JAKARTA -- Pemerintah perlu memperkuat investasi produktif, mempercepat industrialisasi, dan meningkatkan kinerja ekspor untuk mengejar pertumbuhan ekonomi enam persen pada 2027. Strategi tersebut diperlukan agar pertumbuhan tidak terus bergantung pada konsumsi domestik dan stimulus belanja pemerintah.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, penguatan investasi perlu menjadi salah satu prioritas melalui deregulasi, kepastian hukum, serta proyek Danantara yang memiliki tingkat pengembalian jelas. Pemerintah juga perlu mempercepat reindustrialisasi padat karya agar sektor manufaktur mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan ekonomi nasional.
Baca Juga- ASDP Gratiskan Tarif Jasa Kepelabuhanan pada Nataru 2026-2027
- Investasi Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi 2027
- MMA IMPACT 2026 Bahas Strategi Pemasaran untuk Mendorong Pertumbuhan Bisnis
"Untuk mengejar pertumbuhan enam persen pada 2027, pemerintah perlu mengurangi ketergantungan pada konsumsi musiman dan belanja negara," ujar Yusuf saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Menurut Yusuf, penguatan sektor ekspor juga diperlukan melalui diversifikasi pasar dan hilirisasi komoditas di luar nikel. Langkah tersebut diharapkan dapat mengembalikan kontribusi net ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Ketiga, kinerja ekspor harus diperkuat melalui diversifikasi pasar dan hilirisasi di luar nikel agar net ekspor kembali memberikan kontribusi positif," ungkap Yusuf.
Di sisi lain, pemerintah perlu menjaga daya beli kelas menengah melalui penciptaan lapangan kerja formal. Perbaikan penyaluran bantuan sosial juga diperlukan agar dukungan fiskal lebih tepat sasaran. Yusuf menyebut 45 persen data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako disebut belum tepat sasaran.
Yusuf juga mendorong penataan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar lebih tepat sasaran. Dengan demikian, anggaran negara dapat dialihkan untuk belanja yang lebih produktif tanpa mengganggu kredibilitas fiskal.
"Terakhir, subsidi BBM perlu ditata agar lebih tepat sasaran. Langkah ini penting untuk membuka ruang bagi belanja produktif tanpa mengganggu kredibilitas fiskal. Intinya, pertumbuhan ke depan harus bertumpu pada investasi, industrialisasi, ekspor, dan produktivitas, bukan hanya pada stimulus fiskal jangka pendek," kata Yusuf.
Strategi tersebut, menurut Yusuf, perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi sepanjang 2026. Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen secara tahunan, dengan pertumbuhan 5,61 persen pada kuartal I dan 5,29 persen pada kuartal II.
Pada kuartal I, pertumbuhan terutama didorong belanja pemerintah yang melonjak 21,81 persen dan investasi yang tumbuh 5,96 persen. Momentum Lebaran serta basis pertumbuhan kuartal I 2025 yang relatif rendah turut memberikan dorongan.
"Pada kuartal I, pertumbuhan terutama didorong belanja pemerintah yang melonjak 21,81 persen dan investasi yang tumbuh 5,96 persen, ditambah momentum Lebaran serta basis pertumbuhan kuartal I 2025 yang relatif rendah," ujar Yusuf.
Memasuki kuartal II, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen dan memberikan andil terbesar terhadap pertumbuhan. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meningkat 6,87 persen, sedangkan konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen. Komposisi tersebut menunjukkan permintaan domestik dan dukungan fiskal masih menjadi penopang utama. "Dorongan kebijakan masih lebih kuat daripada dinamika pasar," lanjutnya.
Kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi meningkat dari 1,79 poin persentase pada kuartal I menjadi 2,06 poin persentase pada kuartal II. Namun, sektor manufaktur yang menjadi penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya tumbuh 4,52 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Yusuf juga mencatat net ekspor masih mengurangi pertumbuhan sebesar 0,78 poin persentase, sementara sektor pertambangan mengalami kontraksi. Kondisi tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi masih lebih banyak ditopang pasar domestik dibandingkan penguatan daya saing ekspor.
"Jadi, ketahanan ekonomi kita lebih banyak ditopang pasar domestik daripada penguatan daya saing ekspor," lanjut Yusuf.
Untuk memperkirakan pertumbuhan sepanjang 2026, Yusuf masih menunggu data kuartal III dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan mencermati perkembangan konsumsi selama Natal dan tahun baru. Stimulus Rp722 miliar untuk diskon tiket pesawat pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027 berpotensi mendorong aktivitas ekonomi pada kuartal IV. Namun, basis pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya cukup tinggi, yakni 5,39 persen.
Indikator kegiatan usaha juga belum menunjukkan akselerasi yang kuat. Yusuf menyebut saldo bersih kegiatan usaha dalam survei Bank Indonesia turun dari 12,97 persen pada kuartal II menjadi 11,46 persen pada kuartal III.
Sementara itu, kebijakan menahan harga BBM dinilai lebih berperan sebagai bantalan untuk menjaga inflasi dan daya beli ketika harga minyak mentah sempat menyentuh 100 dolar AS per barel. Namun, kebijakan tersebut tetap memiliki konsekuensi terhadap anggaran negara. "Tetapi konsekuensi fiskalnya tetap ditanggung APBN," kata Yusuf.
Yusuf menilai pertumbuhan ekonomi di atas lima persen masih menjadi sinyal positif. Namun, pencapaian target enam persen pada 2027 membutuhkan perubahan sumber pertumbuhan, dengan investasi, industrialisasi, ekspor, dan produktivitas sebagai penopang utama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika