REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi DKI Jakarta menegaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 harus memperkuat pelayanan publik, menyelesaikan persoalan warga, dan menjaga keberlanjutan keuangan daerah. Setiap tambahan pendapatan, alokasi belanja, maupun pembiayaan harus disertai dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan dan target manfaat yang terukur.
Sikap tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10/2026).
Baca Juga- DPRD DKI Minta Pemprov Tangani PPKS Secara Menyeluruh, Tak Cuma Razia
- DPRD DKI Dorong Pendataan Akurat PPKS untuk Penanganan Tepat dan Manusiawi
- DPRD DKI Tegaskan Bukan Minta Tambahan Kursi, tetapi Pertahankan 106 Kursi pada Pemilu 2029
Fraksi PKS menyampaikan tujuh pokok perhatian, mulai dari optimalisasi pendapatan, kualitas belanja, dan kehati-hatian pembiayaan utang hingga kinerja BUMD, perlindungan layanan dasar, pembenahan layanan perkotaan, serta tindak lanjut aspirasi masyarakat.
Pertama, Fraksi PKS meminta target Pendapatan Asli Daerah (PAD) disusun secara realistis berdasarkan potensi penerimaan, perkembangan ekonomi, dan kemampuan masyarakat. Evaluasi target pajak dan retribusi harus disertai pembenahan basis data, peningkatan kepatuhan, penagihan piutang yang dapat ditagih, serta pencegahan kebocoran penerimaan.
“Peningkatan pendapatan harus mengutamakan perbaikan tata kelola dan penggalian potensi yang belum optimal, bukan menambah beban masyarakat kecil,” ujar Suhaimi.
Optimalisasi aset daerah juga perlu diarahkan pada pemanfaatan yang produktif, transparan, dan sesuai ketentuan. Untuk itu, Fraksi PKS meminta kejelasan status hukum, kondisi pemanfaatan, dan potensi penerimaan dari aset yang belum memberikan manfaat optimal.
Kedua, Fraksi PKS menyoroti keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dengan rencana belanja Rp 75,04 triliun dan defisit Rp 2,423 triliun, Pemprov diminta menjelaskan asumsi pendapatan, prioritas belanja, serta keandalan sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut.
Fraksi PKS juga mencermati belanja modal Rp 8,55 triliun, atau sekitar 11,4 persen dari total belanja. Komposisi ini perlu dijelaskan dalam kaitannya dengan kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk pengendalian banjir, sanitasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Penilaiannya perlu memperhitungkan pula pembangunan yang dilaksanakan melalui BUMD agar gambaran investasi daerah dapat dibaca secara utuh.
“Fraksi PKS mendorong evaluasi belanja operasional, termasuk honorarium, perjalanan dinas, jasa konsultansi, dan kegiatan seremonial, agar anggaran semakin berorientasi pada hasil yang dirasakan warga,” tegas Suhaimi.
Evaluasi tersebut perlu membedakan belanja yang menopang pelayanan langsung dengan kegiatan yang manfaatnya belum jelas. Efisiensi harus menghasilkan layanan yang lebih baik dan penggunaan anggaran yang lebih tepat.
Ketiga, Fraksi PKS meminta kehati-hatian dalam rencana penerimaan pembiayaan utang daerah Rp 5,99 triliun. Berdasarkan penjelasan Pemprov, jumlah tersebut terdiri atas penerusan pinjaman untuk pembangunan MRT Jakarta Rp 1,75 triliun dan penerbitan obligasi daerah Rp 4,239 triliun.
Pemprov perlu menjelaskan hubungan antara penerimaan utang, penggunaan dana, pengeluaran pembiayaan, dan kebutuhan menutup defisit. Besarnya penerimaan utang tidak dapat langsung disamakan dengan besarnya defisit anggaran.
Setiap rencana pembiayaan perlu didukung kesiapan proyek, kajian kelayakan, proyeksi pembayaran pokok dan bunga, serta penilaian dampaknya terhadap ruang fiskal tahun-tahun berikutnya. Skenario alternatif juga harus disiapkan apabila penerbitan obligasi tertunda atau nilai dana yang diperoleh tidak sesuai rencana.
Fraksi PKS turut mendorong kajian sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan. Perbandingannya perlu mencakup biaya keseluruhan, kesiapan proyek dan aset dasar, minat investor, serta kewajiban pembayaran. Pilihan instrumen harus didasarkan pada manfaat dan kemampuan fiskal daerah, dengan memenuhi persyaratan penerbitan yang berlaku.
Keempat, Fraksi PKS menekankan akuntabilitas dukungan APBD kepada BUMD, termasuk rencana Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp 5,97 triliun dan subsidi Rp 7,53 triliun.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi DKI Jakarta menegaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 harus memperkuat pelayanan publik, menyelesaikan persoalan warga, dan menjaga keberlanjutan keuangan daerah. - (DPRD DKI Jakarta)
Kedua instrumen tersebut perlu dinilai sesuai fungsinya. PMD merupakan pengeluaran pembiayaan untuk investasi pemerintah daerah, sedangkan subsidi merupakan belanja untuk mendukung keterjangkauan layanan sesuai penugasan.
Pemberian PMD perlu didukung kebutuhan modal yang terukur, rencana bisnis, kesiapan proyek, serta evaluasi penggunaan modal sebelumnya. Sementara itu, subsidi perlu disertai perhitungan biaya layanan yang wajar, sasaran penerima manfaat, dan standar pelayanan yang dapat diawasi.
“BUMD yang menerima dukungan APBD harus mampu menunjukkan hasil sesuai penugasannya, baik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik maupun kontribusi ekonomi kepada daerah,” kata Suhaimi.
Pemprov juga diminta memperkuat transparansi laporan keuangan, efisiensi operasional, dan kontribusi dividen, dengan tetap memperhatikan karakter usaha serta penugasan pelayanan publik masing-masing BUMD.
Kelima, Fraksi PKS meminta perlindungan anggaran layanan dasar dan bantuan bagi warga yang membutuhkan. Di bidang pendidikan, prioritasnya mencakup pemerataan akses dan mutu, perluasan bertahap sekolah swasta gratis, kajian dukungan bagi madrasah swasta sesuai kewenangan dan ketentuan, pemenuhan kebutuhan guru, serta keberlanjutan KJP Plus dan KJMU.
Di bidang kesehatan, Fraksi PKS meminta kejelasan penyelesaian fasilitas yang menjadi perhatian, termasuk Puskesmas Cipedak dan RSUD Cakung, disertai kesiapan tenaga kesehatan, peralatan, serta anggaran operasionalnya.
Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) juga perlu diikuti verifikasi lapangan, pemutakhiran data, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Ketidaksesuaian data harus dapat diperbaiki agar warga yang memenuhi syarat memperoleh layanan dan bantuan sesuai haknya.
“Bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan pangan bersubsidi harus disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses,” tegasnya.
Keenam, Fraksi PKS meminta anggaran penanganan persoalan perkotaan disertai target hasil yang jelas. Penanganan banjir harus menghubungkan pembenahan sungai, tanggul, pompa, dan saluran lingkungan dengan pengurangan luas, kedalaman, serta durasi genangan.
Pengelolaan sampah perlu memperkuat pemilahan dari sumber, pengurangan timbulan, TPS3R, dan efektivitas fasilitas pengolahan. Kinerjanya perlu terlihat dari berkurangnya sampah yang harus diangkut ke tempat pemrosesan akhir.
Pada transportasi publik, subsidi harus menghasilkan layanan yang semakin andal, terjangkau, terhubung, dan menjangkau wilayah yang belum terlayani. Sementara pada air minum dan sanitasi, alokasi anggaran perlu diterjemahkan menjadi tambahan sambungan, perbaikan mutu layanan, dan pemerataan akses.
Ketujuh, Fraksi PKS menegaskan bahwa aspirasi masyarakat melalui reses dan pengawasan DPRD harus memiliki tindak lanjut yang dapat ditelusuri. “Setiap usulan perlu memiliki perangkat daerah penanggung jawab, status penanganan, jadwal realisasi, serta penjelasan apabila belum dapat dipenuhi,” ujar Suhaimi.
Fraksi PKS juga mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, penguatan UMKM, perluasan kesempatan kerja, peningkatan keselamatan warga, serta persiapan pembinaan olahraga menuju PON 2028 berdasarkan kebutuhan dan target prestasi yang jelas.
Fraksi PKS menegaskan keberhasilan APBD 2027 harus terlihat dalam peningkatan kualitas pelayanan, berkurangnya persoalan warga, terbukanya kesempatan ekonomi, serta terjaganya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan secara berkelanjutan.
“Karena itu, Fraksi PKS meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan yang transparan atas berbagai catatan tersebut, sekaligus memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara bertanggung jawab, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta,” kata Suhaimi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika