REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tepat dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, benteng ketahanan energi Indonesia diuji hebat oleh gejolak geopolitik global. Konflik bersenjata yang memanas antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran tidak hanya mengguncang kawasan Timur Tengah, tetapi juga merembet hingga ke urat nadi perekonomian nasional.
Risiko penyumbatan jalur pelayaran vital, seperti Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb, menjadi ancaman nyata bagi pasokan minyak mentah serta liquefied petroleum gas (LPG) di Tanah Air. Ketegangan ini melambungkan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada September 2026 hingga menyentuh angka 112,81 dolar AS per barel, melonjak drastis sebesar 23,38 dolar AS dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Baca Juga- Dua Tahun Prabowo-Gibran, Perlunya Dukungan Publik Agar Program Berjalan Baik
- Dua Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Gelar Aksi di Tugu Tani Hari Ini
- Survei Poltracking: Tingkat Kepuasan tehadap Prabowo-Gibran 55,3 Persen
Kondisi tersebut melenceng jauh dari asumsi makro APBN 2026 yang menetapkan harga minyak di kisaran 60 hingga 70 dolar AS per barel. Tekanan ganda kian berlipat ketika penguatan dolar AS menekan nilai tukar rupiah dan memicu potensi arus modal keluar (capital outflow) dari pasar keuangan negara berkembang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, tak menampik besarnya dampak krisis eksternal ini. “Betul mereka yang sedang bersengketa, tapi dampaknya itu hampir semua, termasuk Indonesia kena. Bagaimana rantai pasok industri, bagaimana harga BBM-nya melambung,” tegas Bahlil.
Kesenjangan Lifting dan Jurang Ketergantungan Impor
Ancaman terbesar terhadap ketahanan energi Indonesia berakar pada kesenjangan antara produksi dalam negeri dan tingkat konsumsi harian. Konsumsi minyak nasional saat ini telah menembus angka 1,6 juta barel per hari (bph). Sayangnya, produksi domestik atau lifting minyak Tanah Air masih tertahan di kisaran 573,9 ribu hingga 600 ribu bph, masih di bawah target APBN 2026 sebesar 610 ribu bph.
Kondisi serupa terjadi pada lifting gas bumi yang tercatat sebesar 929,7 ribu barel setara minyak per hari, dari target 984 ribu barel. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menggarisbawahi, kesenjangan ini memaksa Indonesia mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari demi memenuhi 70 hingga 75 persen kebutuhan nasional.
“Dengan gambaran seperti itu, pasti ketahanan atau stok kita sangat tergantung dengan impor,” kata Komaidi.
Tak hanya minyak mentah, ketergantungan terhadap impor LPG berada pada level yang mengkhawatirkan. Dari total kebutuhan nasional yang mencapai 8,5 juta hingga 9,0 juta ton per tahun, sekitar 80 hingga 85 persen, atau setara 7,0 juta hingga 7,5 juta ton, harus didatangkan dari luar negeri.
Stok energi nasional. - (Republika.co.id)
Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, mengingatkan batas aman cadangan energi ini. “Yang pasti saat ini cadangan BBM kita hanya 21 hari, LPG juga hampir sama,” ujar Syarif.
Untuk meredam gejolak rantai pasok global, PT Pertamina (Persero) bergerak cepat melakukan manuver diversifikasi sumber pasokan. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menjelaskan langkah antisipasi diambil agar impor tidak terkonsentrasi di kawasan rawan konflik.
“Pasokan kita tidak hanya dari Timur Tengah, ada juga dari Afrika, Amerika Serikat, dan berbagai tempat lainnya,” kata Simon.
Ketua Umum Aspermigas, Moshe Rizal, menambahkan meski 30 persen impor minyak mentah Indonesia berasal langsung dari Timur Tengah, mayoritas BBM jadi diimpor melalui Singapura, yang bahan bakunya juga bergantung pada kawasan Teluk. Oleh karena itu, percepatan diversifikasi ke negara alternatif, seperti Rusia, Kazakhstan, dan Australia, hingga keterlibatan blok migas di Guyana dan Suriname menjadi krusial, meski berisiko menanggung biaya logistik dan harga yang lebih tinggi.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika