REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mempertimbangkan penghentian ekspor gas ke negara-negara yang dinilai tidak menghargai Indonesia. Pemerintah disebut akan mengevaluasi kontrak kerja sama energi dengan negara yang dianggap tidak kooperatif dalam menjalin hubungan bilateral.
Bahlil menegaskan, Indonesia memiliki hak menentukan negara tujuan ekspor gas berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip saling menghormati. Sikap tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan energi, sekaligus memprioritaskan pemanfaatan sumber daya alam bagi kebutuhan dalam negeri.
Baca Juga- Bahlil Sebut Indonesia Masuk Survival Mode, Gas Diutamakan untuk Domestik
- Dijadwalkan Akhir Bulan Ini, Konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur Belum Kantongi Izin
- DPRD Bandung Soroti Pentingnya Kesehatan Mental di Lingkungan Kerja
"Terkait dengan ketahanan energi kita, saya akan melakukan evaluasi kontrak dengan negara-negara lain yang tidak kooperatif, yang tidak saling menghargai antara hubungan sama negara. Saya akan melakukan evaluasi dan saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia," kata tokoh yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM ini saat memberikan sambutan dalam peresmian fasilitas produksi gas Jangkrik di lepas pantai Kalimantan Timur, Kamis (22/10/2026).
Bahlil menyampaikan, pemerintah tetap membuka peluang kerja sama ekspor gas dengan negara-negara yang menghormati Indonesia. Bahkan, pemerintah bersedia menjalin kontrak baru dengan negara yang sebelumnya belum memiliki kesepakatan pembelian gas.
Menurutnya, hubungan perdagangan energi harus berjalan atas dasar kesetaraan. Indonesia tidak ingin kerja sama hanya menguntungkan satu pihak, terlebih jika negara mitra tidak menunjukkan sikap saling menghormati dalam hubungan bilateral.
"Tapi kalau negara-negara yang menghargai Indonesia, yang kita saling menghargai, maka sekalipun mereka tidak punya kontrak, kita akan membuat kontrak dan kita akan kasih kepada mereka. Itulah asas kesetaraan. Jangan di saat mereka butuh, baru mereka datang untuk memohon," ujar Bahlil.
Ia menilai berbagai persoalan antarnegara semestinya dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik. Bahlil mengingatkan pentingnya menjaga martabat dan kedaulatan Indonesia dalam setiap hubungan internasional, termasuk kerja sama perdagangan sumber daya energi.
Bahlil juga menyinggung perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan. Menurutnya, sejarah tersebut harus menjadi pengingat agar Indonesia tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain.
"Saya tidak ingin ada negara lain yang kemerdekaannya diberikan mau untuk mencoba menganggap seolah-olah mereka yang paling hebat daripada negara yang lain," kata Menteri ESDM.
Di sisi lain, Bahlil memastikan pemerintah akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan gas domestik sebelum mengalokasikan sebagian produksi untuk ekspor. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Prabowo dalam rapat kabinet paripurna.
Ia menyebut pemerintah tengah berupaya meningkatkan produksi gas nasional melalui pengembangan sejumlah lapangan migas, termasuk proyek yang dikelola Eni bersama mitranya di Kalimantan Timur. Tambahan produksi dari proyek tersebut diharapkan memperkuat pasokan energi nasional sekaligus mendukung pengembangan industri hilir.
"Saya kemarin baru selesai melakukan rapat kabinet dengan Bapak Presiden, rapat kabinet paripurna. Sudah jelas arahnya adalah sumber daya alam kita, kita akan pakai untuk kepentingan domestik terlebih dahulu. Ini survival mode," ujar Bahlil.
Pengembangan proyek gas di Kalimantan Timur diproyeksikan meningkatkan kapasitas produksi secara bertahap. Bahlil menyebut tambahan produksi dari fasilitas Jangkrik mencapai sekitar 290 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), termasuk tambahan yang ditargetkan mulai mengalir pada akhir Oktober 2026.
Produksi gas dari pengembangan sejumlah lapangan yang dikelola Eni dan mitranya juga ditargetkan mencapai sekitar tiga miliar standar kaki kubik per hari (BCFD) pada 2029.
Bahlil menegaskan, peningkatan produksi tersebut harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional. Pemerintah berencana membangun pusat hilirisasi petrokimia di Kalimantan Timur dengan memanfaatkan gas sebagai bahan baku industri.
"Dengan penambahan hari ini 290 MM, dan di 2028–2029 akan mencapai 3.000 MM, maka saya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, kita akan memprioritaskan kebutuhan domestik terlebih dahulu, setelah itu sebagiannya kita akan melakukan ekspor," ujarnya.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika