REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail-Asep Ismail menunjukkan hasil kinerjanya selama memimpin sepanjang tahun 2025 di momen Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bandung Barat (KBB) ke-19.
Meski baru setahun lebih menjabat, program yang dijalankan mulai berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi hingga pelayanan dasar.
Ucapara peringatan HUT KBB-19 di Lapangan Plaza Mekarsari, Jumat (19/6/2026) berlangsung sederhana di tengah adanya efisiensi anggaran. Hal tersebut menurutnya sejalan dengan usia daerah pemekaran dari Kabupaten Bandung ini yang sudah semakin matang.
"Tentunya 19 tahun Kabupaten Bandung Barat ini sudah beranjak dewasa. Jadi, kita merayakannya juga tidak berlebihan," ujar Jeje saat ditemui usai upacara.
Selain upacara, kegiatan peringatan juga dimeriahkan atraksi drum band dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Dalam momen HUT ke-19 ini, Jeje mengatakan Pemkab Bandung Barat tetap memberikan hiburan untuk masyarakat tetapi dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran dan mencoba menggaet sponsor sehingga tidak membebani keuangan daerah.
"Untuk hiburan-hiburan masyarakat nanti akan kita berikan. Tentunya kita harus bisa menganggarkannya seperlunya saja. Nanti kita cari sponsor untuk acara yang diperuntukkan bagi masyarakat," ujar Jeje.
Jeje menyebutkan, sejumlah indikator makro pembangunan Kabupaten Bandung Barat tumbuh positif selama dirinya bersama Asep Ismail memimpin.
Pertumbuhan ekonomi pada 2025 tercatat mencapai 5,28 persen. Selain itu, tingkat kemiskinan turun menjadi 9,87 persen, inflasi tetap terkendali pada angka 2,13 persen, serta tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 6,60 persen.
Pemkab Bandung Barat juga mencatat perbaikan rasio gini menjadi 0,364 serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga mencapai 71,65 poin.
Di sektor infrastruktur, Pemkab Bandung Barat telah menangani jalan kabupaten sepanjang 36,858 kilometer. Kondisi jalan mantap meningkat menjadi 78,80 persen atau melampaui target yang ditetapkan.
Sementara dalam bidang pelayanan dasar, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai 98,50 persen. Dari sisi tata kelola pemerintahan, Bandung Barat menempati peringkat ke-95 dari 416 kabupaten secara nasional berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta menunjukkan peningkatan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
"Meski demikian kami memahami masih banyak masyarakat yang merasakan pelayanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Masih terdapat infrastruktur yang memerlukan penanganan lebih cepat," sebut Jeje.
Pada perayaan HUT ke-19 ini, Jeje mengumumkan pengesahan Peraturan Bupati (Perbup) Produk Pesantren. Regulasi tersebut menjadi bagian implementasi visi misi daerah di bidang keagamaan, termasuk mendukung penyaluran bantuan bagi guru ngaji, pondok pesantren, serta program keagamaan lainnya.
"Dengan Perbup Produk Pesantren yang sudah lama dari dulu kita ajukan, alhamdulillah kebijakannya sudah ditandatangani hari ini," kata Jeje.
Ikuti Whatsapp Channel Republika