JAKARTA -- Industri pertahanan Turki kembali menunjukkan ekspansinya setelah perusahaan elektronik militer ASELSAN menandatangani kontrak senilai 523 juta euro dengan Presidensi Industri Pertahanan Turki (SSB) pada Senin (26/10/2026). Kesepakatan tersebut ditujukan untuk mengembangkan sistem pertahanan udara dan rudal generasi baru, sekaligus memperlihatkan kesinambungan investasi Ankara dalam membangun kemampuan persenjataan nasional.
Kontrak tersebut diumumkan ASELSAN melalui Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), sistem keterbukaan informasi perusahaan publik Turki. Perusahaan belum mengungkapkan nama sistem yang akan dikembangkan, spesifikasi teknis, maupun jadwal penyelesaiannya sehingga kontrak itu masih merupakan komitmen pengembangan teknologi, bukan pengumuman bahwa persenjataan baru telah siap digunakan.
Baca Juga- Laporan Terbaru PBB Ungkap Kejahatan Israel di Gaza dan Tepi Barat
- Pemerintah Siapkan Stimulus Rp722 Miliar untuk Tiket Pesawat Ekonomi Akhir Tahun
- Kemenag Siapkan Masjid Ramah Pemudik Selama Libur Nataru 2027
Kesepakatan terbaru itu menyusul kontrak ekspor senilai 442,5 juta dolar AS yang diumumkan ASELSAN pada Jumat (23/10/2026). Kontrak dengan pembeli internasional yang identitasnya tidak diumumkan tersebut mencakup penjualan radar, sistem penanggulangan pesawat nirawak, serta perangkat komando dan kendali.
Dua kontrak dalam waktu berdekatan itu memperlihatkan dua jalur pertumbuhan industri pertahanan Turki, yakni investasi pemerintah untuk pengembangan teknologi domestik dan perluasan penjualan ke pasar internasional. Perkembangan tersebut sekaligus mengundang perhatian terhadap bagaimana sebuah negara yang dahulu sangat bergantung pada persenjataan asing kini mampu menghasilkan berbagai sistem militer yang semakin diminati dunia.
Kebangkitan tersebut memiliki kaitan dengan kedudukan Turki sebagai salah satu kekuatan militer utama Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte dalam kunjungannya ke Ankara pada November 2024 menegaskan Turki memiliki angkatan darat terbesar kedua dalam aliansi setelah Amerika Serikat, sebuah posisi yang kembali disebut NATO menjelang KTT Ankara pada Juli 2026.
Meski demikian, status tersebut tidak berarti Turki merupakan kekuatan militer terbesar kedua di dunia atau menempati urutan kedua NATO dalam seluruh ukuran kekuatan tempur. Besarnya jumlah personel harus dibedakan dari kemampuan teknologi, kualitas persenjataan, anggaran pertahanan, kekuatan udara dan laut, serta kapasitas operasi militer jarak jauh.
Embargo Amerika Mengubah Arah Industri Pertahanan
Kebangkitan industri pertahanan Turki tidak dapat dilepaskan dari pengalaman pahit menghadapi pembatasan pasokan persenjataan pada dekade 1970-an. Ketika Turki melakukan intervensi militer di Siprus pada 1974, negara tersebut menghadapi persoalan serius akibat ketergantungan terhadap peralatan militer yang dipasok negara-negara Barat.
Amerika Serikat kemudian memberlakukan embargo senjata terhadap Turki pada 1975 hingga 1978, yang membatasi akses Ankara terhadap sejumlah perlengkapan dan dukungan militer. Kebijakan itu mendorong kesadaran di lingkungan pemerintah dan militer Turki bahwa keanggotaan NATO tidak otomatis menjamin kelangsungan pasokan persenjataan ketika kepentingan politik sekutu berbeda.
Menurut kajian lembaga riset Jerman Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), embargo tersebut menjadi salah satu pemicu penting transformasi industri pertahanan Turki. Upaya membangun kemampuan produksi dalam negeri dimulai jauh sebelum pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdoğan dan berlangsung melalui berbagai tahapan kebijakan lintas pemerintahan.
Salah satu langkah terpenting adalah pembentukan ASELSAN pada 14 November 1975 untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan elektronika militer nasional. Kajian Akademi Ilmu Pengetahuan Turki mencatat perusahaan tersebut memulai kegiatannya dengan empat insinyur dan satu produk berlisensi, sebelum berkembang menjadi perusahaan pertahanan dengan kemampuan penelitian, rekayasa, dan produksi yang jauh lebih luas.
Pemerintah Turki selanjutnya memperkuat fondasi kelembagaan industri pertahanan melalui pembentukan badan pengembangan industri pertahanan pada 1985, yang kemudian berkembang menjadi struktur kelembagaan SSB saat ini. Lembaga tersebut berperan mengoordinasikan kebutuhan militer, pembiayaan proyek, pengadaan persenjataan, dan pengembangan industri nasional.
Pada tahap awal, industrialisasi dilakukan melalui pembelian lisensi, produksi bersama, dan penguasaan teknologi secara bertahap. Strategi itu memungkinkan perusahaan Turki memperoleh pengalaman manufaktur sebelum mengembangkan produk dengan desain dan sistem yang semakin banyak dikerjakan sendiri.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika