REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mendorong penerapan transparansi dalam proses pemilihan kepemimpinan organisasi kepemudaan. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya dualisme kepengurusan yang kerap menghambat perkembangan organisasi.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penerapan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelayanan Kepemudaan. Erick menekankan bahwa aturan ini bertujuan memastikan proses pemilihan di tingkat pusat hingga cabang berjalan bersih dan menghasilkan keputusan terbaik.
“Saya selalu sampaikan, dengan peraturan kementerian yang terbaru, kami mendorong proses pemilihan kepemimpinan organisasi kepemudaan berikut cabang-cabangnya bisa transparan dan juga memutuskan hasil yang terbaik,” kata Erick dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (12/10).
Pernyataan tersebut disampaikan Erick Thohir di sela-sela acara pengukuhan Kontingen Indonesia untuk Asian Para Games 2026 di Surakarta. Ia menjelaskan bahwa setelah kongres pemilihan selesai, tidak diperlukan lagi proses pelantikan tambahan yang berbelit dan memakan biaya ekstra.
Mekanisme Baru untuk Cegah Konflik Internal
Menurut Erick, hasil kongres cukup disampaikan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk diverifikasi. Kemenpora telah menjalin kesepakatan dengan Kementerian Hukum terkait mekanisme pendaftaran dan registrasi hasil kongres. Prosedur ini diharapkan dapat menyederhanakan pengesahan kepengurusan sekaligus mengurangi potensi konflik internal.
“Kami di Kemenpora sudah memiliki kesepakatan dengan Kementerian Hukum. Hasil kongres itu langsung didaftarkan, diregistrasikan. Insyaallah dengan mekanisme tersebut dualisme kepengurusan ini bisa kita terus kurangi,” ujar Erick.
Erick menegaskan bahwa transparansi dalam pemilihan kepemimpinan menjadi salah satu kunci untuk mencegah munculnya kepengurusan ganda. Karena itu, ia mengingatkan pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil kongres agar tidak menyelenggarakan kongres tandingan.
“Jadi jangan nanti ketika sudah ada pemilihan, ada lagi yang tidak puas lalu bikin kongres tambahan, ini tidak sehat,” tegasnya.
Persatuan Pemuda Kunci Pembangunan Bangsa
Erick juga meminta organisasi-organisasi kepemudaan menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Menurutnya, konflik kepengurusan dapat menghambat peran organisasi dalam mengembangkan potensi serta meningkatkan kapasitas generasi muda. Pesan ini disampaikan menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda pada Oktober, yang menjadi momentum untuk memperkuat persatuan pemuda Indonesia dari berbagai daerah.
Kemenpora, kata Erick, terus mengembangkan berbagai program kepemudaan untuk memberdayakan generasi muda dan meningkatkan kemampuan mereka agar mampu bersaing di tingkat global. Ia berharap organisasi kepemudaan dapat menjalankan perannya secara optimal dengan mengedepankan persatuan dan tata kelola yang baik.
“Mudah-mudahan program-program kepemudaan menjadi hal yang positif, meningkatkan kapabilitas para pemuda untuk masa depan. Karena tidak ada bangsa yang bisa membangun ketika organisasi kepemudaannya terpecah-pecah, ini yang harus kita kawal,” kata Erick.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika sumber : antara