REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Sebanyak 230 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menjadi salah satu pasar potensial bagi pengembangan layanan perbankan syariah. Dengan produk domestik regional bruto (PDRB) mencapai Rp81,26 triliun dan populasi sekitar 1,87 juta jiwa, wilayah tersebut menawarkan peluang pembiayaan usaha, perumahan, hingga transaksi keuangan digital.
Potensi tersebut menjadi pertimbangan PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN) meningkatkan status Kantor Cabang Pembantu (KCP) Purwokerto menjadi Kantor Cabang (KC) pada Senin (12/10/2026). Peningkatan status kantor tersebut diikuti pengembangan layanan untuk menjangkau sektor usaha dan masyarakat di Kabupaten Banyumas.
Baca Juga- Bank BSN Masuk Pembiayaan KUR, Sasar Pedagang hingga Usaha Kecil
- Bank BSN Gandeng Persikad dan Persiraja, Bidik Ekonomi Sepak Bola
Direktur Utama Bank BSN Alex Sofjan Noor mengatakan, perekonomian Banyumas ditopang sejumlah sektor, termasuk perdagangan, pendidikan, industri, dan usaha masyarakat. Aktivitas ekonomi tersebut dinilai memberikan peluang bagi pertumbuhan layanan perbankan syariah.
“Kehadiran Bank BSN di Purwokerto tentunya bukan tanpa alasan. Kami melihat Banyumas sebagai wilayah dengan potensi ekonomi yang sangat besar, ditopang aktivitas perdagangan, pendidikan, industri, serta berbagai usaha masyarakat yang terus berkembang," kata Alex dalam siaran pers, Rabu (14/10/2026).
Bank BSN menyiapkan pengembangan bisnis melalui empat ekosistem utama di Banyumas. Ekosistem pertama mencakup layanan keuangan pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD), termasuk digitalisasi transaksi.
Ekosistem kedua menyasar sektor perumahan melalui kerja sama dengan pengembang lokal untuk memperluas akses kepemilikan rumah. Sementara itu, ekosistem ketiga berfokus pada UMKM melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), layanan QRIS, mesin electronic data capture (EDC), serta platform digital Bale Syariah.
Ekosistem keempat mencakup layanan perbankan bagi institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, dan organisasi keumatan. Layanan tersebut meliputi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), serta program co-branding.
Alex mengatakan, peningkatan status kantor cabang perlu diikuti perbaikan kualitas layanan dan kemampuan memenuhi kebutuhan nasabah. Ia juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat dalam pengembangan bisnis perbankan syariah.
“KC Purwokerto harus mampu menjadi pilihan utama masyarakat Banyumas. Orientasinya bukan semata-mata mengejar pertumbuhan bisnis, melainkan juga membangun kepercayaan, memahami kebutuhan nasabah, serta menghadirkan solusi keuangan syariah yang mudah diakses, modern, dan amanah,” ujarnya.
Ekspansi jaringan tersebut berlangsung ketika kinerja keuangan Bank BSN mencatat pertumbuhan hingga September 2026. Total aset perseroan mencapai Rp82,8 triliun atau meningkat 21,2 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).
Penyaluran pembiayaan mencapai Rp64,5 triliun, tumbuh 26,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp65,3 triliun atau meningkat 14,8 persen secara tahunan.
Dari sisi profitabilitas, Bank BSN membukukan laba Rp734 miliar hingga September 2026. Jumlah tersebut meningkat 24,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, melalui sambutan yang disampaikan Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti, menyambut peningkatan status kantor Bank BSN di Purwokerto. Pemerintah daerah menilai pengembangan layanan perbankan syariah dapat memberikan pilihan pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
“Bagi kami, hadirnya Bank BSN di Kabupaten Banyumas, khususnya Purwokerto, bukan sekadar menambah pilihan layanan perbankan. Lebih dari itu, ini merupakan peluang untuk semakin memperkuat ekosistem ekonomi syariah di daerah kita,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Banyumas melihat kebutuhan pembiayaan di berbagai sektor, mulai dari UMKM, perdagangan, jasa, pertanian, peternakan, perumahan, hingga ekonomi kreatif. Sektor pesantren dan usaha masyarakat lainnya juga dinilai memiliki peluang untuk memanfaatkan layanan keuangan syariah.
Pemerintah daerah membuka peluang kerja sama dalam pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah, pembiayaan UMKM, serta usaha halal. Pengembangan layanan tersebut diharapkan dapat memperluas pilihan akses keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha di Banyumas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika