REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Dr. Eng. Muhammad Makky / Direktur Kerja Sama dan Hilirisasi Riset
Universitas Andalas
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Hampir setiap daerah mempunyai komoditas unggulan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hingga sumber daya hayati lainnya. Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya mampu menciptakan nilai tambah yang optimal bagi masyarakat di daerah penghasil.
Salah satu contohnya adalah gambir (Uncaria gambir), komoditas perkebunan unggulan Sumatera Barat yang telah diperdagangkan selama puluhan tahun. Di balik produk gambir yang dihasilkan masyarakat, terkandung senyawa katekin, tanin, dan berbagai polifenol yang berpotensi menjadi bahan baku, bahan penolong, maupun bahan aktif untuk beragam industri.
Persoalannya, sebagian besar rantai ekonomi gambir masih bertumpu pada perdagangan komoditas primer. Sementara itu, peluang pengolahan lanjutan, standardisasi produk, dan pengembangan industri pengguna belum dimanfaatkan secara optimal.
Menurut hemat kami, persoalan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan teknologi, modal, atau pasar. Persoalan yang lebih mendasar adalah belum terintegrasinya berbagai sistem pendukung yang seharusnya bekerja bersama untuk menciptakan nilai tambah ekonomi.
Kita memiliki petani, koperasi, UMKM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, perbankan, pemerintah, dan industri. Namun, ketika seluruh komponen tersebut bergerak secara sektoral, potensi ekonomi yang besar belum tentu menghasilkan kesejahteraan yang sebanding bagi masyarakat.
Karena itu, Indonesia membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih terintegrasi melalui strategi Cross-Sector Supporting Systems, yaitu sistem kolaborasi lintas sektor yang memungkinkan setiap lembaga menjalankan fungsi sesuai kompetensinya, tetapi saling mendukung dalam satu rantai penciptaan nilai ekonomi.
Hilirisasi bukan sekadar membangun pabrik
Hilirisasi sering kali dipahami sebagai pembangunan fasilitas pengolahan atau pengadaan teknologi produksi. Padahal, keberadaan pabrik tidak otomatis menjamin terciptanya industri yang berkelanjutan.
Fasilitas pengolahan dapat mengalami kesulitan apabila pasokan bahan baku tidak konsisten, mutu produk tidak memenuhi kebutuhan industri, biaya operasional terlalu tinggi, atau pasar belum terbentuk.
Sebaliknya, komoditas yang melimpah tidak selalu memberikan keuntungan bagi masyarakat apabila posisi tawar produsen lemah dan akses terhadap pembeli bernilai tambah masih terbatas.
Dengan demikian, hilirisasi harus dipahami sebagai transformasi sistem ekonomi, bukan sekadar perubahan bentuk fisik bahan mentah menjadi produk olahan.
Dalam pengembangan gambir Sumatera Barat, pendekatan tersebut mulai dirumuskan melalui kolaborasi Universitas Andalas, Kementerian UMKM, pemerintah daerah, PTPN IV PalmCo, lembaga pembiayaan, asosiasi usaha, dan pelaku industri.
Salah satu gagasannya adalah pengembangan Rumah Hilirisasi Produk (RHP) Gambir sebagai pusat pengolahan lanjutan, standardisasi, pengembangan produk, dan penghubung pasar industri.
Namun, terdapat prinsip penting yang harus dijaga: rumah hilirisasi tidak boleh menggantikan kegiatan produksi masyarakat yang telah berjalan.
Petani dan rumah kempa harus tetap menjadi fondasi produksi gambir. RHP berperan membeli hasil rumah kempa, kemudian meningkatkan nilai tambahnya melalui pengolahan menjadi gambir terstandar, konsentrat katekin, dan ekstrak tanin.
Produk tersebut selanjutnya dapat dikembangkan untuk berbagai kebutuhan industri, seperti penyamakan kulit, tekstil, kosmetik, bahan kimia, perekat, pelapis, serta pengolahan air. Aplikasi pada pangan, suplemen, farmasi, dan pakan ternak juga memiliki potensi penelitian dan pengembangan, dengan tetap memperhatikan pembuktian keamanan, efektivitas, dan persyaratan regulasi.
Dengan pendekatan ini, perkembangan industri hilir diharapkan meningkatkan permintaan terhadap produk masyarakat, bukan menciptakan persaingan yang justru melemahkan usaha rakyat.
Kekuatan kolaborasi lintas sektor
Strategi Cross-Sector Supporting Systems berangkat dari satu pemahaman sederhana: tidak ada satu lembaga yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan rantai nilai komoditas secara mandiri.
Pemerintah mempunyai instrumen kebijakan dan fasilitasi. Perguruan tinggi memiliki kapasitas riset dan teknologi. Perbankan menyediakan layanan pembiayaan. Koperasi memperkuat kelembagaan usaha. Industri memiliki kebutuhan bahan baku dan jaringan pasar. Sementara masyarakat menjadi pelaku utama kegiatan ekonomi produktif.
Keberhasilan hilirisasi bergantung pada kemampuan menghubungkan seluruh fungsi tersebut secara efektif.
Dalam ekosistem gambir, Kementerian UMKM dapat memperkuat kelembagaan usaha rakyat dan pengembangan rumah produksi bersama. Kementerian Pertanian mendukung agenda peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan. PTPN IV PalmCo bersama Universitas Andalas mengembangkan kerja sama kajian dan teknologi pengolahan gambir.
Pemerintah daerah berperan memperkuat sentra produksi, sedangkan lembaga keuangan dan asosiasi usaha mendukung pembiayaan serta akses pasar. DPR RI, sesuai fungsi dan kewenangannya, dapat berkontribusi melalui legislasi dan pengawasan kebijakan tata niaga komoditas.
Perguruan tinggi, dalam hal ini Universitas Andalas, dapat mengambil peran sebagai penghubung pengetahuan, teknologi, kebijakan, dan kebutuhan industri.
Namun, kolaborasi tidak cukup dibuktikan melalui banyaknya lembaga yang hadir dalam pertemuan atau jumlah kesepakatan yang ditandatangani. Kolaborasi harus menghasilkan pembagian peran, target, sumber daya, dan indikator keberhasilan yang terukur.
KDMP dan usaha rakyat harus tumbuh bersama
Salah satu peluang untuk memperkuat model ini adalah kolaborasi antara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dengan usaha produktif masyarakat.
Kehadiran KDMP seharusnya tidak dimaknai sebagai pembentukan lembaga baru untuk mengambil alih usaha rakyat. Sebaliknya, koperasi dapat menjadi penguat hubungan antara petani, rumah produksi, UMKM, pembiayaan, dan pasar.
Dalam ekosistem gambir, rumah kempa tetap melakukan kegiatan produksi. KDMP dapat mendukung konsolidasi pasokan, pengadaan sarana produksi, penyimpanan, logistik, pencatatan mutu, serta kemitraan penjualan kepada RHP maupun agregator lainnya.
Dengan begitu, rumah kempa tetap memiliki usaha dan pilihan pasarnya, sedangkan koperasi membantu menurunkan biaya transaksi serta meningkatkan efisiensi usaha bersama.
Prinsip ini juga berlaku untuk komoditas pangan. Petani, peternak, nelayan, dan UMKM pengolahan tidak semestinya digantikan oleh lembaga koperasi, tetapi diperkuat kapasitas produksinya.
KDMP akan memberikan manfaat apabila dikelola secara profesional, transparan, memiliki kegiatan usaha yang layak, dan benar-benar meningkatkan pendapatan anggotanya.
Usaha rakyat menjadi fondasi produksi, koperasi memperkuat kelembagaan ekonomi, sedangkan industri dan pasar menciptakan permintaan serta nilai tambah.
MBG sebagai peluang penguatan ekonomi pangan
Pendekatan yang sama dapat diterapkan dalam pengembangan ekosistem pangan, termasuk melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini mengundang berbagai pandangan di masyarakat, baik mengenai manfaat pemenuhan gizi maupun tantangan anggaran, keamanan pangan, distribusi, dan tata kelolanya.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika