Opini
-
Opini
A Bittersweet Gift to Mark 20 Years of the UN Antigraft Convention
Ethics education: Students wait to board the Corruption Eradication Commission (KPK) bus during a roadshow in Medan, North Sumatra, on Oct. 26, 2023. The event was part of a public education initiative on corruption prevention. (Antara/Yudi) Alvin Nicola – TI Indonesia Researcher…
-
Opini
The Rempang Project and Infrastructure Accountability Risk
Village clearing: Monggak village on Rempang Island is pictured on Sept. 18, 2023. The government has told the island’s 7,500 residents, including members of the Malay and Orang Darat ethnic groups, to leave their homes to make way for a quartz sand processing plant. (AFP/Bay Ism…
-
Opini
Korupsi Bernama ”Sextortion”
Izza Akbarani – Peneliti TI Indonesia ”Sextortion” merupakan bentuk korupsi jender. Meski tingkat ”sextortion” di Indonesia tertinggi di Asia (GCB 2020) dan terjadi di berbagai sektor, termasuk pendidikan, belum banyak kasus yang terungkap ke publik. Barangkali publik masih mengi…
-
Opini
Bersama Jaga Marwah Pengadilan
Menghentikan politisasi atas pengadilan adalah tugas pertama negara saat ini dalam rangka memulihkan marwah pengadilan. Dan, pengadilan, terutama hakim, adalah yang paling bertanggung jawab atas marwah kelembagaannya. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU…
-
Opini
Menyingkap Kekayaan Gelap Pejabat
Sebagai instrumen pelacakan, LHKPN belum mampu menelusuri kekayaan tertentu yang tak dilaporkan, apalagi aset dan liabilitas lain yang disamarkan. Perlu terobosan hukum dengan mengatur delik illicit enrichment dalam UU. Bau tak sedap tumpukan harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo…
-
Opini
Narasi Semu Pemberantasan Korupsi
Satu hal penting yang dilupakan dalam narasi pencegahan korupsi selama ini adalah hal yang sangat mendasar, yaitu integritas. Padahal integritas merupakan determinan utama perilaku tidak etis dan tendensi korupsi. Sulit untuk mengatakan bahwa pemerintah serius dalam pemberantasan…
-
Opini
Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa
Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa patut ditolak. Usulan ini tidak menjawab masalah di desa, tapi lebih bersifat politik untuk menarik dukungan politik jangka pendek. Salah satunya adalah janji untuk memberikan dukungan pada Pemilu 2024. Elite Partai Demokrasi Indonesia…
-
Opini
Pemilu Ramah Koruptor
Ada kecenderungan, Mahkamah Konstitusi (MK) semakin sulit diandalkan untuk melahirkan putusan yang bisa dinilai sebagai putusan monumental. Putusan yang tak hanya sekadar melakukan tafsir normatif atas suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar, tetapi juga menjadi basis ya…
-
Opini
Memperkuat Kembali Pemberantasan Korupsi
Skor Indek Persepsi Korupsi Indonesia turun drastis karena melemahnya pengawasan terhadap pemegang kekuasaan. Sudah saatnya Presiden memimpin langsung pemberantasan korupsi terutama dimulai dari lingkar inti kekuasaan. Laporan Indeks Persepsi Korupsi 2022 yang dibuat Transparency…
-
Opini
Katakan Bahwa Oposisi Diperlukan
Oleh Sahel Muzzammil, Peneliti Transparency International Indonesia Ketiadaan oposisi memperhadapkan pemerintah dan masyarakat secara diametral. Suara berbeda yang seharusnya diartikulasikan oleh kelompok oposisi di parlemen justru diartikulasikan oleh massa di medsos dan di jala…
-
Opini
Kejahatan ”Biasa” Bernama Korupsi
Oleh Alvin Nicola Undang-Undang KUHP yang disahkan baru-baru ini bukan hanya mendefinisikan perbuatan korupsi, lebih dari itu turut mengubah usulan perubahan pemidanaannya. Ini mereduksi sifat khusus penanganan tindak pidana korupsi. Dimasukkannya delik tindak pidana korupsi ke d…
-
Opini
Robohnya Independensi Penjaga Konstitusi
Besarnya intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman menjadi awal robohnya independensi penjaga konstitusi. Dari aspek budaya hukum, publik disuguhi situasi yang memperlihatkan betapa bobroknya hukum di Indonesia. Setali tiga uang dengan DPR, Presiden Joko Widodo akhirnya mel…
-
Opini
Pencalonan Menteri dan Pemilu yang Jurdil
Larangan bagi menteri untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden tanpa mengundurkan diri seharusnya dianggap standar yang tidak bisa ditawar demi mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. “Kemunduran demokrasi hari ini dimulai di kotak suara,” ungkap Steven Lev…
-
Opini
Hakim yang tidak Agung
Oleh Reza Syawawi Peneliti di Transparency International Indonesia MENGUNGKAP korupsi di lembaga kehakiman memang tidak mudah. Selama ini, dalam beberapa kasus korupsi, yang diungkap biasanya hanya menyentuh pada level birokrasi pengadilan. Penegak hukum seolah kesulitan untuk me…
-
Opini
Politik Hukum Pemasyarakatan Koruptor
Hukum sukar sekali mengemban secara utuh nilai-nilai moral yang ada di masyarakat. Konsep korupsi yang begitu kaya tak dapat diwadahi oleh paham konvensional hukum. Definisi hukum terlalu sempit untuk memaknai korupsi. Pembebasan bersyarat terhadap terpidana korupsi kembali menua…
-
Opini
Berharap Paritas dari Pengadil Terakhir Korupsi
Oleh: Alvin Nicola, Peneliti Transparency International Indonesia Kiprah dua hakim ad-hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Mahkamah Agung (MA) yang baru dilantik pekan lalu akan sangat dinantikan publik. Sebagai hakim anyar, Agustinus Purnomo Hadi dan Arizon Mega Jaya punya t…
-
Opini
Membumikan Pemerintahan Terbuka
INDONESIA baru menyelenggarakan Konferensi Open Government Partnership se-Asia Pasifik pada 6-7 Mei lalu di Bali. Perhelatan ini merumuskan agenda strategis dan operasional Open Government Partnership (OGP) pada masa kepemimpinan Indonesia sebagai ketua hingga November 2014. Tant…
-
Opini
(Ilusi) Pemerintahan Terbuka
SEBUAH lelucon sering dilontarkan tentang pemerintahan terbuka. Dua kata ini, pemerintah dan terbuka, tidak bisa disandingkan. Pemerintah lazim bekerja dengan logikanya sendiri: dalam ranah yang tertutup dan tidak ingin dikontrol. Sementara itu, warga menuntut keterbukaan, keterl…