REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2027 di tengah ketidakpastian global, mulai dari arah suku bunga Amerika Serikat hingga dinamika harga energi dan perdagangan dunia. Untuk mengejar sasaran tersebut, kebijakan fiskal akan difokuskan pada penguatan konsumsi rumah tangga, investasi, sektor produktif, serta perluasan pasar.
Direktur Strategi APBN Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional dengan tetap memperhitungkan berbagai risiko global. Sejumlah indikator domestik dinilai masih memberikan ruang untuk menjaga momentum pertumbuhan. “Waspada harus, panik jangan. Tetap optimistis, tapi optimismenya harus realistis,” ujar Wahyu dalam diskusi bertajuk “Outlook Ekonomi 2027” di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Baca Juga- Seimbangkan Pertumbuhan Ekonomi, Kemenham Siapkan Perpres Bisnis dan HAM
- PLTS 100 GW Diharapkan Gerakkan Perekonomian Daerah
- Menko Airlangga: Ekonomi Digital Mesin Pertumbuhan Ekonomi 2027
Wahyu menyebut inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan, cadangan devisa yang memadai, serta pertumbuhan kredit dua digit menjadi sejumlah modal ekonomi domestik. Kinerja APBN hingga September juga mencatat penerimaan negara tumbuh 25,5 persen dan belanja negara meningkat 19 persen, sementara keseimbangan primer membukukan surplus Rp125,5 triliun.
Pemerintah akan mengoptimalkan APBN sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli dan stabilitas harga. Pada saat yang sama, percepatan belanja produktif tetap dilakukan dengan mempertahankan disiplin fiskal.
Untuk mencapai pertumbuhan 6 persen, pemerintah menyiapkan tiga pendekatan, yakni pragmatis, transformatif, dan diplomatis. Pendekatan pragmatis berfokus pada sumber pertumbuhan yang sudah berjalan, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi.
Kebijakan fiskal akan mendukung sektor produktif seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian. Percepatan belanja dan pemberian insentif diharapkan dapat meningkatkan produksi, membuka lapangan kerja, serta menjaga daya beli masyarakat.
Pendekatan transformatif mengandalkan sinergi kebijakan fiskal dan sektor keuangan, termasuk melalui investasi, industrialisasi, dan pengembangan industri berorientasi ekspor. Sementara pendekatan diplomatik mencakup perluasan akses pasar, penarikan investasi, serta pembukaan peluang perdagangan dan kesempatan kerja di luar negeri.
Dalam rancangan APBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.435,1 triliun dengan belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun. Defisit anggaran direncanakan sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto, masih di bawah batas 3 persen.
Belanja pendidikan dialokasikan sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, kesehatan Rp244,9 triliun, dan ketahanan pangan Rp195,3 triliun. Dari sisi pendapatan, perpajakan tetap menjadi komponen utama dengan kontribusi sekitar 75 persen terhadap penerimaan negara.
Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional Luthfi Ridho menilai koordinasi kebijakan fiskal dan moneter tetap penting untuk menjaga stabilitas. Perubahan suku bunga internasional dapat memengaruhi arus modal dan nilai tukar sehingga perlu diantisipasi melalui kebijakan yang terukur.
Wakil Ketua Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani menilai peran APBN dalam mengejar pertumbuhan juga membutuhkan dukungan sektor swasta. Kepastian kebijakan menjadi salah satu faktor yang menentukan realisasi investasi dunia usaha.
“APBN dapat menjadi katalisator pertumbuhan, tetapi perlu didukung partisipasi sektor swasta. Pemerintah juga dapat memperkuat keterhubungan perusahaan besar dan UMKM melalui pendampingan berkelanjutan serta insentif bagi perusahaan yang membantu UMKM masuk ke rantai pasok industri,” kata Aviliani.
Target pertumbuhan 6 persen membuat kualitas belanja, realisasi investasi, dan daya beli rumah tangga menjadi faktor penting pada 2027. Konsistensi kebijakan fiskal dan moneter juga akan menentukan kemampuan ekonomi domestik menghadapi tekanan dari perubahan kondisi global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika