REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya untuk melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta produsen lokal dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diinstruksikan untuk memprioritaskan pelaku usaha setempat sebagai penyedia bahan baku makanan.
Penegasan ini disampaikan oleh Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Timur Tumanggor, usai menerima Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Medan, Donal Simanjuntak, di Sumut, Kamis. Menurutnya, UMKM lokal merupakan pilar utama dalam menyokong kebutuhan setiap dapur SPPG yang tersebar di berbagai daerah.
"Dengan demikian, pelaksanaan MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat," ujar Timur. Ia menambahkan, program ini harus mampu mendorong perputaran ekonomi dan membuka lapangan kerja baru di kawasan sekitar, khususnya di Sumatera Utara.
Potensi 1,4 Juta UMKM
Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Provinsi Sumut tahun 2025, Sumatera Utara memiliki sekitar 1,4 juta unit UMKM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 98,9 persen merupakan pelaku usaha mikro dan kecil. Potensi besar ini diharapkan dapat dioptimalkan melalui program MBG.
"Program MBG dirancang agar pertumbuhan ekonomi dimulai dari kawasan sekitar, menciptakan multi-multiplier effect lokal," tegas Timur. Selain aspek ekonomi, Pemprov Sumut bersama Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan juga terus memperkuat kolaborasi dalam pengawasan.
Sinergi ini difokuskan pada peningkatan pengawasan dapur-dapur SPPG untuk memastikan keamanan pangan, kualitas gizi, serta keselamatan masyarakat dan anak-anak. "Ke depan, kita akan turun langsung ke dapur SPPG guna memastikan kepatuhan total terhadap standar operasional prosedur. Mulai dari higienitas hingga pemenuhan gizi yang tepat demi menjaga keselamatan masyarakat dan anak-anak," tutur Timur.
Serapan Tenaga Kerja dan Perkembangan SPPG
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Medan, Donal Simanjuntak, menyampaikan bahwa pihaknya telah memfasilitasi pertemuan antara pemasok dan pengelola SPPG. Langkah ini merupakan upaya konkret untuk memperkuat keterlibatan pelaku UMKM lokal. Pertemuan tersebut melibatkan pengelola dari berbagai wilayah, antara lain Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Pematangsiantar, dan Kabupaten Simalungun.
"Kami juga berharap penguatan kolaborasi Pemprov Sumut dan KPPG Medan bisa mendukung misi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024," katanya. Donal juga memaparkan perkembangan terkini pelaksanaan MBG. Secara nasional, jumlah SPPG aktif telah mencapai 27.485 unit dari target 32.000 unit.
"Khusus di Sumut, jumlah SPPG aktif mencapai 1.378 unit dari target 1.762 unit," ujarnya. Pelaksanaan program MBG di Sumatera Utara telah menyerap sekitar 61.000 tenaga kerja. Para pekerja tersebut secara umum berasal dari kelompok masyarakat desil 1 hingga 4. "Kita berharap dengan serapan tenaga kerja ini akan mengubah desil mereka," pungkas Donal.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika sumber : antara