Nasional
-
Nasional
Optimalkan penerimaan negara, usut pengalihan keuntungan dan kebocoran pajak pada ekspor pulp
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, 3 November 2020—Praktik pengalihan keuntungan dan kebocoran pajak teridenfikasi terjadi pada ekspor pulp larut Indonesia. Tak tanggung-tanggung, praktek ini ditengarai mengakibatkan kebocoran pajak berpotensi sebanyak Rp 1,9 triliun. De…
-
Nasional
Politik Gelang Karet Pemberantasan Korupsi dalam UU Cipta Kerja
Press Release bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) – Transparency International Indonesia (TII) – Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM Pemerintah dalam salah satu argumentasinya menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan ko…
-
Nasional
UU Cipta Kerja Bertolak Belakang dengan Semangat Pemberantasan Korupsi
Ditengah ketidakpastian ancaman pandemi Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah, Senin (5/10/2020), telah mengetuk palu tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan serba cepat tersebut dianggap banyak kalangan masyarakat berm…
-
Nasional
Pemerintah Wajib Menjalankan Transparansi Penanganan Covid-19 Diseluruh Sektor Jaring Pengaman Sosial, Pengadaan Barang/Jasa dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Komunike Bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Penanganan Covid-19 PEMERINTAH WAJIB MENJALANKAN TRANSPARANSI PENANGANAN COVID-19 DISELURUH SEKTOR JARING PENGAMAN SOSIAL, PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL Pandemi Covid-19, meruntuhkan tatanan ekono…
-
Nasional
“Tunda Pilkada 2020 untuk Keselamatan Nyawa Warga Negara”
Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil “Tunda Pilkada 2020 untuk Keselamatan Nyawa Warga Negara” Kesimpulan rapat antara Komisi II DPR, Pemerintah, dengan Penyelenggara Pemilu pada 21 September 2020 kemarin sangat mengejutkan sekaligus mengecewakan. Seolah-olah tidak melihat f…
-
Nasional
Diskusi Publik: Transparansi Pengelolaan Anggaran Covid – 19
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akuntabilitas Penanganan Dampak COVID-19 menyelenggarakan Diskusi Publik: Transparansi Pengelolaan Anggaran Covid – 19 pada Kamis, 23 Juli 2020 Pukul 13.30 WIB. Meteri narasumber dapat diakses di link Berikut: Materi presentasi dapat diakses di link…
-
Nasional
Surat Desakan Transparansi Penggunaan Anggaran Penanganan Dampak Pandemi COVID-19
Jakarta, 20 Juli 2020 Kepada Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia Di tempat Perihal: Surat Desakan Transparansi Penggunaan Anggaran Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 Dengan hormat, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 695,2 Triliun untuk menangani damp…
-
Nasional
Tidak Transparan ke Publik, Anggaran Covid-19 Rawan Disalahgunakan
Jakarta – Presiden Joko Widodo mengumumkan dua kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020 (Kontan, 2 Maret 2020). Pada 20 Maret hingga 9 Mei 2020, Presiden menerbitkan paket kebijakan untuk menangani COVID-19, sekaligus dalam upaya pemulihan perekonomian nasional. Paket kebijakan t…
-
Nasional
Rapor Merah KPK: 22 Catatan Kritis Masyarakat Sipil untuk Kinerja KPK Semester I
Komisi Pemberantasan Korupsi memasuki masa yang paling suram. Hal ini tak bisa dilepaskan begitu saja dari rentetan kejadian pelemahan yang dilakukan oleh Presiden dan DPR terhadap KPK di sepanjang tahun 2019 yang lalu. Mulai dari proses pemilihan Pimpinan KPK yang sarat akan kep…
-
Nasional
Unboxing Pencegahan Korupsi Kini dan Nanti: Rapor Pelaksanaan Stranas PK
Hasil Pemantauan Pelaksanan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di 9 Wilayah Jakarta, 27 Mei 2020. Transparency International Indonesia (TII) menyampaikan laporan hasil pemantauan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Pemantauan TII bersama…
-
Nasional
Maju Kena Mundur Kena: Integritas Anak Muda Ditengah Kultur Korup
Kultur birokrasi di Indonesia terus menampilkan kelindan mesra antara kepentingan ekonomi dan politik, tidak terkecuali bagi anak-anak muda di dalamnya. Tiga staf khusus muda Presiden, CEO Amartha Andi Taufan, CEO Ruang Guru Belva Devara dan CEO Papua Muda Inspiratif Billy Mambas…
-
Nasional
Diskusi Daring: Korupsi dalam Pandemi
Presiden Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat atas dampak pandemi virus corona Covid-19. Pemerintah Indonesia mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp405,1 triliun untuk mengendalikan penyebaran virus SARS-CoV-2. Anggaran tersebut juga digunakan untuk…
-
Nasional
Policy Brief: Akuntabilitas Penanganan Pandemi Covid-19
Pengalaman Indonesia dalam penanganan berbagai bencana berskala besar, khususnya bencana alam, baik tsunami, banjir, gunung meletus, tanah longsor maupun gempa bumi memberikan gambaran umum adanya kerentanan dalam pengelolaan sumber daya publik, khususnya anggaran, karena potensi…
-
Nasional
Platform Gotong Royong Warga terkait Covid-19 Diluncurkan
JAKARTA, 6 April 2020 — Sebuah platform pelaporan terkait Coronavirus Desease 2019 atau Covid-19 resmi diluncurkan. Diinisiasi sejumlah tokoh CSO, ahli teknologi informasi, praktisi kesehatan masyarakat, dan jurnalis yang tergabung dalam Koalisi Warga untuk Covid-19, platform yan…
-
Nasional
Saatnya Pemerintah, PLN dan Korporasi Mencegah Korupsi
KORUPSI DI SEKTOR KELISTRIKAN: Saatnya Pemerintah, PLN dan Korporasi Mencegah Korupsi (Jakarta, 29 Oktober 2019) Minimnya pasokan listrik di berbagai wilayah Indonesia serta untuk kepentingan mendukung pembangunan ekonomi ke depan, merupakan tantangan yang dihadapai Presiden Joko…
-
Nasional
MELAWAN NALAR PUBLIK, REVISI UU KPK HARUS DITOLAK
MELAWAN NALAR PUBLIK, REVISI UU KPK HARUS DITOLAK Jakarta, 6 September 2019 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyepakati pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Jika disetujui, revisi tersebut akan seg…
-
Nasional
PEMERINTAH HARUS MELIBATKAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PENCEGAHAN KORUPSI.
Jakarta, 24 Juli 2019. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memerangi korupsi melalui sektor pencegahan. Perpres ini merupakan pengganti dari Perpres sebelumnya, yaitu Perpres No. 55/2012 t…
-
Nasional
TII: KPK yang Mandiri dan Independen Mutlak Dibutuhkan
Jakarta (4/7) – Lembaga pemberantasan korupsi harus bebas segala bentuk intervensi dan konflik kepentingan. Dukungan ini disampaikan Transparency International Indonesia (TII), sebuah organisasi antikorupsi internasional, dalam Peluncuran Hasil Penelitian Evaluasi Kinerja KPK 201…