JAKARTA -- Perluasan akses perbankan bagi pelaku usaha mikro membutuhkan layanan yang dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, termasuk pasar. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mempermudah pelaku usaha mengakses layanan transaksi dan pembiayaan sesuai kebutuhan bisnisnya.
Baca Juga- Perkuat Pembiayaan Usaha Ultra Mikro, PNM Terbitkan Orange Bond Rp 2,59 Triliun
- Pemprov Sumut Dorong UMKM Lokal Jadi Pemasok Utama Dapur Makan Bergizi Gratis
- Lepas Ekspor Wanoja Coffee, bank bjb Perkuat UMKM dan Daya Saing Kopi Lokal
Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo mengatakan, pengembangan layanan bagi usaha mikro dan usaha kecil menengah (UKM) memerlukan strategi berbeda. Bank Jakarta pun mengembangkan sentra mikro dan sentra UMKM untuk memperluas jangkauan layanan kepada pelaku usaha di ibu kota.
“Kalau sentra UKM tidak perlu terlalu banyak karena bisa dipusatkan di sentra-sentra tertentu, kemudian pelaku usahanya yang bergerak. Namun, kalau mikro harus dekat dengan pasarnya,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Jumat (30/10/2026).
Agus menjelaskan, sentra layanan UKM dapat dipusatkan di sejumlah lokasi karena pelaku usaha memiliki kebutuhan dan karakteristik berbeda dibandingkan usaha mikro. Sebaliknya, layanan bagi pelaku usaha mikro perlu menjangkau lokasi usaha dan pasar tempat mereka menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Melalui pendekatan tersebut, Bank Jakarta berupaya mempermudah akses pelaku usaha terhadap layanan keuangan. Kemudahan transaksi dan pembiayaan diharapkan dapat membantu UMKM mengembangkan usaha sekaligus mendukung perputaran ekonomi masyarakat.
Selain memperluas layanan UMKM, Bank Jakarta memperkuat tata kelola perusahaan untuk menjaga kepercayaan nasabah. Agus menilai penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) merupakan kebutuhan mendasar dalam menjalankan bisnis perbankan.
“Bisnis bank itu adalah bisnis kepercayaan. Supaya bank ini bisa dipercaya, tata kelola sudah menjadi hal yang wajib dan itu terus-menerus kita bangun,” kata Agus.
Menurut Agus, penguatan tata kelola dilakukan melalui peningkatan kepatuhan, pengelolaan risiko, dan sistem pengendalian internal. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kegiatan operasional perbankan berjalan secara sehat, transparan, dan akuntabel.
Agus menyebutkan lima prinsip utama tata kelola perusahaan, yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, integritas, dan kewajaran. Penerapan prinsip tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan nasabah sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis perbankan.
Saat ini, Bank Jakarta memiliki sekitar empat juta nasabah. Agus mengatakan, pengembangan layanan perlu diimbangi dengan penguatan manajemen risiko dan tata kelola agar bank dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
“Melalui penguatan tata kelola, peningkatan manajemen risiko, serta perluasan akses layanan bagi UMKM, Bank Jakarta berupaya menjaga kepercayaan nasabah sekaligus memperkuat perannya dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Jakarta,” kata Agus.
Sementara itu, Presidium Lintas Generasi Aktivis (Liga) Pro Jakarta Syafti Hidayat atau Ucok mengapresiasi langkah pengembangan layanan Bank Jakarta. Ucok berharap kualitas layanan bank tersebut terus ditingkatkan agar mampu bersaing dengan perbankan milik negara maupun swasta.
“Semoga layanan Bank Jakarta dapat terus ditingkatkan dan bisa mengungguli bank-bank Himbara maupun swasta,” kata Ucok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika