konsolidasi Masyarakat Sipil Antikorupsi: TII, Lembaga Gemawan dan Tim Percepatan Reformasi Hukum Kolaborasi
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dengan target capaian terbentuknya peta identifikasi evaluasi masyarakat sipil terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baik pada dimensi independensi, sumber daya, integritas internal, penindakan, pencegahan hingga relasi dengan par…
-
Nasional
Pengawasan Lemah Picu Korupsi Sektor Pertambangan
[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Korupsi sektor pertambangan bukti adanya praktik perdagangan pengaruh. JAKARTA – Transparency International Indonesia (TII) memaparkan, perizinan dan pengawasan sektor pertambangan di Indonesia masih menjadi lahan untuk korupsi. “Min…
-
Nasional
Open Government Partnership (OGP) Summit 2023: Menjaga Ruang Sipil dalam Pemerintahan Terbuka
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tere tulemast!, Demikian kata yang terpampang pada salah satu hotel di Estonia yang artinya Selamat datang. Hawa sejuk di rentang 12-18 derajat celcius serta dikelilingi bangunan-bangunan bersejarah menjadi ciri khas negara yang terletak di Erop…
-
Nasional
Anomali Sentralisasi Izin Tambang; Tingginya Risiko Korupsi Hingga Lemahnya Pengawasan
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, 11 September 2023 Desentralisasi dan pemilihan kepala daerah menjadi faktor yang menyebabkan tingginya risiko korupsi dalam izin pertambangan. Pemberian izin tambang yang massif menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah mengindi…
-
Nasional
Tidak Transparan Dalam Pelaporan, Dua Perusda Sulsel Rawan Praktek Korupsi
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Laporan hasil riset tentang implementasi kebijakan antikorupsi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menunjukkan, dua perusahaan daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) memiliki lapor merah pelaporan perusahaan. Dua perusahaan daerah (Perusda) milik…
-
Nasional
Hasil Riset TI-Indonesia, Lima BUMD di Sumut Dapatkan Skor Antikorupsi Cukup Buruk
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) telah melakukan riset terkait penerapan program antikorupsi di BUMD di lima (5) provinsi yaitu Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Dari hasil pe…
-
Nasional
Komunike bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang dihasilkan dalam Konsolidasi Masyarakat Sipil dalam Merespon Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik.
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, 23 Agustus 2023 Kami, perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa publik di Indonesia, telah melakukan pertemuan dalam Forum Konso…