REPUBLIKA.CO.ID, NAGAN RAYA, – Warga korban banjir bandang di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera memperjelas pembayaran ganti rugi pembangunan Huntara Mandiri. Hingga kini, janji pencairan dana bantuan tersebut dinilai masih belum menemui kejelasan, padahal warga telah lama menyelesaikan pembangunan hunian sementara secara swadaya.
“Hingga saat ini, janji pembayaran dana bantuan tersebut dinilai masih belum menemui kejelasan. Padahal kami sudah lama menyelesaikan pembangunan huntara secara mandiri,” kata Ismed, seorang penyintas banjir warga Desa Kuta Teungoh, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, Aceh kepada ANTARA, di Suka Makmue, Senin.
Ismed mengungkapkan, saat ini ada dua jenis huntara yang ada di wilayah mereka, yaitu huntara yang disediakan langsung oleh pemerintah dan huntara yang dibangun secara mandiri oleh warga setempat. Ia menyampaikan rasa sedihnya karena ada perbedaan perlakuan antara huntara buatan pemerintah dan huntara mandiri yang dibangun warga.
"Kami sedih sekali. Ada Huntara yang dibuat oleh pemerintah, ada Huntara yang menetap (Mandiri). Huntara menetap ini dibuat sendiri (Huntara Mandiri). Dibilangnya bayar, tapi hari ini tidak dibayar," ujar Ismed.
Janji Pemerintah Tak Kunjung Terealisasi
Menurut Ismed, janji awal dari pihak terkait adalah memberikan bantuan uang yang besarannya disesuaikan dengan kondisi atau fisik rumah Huntara Mandiri yang dibangun oleh masing-masing warga. Namun, kenyataannya hingga kini belum ada satu pun warga di kecamatan tersebut yang menerima pembayaran.
Ismed memperkirakan ada kurang lebih 100 unit lebih Huntara Mandiri di wilayahnya yang nasibnya sama, belum mendapatkan pencairan dana dari pemerintah. Pihaknya mengaku sudah mencoba mempertanyakan kejelasan hal ini kepada perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang ada di tingkat kecamatan. Namun, jawaban yang diterima dinilai belum memberikan kepastian yang pasti.
"Kami sudah sampaikan kepada perwakilan BPBD di kecamatan. Kami tanya kapan? Jawabannya 'sebentar lagi, sebentar lagi'. Cuma hari ini belum ada uangnya untuk rakyat," tambah Ismed.
Ismed menegaskan bahwa tuntutan ini bukan bentuk meminta-minta, melainkan menagih janji dan komitmen kepastian yang sejak awal disampaikan oleh BNPB kepada masyarakat korban bencana. Mereka berharap pemerintah bisa bersikap tegas dan transparan mengenai ada atau tidaknya bantuan tersebut.
"Permintaan kami, kalau dibayar bilang bayar, kalau enggak, kami enggak paksa juga. Kami cuma minta ketegasan dari pemerintah," pungkasnya.
Respons BPBD Nagan Raya
Saat ini, warga terdampak bencana dilaporkan sudah menempati huntara sementara, namun mereka masih terus menunggu realisasi janji pemerintah terkait bantuan untuk hunian yang menetap. Kepala Badan Pelaksana Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Irfanda Rinaldi yang dikonfirmasi terpisah, Senin membenarkan bahwa saat ini sebanyak 110 kepala keluarga (KK) penyintas banjir di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, belum mendapatkan pergantian pembangunan huntara mandiri dari BNPB.
“Semua data sudah kami laporkan ke BNPB, masih menunggu pencairan,” katanya.
Irfanda menjelaskan, sebanyak 110 KK penyintas banjir bandang di Beutong Ateuh, Nagan Raya yang sebelumnya telah membangun huntara mandiri pascabencana alam, juga sudah dilakukan pendataan oleh pemerintah daerah, dan dilaporkan ke BNPB guna mendapatkan tindaklanjut pengembalian pembangunan huntara. “Kalau tidak salah, angkanya Rp20 juta/unit huntara,” demikian Irfanda Rinaldi.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika sumber : antara