JAKARTA -- Amerika Serikat akan membawa persoalan krisis geopolitik global, keamanan jalur perdagangan internasional, serta ketahanan energi dan pangan ke pertemuan para menteri luar negeri negara-negara G20 di Atlanta, Georgia, pada 30–31 Oktober 2026. Pertemuan yang dipimpin Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio itu juga menjadi perhatian karena Rusia diperkirakan mengirimkan delegasi, di tengah ketegangan diplomatik antara Washington dan Moskow.
Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataan pada Senin (26/10/2026) menyebut pertemuan tersebut akan difokuskan pada upaya mengatasi berbagai krisis geopolitik yang mengguncang perekonomian internasional. Washington menilai persoalan keamanan global semakin sulit dipisahkan dari stabilitas perdagangan, pasokan energi, ketahanan pangan, dan kelancaran rantai pasok.
Baca Juga- Tak Cuma Bertamu, Nicholas Saputra Penasaran Nonton Film di TIFF 2026
- Pemerintah Hormati Putusan MK, Menkum Minta Kajian Revisi UU Peradilan Militer
- 3.604 Ikan Sapu-sapu Ditangkap di Jakarta Barat untuk Jaga Ekosistem
"Selama pertemuan tingkat menteri, Amerika Serikat akan bekerja sama dengan para mitra G20 untuk mengatasi krisis geopolitik yang berkontribusi terhadap guncangan ekonomi global, termasuk ancaman terhadap kebebasan navigasi, ketahanan energi dan pangan, serta rantai pasok," demikian pernyataan Departemen Luar Negeri AS yang dilaporkan Anadolu Agency.
Pemerintah AS menyatakan pembahasan tersebut merupakan bagian dari upaya Presiden Donald Trump mengembalikan fokus G20 pada pertumbuhan ekonomi dan keamanan ekonomi. Washington juga ingin menghasilkan kerja sama praktis yang mampu mengurangi dampak ketidakstabilan internasional terhadap perdagangan dan aktivitas perekonomian.
Pertemuan di Atlanta akan menjadi salah satu tahapan penting menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang dijadwalkan berlangsung di Miami, Florida, pada 14–15 Desember 2026. Departemen Luar Negeri AS menegaskan hubungan antara keamanan internasional dan kemakmuran ekonomi akan menjadi dasar penyusunan agenda pembahasan para pemimpin negara anggota G20.
Penekanan terhadap persoalan geopolitik muncul ketika sejumlah kawasan strategis dunia masih menghadapi gangguan keamanan yang berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan internasional. Konflik di Timur Tengah, gangguan pelayaran di kawasan Laut Merah, serta ketidakpastian keamanan Selat Hormuz memperlihatkan bagaimana ketegangan militer dapat berkembang menjadi tekanan ekonomi lintas negara.
Jalur Perdagangan Dunia dalam Tekanan
Keamanan jalur pelayaran diperkirakan menjadi salah satu perhatian penting dalam pembahasan di Atlanta, mengingat besarnya ketergantungan perdagangan dunia terhadap transportasi laut. Ancaman terhadap sejumlah selat strategis bukan hanya memengaruhi aktivitas pengiriman barang, melainkan juga dapat meningkatkan biaya angkutan, premi asuransi, dan harga komoditas energi.
Badan Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) pada 17 September 2026 menyatakan lebih dari 80 persen volume perdagangan barang dunia diangkut melalui jalur laut. Gangguan terhadap titik-titik pelayaran strategis dapat dengan cepat memengaruhi biaya logistik, harga energi, pasokan pangan, hingga kondisi keuangan negara-negara yang bergantung pada perdagangan internasional.
UNCTAD mencatat biaya pengangkutan minyak melalui sejumlah rute dari Timur Tengah menuju Asia Timur mengalami kenaikan tajam akibat krisis keamanan di Selat Hormuz. Pada akhir Agustus, tarif pengangkutan tertentu bahkan melampaui 120 dolar AS per ton, sekitar tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Tekanan terhadap perdagangan internasional juga meningkat akibat gangguan di sekitar Selat Bab el-Mandeb, jalur pelayaran yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden. UNCTAD menjelaskan pengalihan rute pengiriman minyak dari Arab Saudi menuju Korea Selatan dapat memperpanjang waktu perjalanan dari sekitar 24 hari menjadi 54 hari apabila kapal harus menghindari kawasan tersebut.
Perubahan rute itu mengakibatkan peningkatan konsumsi bahan bakar, kebutuhan armada, dan biaya pengangkutan secara keseluruhan. Dampaknya dapat menjalar ke harga barang dan biaya produksi di berbagai negara, terutama perekonomian yang bergantung pada impor energi dan komoditas melalui jalur laut.
Organisasi Maritim Internasional (IMO) sebelumnya juga memperingatkan memburuknya keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Dalam pernyataan pada 28 Agustus, Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez menyebut hingga 400 kapal dengan sekitar 6.000 awak masih menghadapi kesulitan untuk meninggalkan kawasan Teluk Persia secara aman sejak konflik regional meningkat pada Februari 2026.
Kondisi tersebut memperlihatkan besarnya risiko ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh konflik geopolitik, termasuk terhadap negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian. Ancaman terhadap jalur transportasi energi juga berkaitan erat dengan ketahanan pangan karena perdagangan pupuk dan bahan baku pertanian bergantung pada kelancaran pengiriman internasional.
Dana Moneter Internasional (IMF) pada 15 Oktober turut memperingatkan bahwa perang berkepanjangan dan gangguan baru terhadap produksi energi maupun jalur pelayaran merupakan risiko besar bagi perekonomian Timur Tengah dan Asia Tengah. Lembaga tersebut menilai gangguan infrastruktur dan transportasi dapat memperpanjang tekanan ekonomi, meskipun sebagian negara telah menggunakan jalur alternatif serta cadangan pasokan untuk mengurangi dampaknya.