Nasional

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Ditangkap KPK Bersama 19 Orang Lainnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (15/10/2026). Hamenang terjaring OTT bersama 19 orang lainnya. "Terkait kegiatan penyelidikan KPK...

15 Oktober 2026, pukul 14:05 WIB · dibaca 0 kali

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (15/10/2026). Hamenang terjaring OTT bersama 19 orang lainnya.

"Terkait kegiatan penyelidikan KPK di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, confirm, bahwa hari ini Kamis (15/10/2026), telah terjadi peristiwa tertangkap tangan. Dimana dalam peristiwa ini, Tim KPK mengamankan sejumlah 20 orang di wilayah Klaten dan Jakarta," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Kamis (15/10/2026).

Baca Juga

KPK memastikan para pihak yang kena OTT tengah menjalani pemeriksaan. Mereka menjalani pemeriksaan secara terpisah sesuai lokasi penangkapannya.

"Para pihak yang diamankan di Klaten saat ini masih dilakukan permintaan keterangan di Polres Klaten. Salah satunya adalah Bupati Klaten. Sedangkan untuk pihak yang diamankan di Jakarta, saat ini sedang menjalani permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Budi.

Selain mengamankan para pihak, tim KPK juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai. KPK terus menghitung jumlah uangnya sampai saat ini.

"Masih proses hitung. Hitungan awal sementara sekitar Rp1 miliar," ujar Budi.

KPK juga menjelaskan perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari OPD. Selain itu ada dugaan pemberian yang dilakukan oleh bupati kepada oknum BPK terkait dengan audit.

"Sehingga pihak-pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, selain bupati selaku penyelenggara negara, juga ASN baik di lingkungan Pemkab Klaten maupun BPK, serta unsur swasta," ucap Budi. 

 

 

Loading...
Lihat di situs asli

Berita terkait