REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pembangunan pusat ekonomi baru di luar Jawa menghadapi tantangan yang lebih besar daripada penyediaan infrastruktur dan investasi. Kesiapan tenaga kerja, keterampilan masyarakat, hingga perlindungan warga lokal turut menentukan apakah pertumbuhan ekonomi bisa meningkatkan kesejahteraan atau justru meninggalkan masyarakat di sekitarnya.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, pembangunan kawasan ekonomi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tanpa pendidikan dan pendampingan yang memadai, masyarakat akan kesulitan memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul.
Persoalan tersebut dibahas dalam kuliah umum Iftitah di Peking University, Beijing, Senin (12/10/2026). Dalam forum itu, akademisi setempat mempertanyakan tantangan pengembangan pusat pertumbuhan baru di Indonesia, mulai dari keterampilan tenaga kerja hingga pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat.
Dekan Institute of South-South Cooperation and Development (ISSCAD), Profesor Huang Yiping, menyoroti faktor yang paling menentukan keberhasilan pembangunan kawasan baru, termasuk infrastruktur, pembiayaan, dan ketersediaan tenaga kerja terampil.
Iftitah menilai perubahan pola pikir masyarakat juga menjadi bagian penting. Pendidikan dan pendampingan diperlukan agar warga dapat mengembangkan keterampilan serta menerapkan cara kerja baru untuk meningkatkan produktivitas.
“Seperti pertanian di Papua, ketika masyarakat menghadapi keterbatasan pupuk. Melalui pendampingan akademisi, warga diperkenalkan pada pemanfaatan kotoran sapi sebagai bahan kompos,” ujarnya dalam keterangan dikutip Rabu (14/10/2026).
Contoh tersebut menunjukkan peningkatan produktivitas tidak selalu membutuhkan teknologi mahal. Pengetahuan untuk mengolah sumber daya yang tersedia di sekitar masyarakat juga dapat menjadi solusi, selama disertai pendampingan yang tepat.
Pendekatan itu diterapkan melalui Tim Ekspedisi Patriot, yang melibatkan akademisi, peneliti, dan mahasiswa untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi.
Selain keterampilan tenaga kerja, pembangunan kawasan industri juga menghadapi tantangan dalam memastikan masyarakat setempat memperoleh manfaat ekonomi.
Dalam forum tersebut, Profesor Lei Xiaoyan dari Peking University mempertanyakan bagaimana pengembangan kawasan industri dapat memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan warga lanjut usia.
Iftitah mencontohkan kawasan Rempang yang menghadapi tantangan dalam mempertemukan kepentingan investasi dengan kebutuhan dan hak masyarakat setempat.
Menurut dia, pembangunan kawasan tidak cukup hanya dengan mendatangkan perusahaan atau menyediakan tempat tinggal. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, akses pekerjaan, serta keberlanjutan mata pencaharian warga.
Kepastian hak atas tanah dan pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan juga menjadi aspek penting. Dengan begitu, investasi tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi turut membuka kesempatan bagi warga lokal untuk meningkatkan kesejahteraan.
Tantangan lain muncul dalam pengembangan komoditas unggulan daerah. Dalam diskusi tersebut, peserta dari Tiongkok, Ji Quanling, menanyakan strategi meningkatkan efisiensi rantai pasok durian Indonesia untuk memenuhi permintaan pasar Tiongkok sekaligus memastikan petani memperoleh manfaat yang adil.
Iftitah menyebut Sulawesi memiliki potensi menjadi sentra produksi dan ekspor durian. Namun, pengembangan pasar ekspor membutuhkan pasokan yang stabil, mutu yang konsisten, dan volume produksi yang memadai.
Jika produksi belum mencukupi untuk pengiriman langsung, distribusi masih dapat bergantung pada pusat logistik di wilayah lain, termasuk Jawa. Kondisi ini menunjukkan pengembangan komoditas daerah perlu disertai perbaikan logistik, penanganan pascapanen, dan akses pasar.
Bagi pemerintah, pengembangan kawasan transmigrasi diharapkan tidak berhenti pada pembukaan lahan dan pembangunan infrastruktur. Kawasan tersebut juga perlu membangun kegiatan ekonomi produktif yang terhubung dengan rantai pasok serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.
Iftitah turut menyinggung pengalaman Tiongkok dalam mengurangi kemiskinan sebagai salah satu bahan pembelajaran bagi Indonesia. Namun, pendekatan pembangunan tetap perlu disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya di setiap wilayah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika