JAKARTA -- Forum Rektor Indonesia (FRI) mendukung Presiden Prabowo Subianto yang berencana untuk menggratiskan pendidikan hingga perguruan tinggi negeri (PTN). FRI menyarankan agar semua mahasiswa yang diterima di PTN mendapatkan pendidikan gratis.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan FRI, Didin Muhafidin menyampaikan pendidikan gratis merupakan amanah UUD 1945. Sehingga menurutnya pemerintah mestinya mengalokasikan dana untuk mewujudkan hal tersebut.
"Ya, karena pendidikan gratis itu wajib ya pendanaan pengadaan untuk pendidikan, biaya pendidikan semua ditanggung negara," kata Didin kepada Republika, Senin (1/11/2026).
Didin menyebut pendidikan gratis saat ini sudah menyentuh hingga jenjang SMA lewat Biaya Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Didin mengusulkan namanya Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi (BOPT).
"Nah, sebenarnya kalau undang-undang perguruan tinggi ada BOPT kan bisa aja. Biaya Operasional Perguruan Tinggi gitu ya. Nah, artinya tadi ya. Selama ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Ada persetujuan dari DPR ya karena DPR punya hak budgeting ya. Menganggarkan ya tidak ada masalah," ujar Didin.
Kalau wacana kampus PTN gratis terwujud, Didin menilai porsi alokasi APBN bagi sektor pendidikan bakal meningkat. Sebab pemerintah mesti menguras dana untuk membiayai wacana itu.
"Kalau selama ini dana pendidikan 20 persenya itu mungkin bisa ditambah. Ditambah di kuota PTN jadi berapa, misalnya ya. Karena setelah dihitung untuk PTN kan sekitar 97 triliun, kalau tidak salah dianggarkan. Nantikan PTS berapa. Artinya, ketika BOPT ini sudah diperlakukan. Ya, perlakuannya kan bisa sama persis tadi ya. Dengan pendidikan dasar dan penengah," ucap Didin.
Selain itu, Didin ingin pendidikan gratis langsung diberlakukan bagi semua mahasiswa. Menurutnya tak perlu ada kriteria tertentu untuk mendapatkannya. Hal ini guna mencegah permainan nakal untuk mendapatkan jatah kuliah gratis.
"Yang penting, kalau menurut saya tadi ya. Jangan ada diskriminasi. Ya sudah, semua ditanggung pemerintah. Seperti negara-negara maju kan gitu. Nah, kalaupun yang mampu kan uangnya bisa dipakai untuk investasi ya. Untuk buka usaha. Bagi yang tidak mampu ya otomatis ya tanggungan negara," ujar Rektor Universitas Al-Ghifari itu.
Didin tak ingin ada syarat tertentu untuk mendapat kuliah gratis. Pasalnya persyaratan itulah yang di kemudian hari rentan jadi kongkalikong.
"Nanti kalau dipilah-pilah tadi ya misal yang dapat kuliah gratis sesuai desil dan sebagainya. Takutnya ada permainan desil dan sebagainya. Kalau bisa, sudah. Kalau mau gratis, ya sudah langsung aja gitu, nggak usah pilih-pilih lah. Mau kaya, mau miskin langsung aja yang masuk disitu 100%," ujar Didin.
Diketahui, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mulai melakukan finalisasi skema kebijakan pendidikan gratis, mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi.
Kuliah Mahal, Indonesia Tertinggal - (Republika)
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika