BANDUNG -- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Bandung Barat mengungkapkan terdapat 88 ribu perempuan yang berstatus kepala keluarga. Mereka menyebut para perempuan itu berstatus orang tua tunggal atau bersuami tetapi tidak berdaya.
Kepala Dinas DP2KBP3A Kabupaten Bandung Barat Akhmad Panji Hermawan mengatakan terdapat 88 ribu perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga. Ia menyebut kondisi tersebut dipicu berpisah dengan suami maupun memiliki suami akan tetapi tidak berdaya.
Baca Juga- Bupati Bandung Resmikan MI Nahdatul Ilmi, Dorong Pendidikan Berbasis Akhlak dan Kemandirian Ekonomi
- Gudang BBM Timbun Ribuan Liter Solar Ilegal di Bandung Digrebek Polisi
- Pria Tusuk Mantan Pacar Gara-Gara Masalah Percintaan di Bandung
"Tahun 2025, ada 88 ribu sebagai kepala keluarga. Penyebabnya, berpisah dengan suami atau memiliki suami akan tetapi tidak berdaya," kata dia belum lama ini saat acara Women Rise, Perempuan Kepala Keluarga di Telkom University.
Ia menilai acara pemberdayaan yang dilakukan Telkom University bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dengan memanfaatkan oleofood sangat bermanfaat. Diharapkan hasilnya, para perempuan kepala keluarga dapat mandiri.
Sementara itu, Dekan Research Institute Intelligent Business Sustainable Economy Dian Indayati menyebut kegiatan pemberdayaan perempuan wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya riset dan pengabdian kepada masyarakat. Ia mengatakan pemberdayaan perempuan kepala keluarga membutuhkan kolaborasi berbagai pihak melalui pendekatan Pentahelix yang melibatkan akademisi, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan media.
“Kami ingin kehadiran kampus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan,” kata dia.
Ia menambahkan, Telkom University berupaya menjembatani hasil riset CoE Smart Tourism and Hospitality dengan kebutuhan masyarakat. Hasil riset mengenai diversifikasi produk, mutu, dan nilai gizi diharapkan dapat diterapkan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP M. Irfan Suryawardana, menyampaikan dukungan BPDP terhadap pengembangan UMKM melalui pemanfaatan produk turunan sawit. Ia mengatakan UMKM berkontribusi hampir 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), namun masih menghadapi tantangan berupa produktivitas rendah serta keterbatasan akses pembiayaan dan teknologi.
Untuk itu, pelaku UMKM didorong memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). “Hilirisasi adalah kunci agar pemanfaatan hasil oleofood memberi nilai tambah yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya oleh industri besar,” kata dia.
Ia menambahkan BPDP berkomitmen mendukung pelaku usaha, khususnya perempuan kepala keluarga, agar mampu berdaya dan mandiri secara ekonomi melalui pemanfaatan produk turunan sawit.
Salah seorang peserta Nin (nenek) Yayat asal Cipongkor Bandung Barat mengaku sudah berusaha sejak tahun 2009 karena kondisi suaminya yang tidak berdaya mengalami stroke. Ia pun perlahan mampu mandiri hingga dapat membawa kedua anaknya menjadi ASN di Kementerian Sosial.
"Alhamdulillah sampai sekarang sudah meningkat itu (usaha). Meski anak anak cuma dapat sekolah SMA, tapi dengan tangan saya dan badan saya yang kurus ini, tapi bisa gitulah untuk menyejahterakan," kata dia.
(N-Muhammad Fauzi Ridwan)
Ikuti Whatsapp Channel Republika