REPUBLIKA.CO.ID, KASHMIR— Ketua Dewan Wakaf Jammu dan Kashmir, Darakhshan Andrabi, menarik kembali usulannya untuk menyeragamkan khutbah Jumat di masjid-masjid setelah mendapat kecaman dari para politisi dan pemimpin agama.
Mereka menilai pemerintah berupaya memperketat kendali atas ruang-ruang keagamaan umat Islam.
Baca Juga- MUI Ingatkan Umat Islam tak Undang Habib Alwi Ceramah, Ini Sebabnya
- Pernahkah Anda Renungkan Akhir Ayat Alquran Ditutup dengan Irama yang Sama? Ini Rahasianya
- Ini Rahasia di Balik Warna-warni Alam dari Tumbuhan, Bebatuan, hingga Gunung Menurut Alquran
Andrabi merupakan tokoh lokal yang berafiliasi dengan Partai Bharatiya Janata (BJP), partai nasionalis Hindu yang dipimpin Perdana Menteri India Narendra Modi.
Usulan tersebut disampaikan beberapa waktu lalu dan memicu gelombang penolakan dari berbagai kalangan di wilayah Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim dan berada di bawah kendali India.
Sebelumnya, dilaporkan Aljazeera dikutip Rabu (21/10/2026), Dewan Wakaf Jammu dan Kashmir mengundang sekitar 1.500 ulama senior dan penceramah dari wilayah Kashmir.
Sebagian pemimpin hadir langsung di lokasi pertemuan, sementara yang lain mengikuti kegiatan tersebut melalui konferensi video dari daerah-daerah terpencil.
Seorang ulama dari wilayah pegunungan Rajouri, yang berjarak sekitar 180 kilometer dari Srinagar, kota terbesar di kawasan tersebut, mengatakan kepada Aljazeera bahwa Andrabi mengeluarkan instruksi yang mewajibkan masjid-masjid menyampaikan khutbah Jumat yang telah disusun dan disetujui oleh sebuah komite ulama senior.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika