REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR — Politik luar negeri Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kepentingan nasional dan dinamika global, tetapi juga gaya kepemimpinan orang yang mengambil keputusan. Pemimpin dituntut mampu mendengar aspirasi masyarakat dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Guru Besar Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Prof Fredy BL Tobing, menyampaikan hal tersebut dalam kuliah tamu bertajuk “Indonesia’s Foreign Policy: From Theory to Practice” di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Selasa (20/10/2026).
“Semua faktor dalam pengambilan keputusan itu penting, tetapi pada akhirnya kembali pada gaya kepemimpinan pengambil keputusan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang banyak mendengar kemaslahatan masyarakat, dan negarawan yang bijak adalah negarawan yang siap berkorban untuk kepentingan seluruh rakyat,” ujar Fredy.
Kuliah tamu yang digelar Departemen Hubungan Internasional FISIP UI bersama Departemen Hubungan Internasional FISIP Unhas itu membahas perkembangan politik luar negeri Indonesia sejak Reformasi hingga tantangan diplomasi di tengah perubahan tatanan global.
Fredy menjelaskan, kebijakan luar negeri tidak dapat dilepaskan dari politik domestik. Konstitusi menjadi landasan dalam merumuskan kepentingan nasional, yang kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan luar negeri. Adapun diplomasi menjadi instrumen untuk menjalankan kebijakan tersebut.
Prinsip politik luar negeri bebas aktif, menurut Fredy, berakar pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea pertama dan keempat. Namun, penerjemahan prinsip tersebut ke dalam kebijakan konkret tetap menjadi tantangan karena perubahan lingkungan strategis internasional dan dinamika politik dalam negeri.
Associate Professor Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, Asra Virgianita, menyampaikan paparan dalam kuliah tamu bertajuk Indonesias Foreign Policy: From Theory to Practice di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Selasa (20/10/2026). - (Dok UI)
Sejak Reformasi 1998, Indonesia juga menghadapi agenda penting berupa demokratisasi, penegakan hak asasi manusia, penguatan supremasi hukum, dan penanganan terorisme. Berbagai agenda tersebut ikut membentuk arah serta prioritas kebijakan luar negeri Indonesia.
Dalam pembahasannya, Fredy turut memperkenalkan kerangka analisis pengambilan keputusan, termasuk model Graham Allison dan matriks strategi politik luar negeri John P Lovell. Kerangka tersebut membantu menjelaskan bagaimana berbagai kepentingan dan pertimbangan berinteraksi sebelum pemerintah menentukan sikap terhadap persoalan internasional.
Sementara itu, Associate Professor Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, Asra Virgianita, PhD, mengangkat tema kerja sama Selatan-Selatan (South-South Cooperation). Menurut dia, kerja sama antarnegara berkembang merupakan salah satu instrumen diplomasi yang dapat memperkuat kemandirian Indonesia sekaligus memperluas kemitraan internasional.
Asra menjelaskan, kerja sama Selatan-Selatan mengalami perubahan orientasi. Jika pada awalnya bertumpu pada semangat antikolonialisme dan solidaritas negara-negara berkembang, kerja sama tersebut kini juga berkembang menjadi instrumen diplomasi ekonomi dan pembangunan.
Dia membagi perkembangannya ke dalam tiga fase, yakni Concertation pada 1945–1981, Containment pada 1981–1995, serta Cooptation vs Confrontation sejak 1995 hingga sekarang.
Berbeda dari pola bantuan yang semata-mata ditentukan negara donor, kerja sama Selatan-Selatan idealnya berangkat dari kebutuhan negara penerima atau demand driven. Pendekatan ini membuka peluang bagi negara berkembang untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman pembangunan, dan kapasitas kelembagaan.
Meski demikian, Asra mengingatkan, kerja sama tersebut tidak lepas dari tantangan. Persaingan kepentingan antarnegara, keterbatasan dukungan domestik, keberlanjutan pendanaan, serta tata kelola kelembagaan dapat memengaruhi efektivitasnya.
“KSS memang bukan bentuk yang ideal, tetapi merupakan modalitas yang bisa kita bangun dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Narasi tentang Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan belum banyak muncul dalam literatur karena belum banyak yang menelitinya, dan ini perlu kita dorong,” kata Asra.
Dalam sesi diskusi, mahasiswa turut mempertanyakan potensi dominasi negara tertentu dalam kerja sama Selatan-Selatan, peran Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular, serta strategi membangun citra Indonesia sebagai mitra pembangunan.
Menanggapi persoalan dominasi, Asra menyebut strategi balancing dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan kepentingan antarnegara. Namun, upaya tersebut perlu disertai penguatan kapabilitas nasional dan alternatif pembiayaan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada sumber eksternal.
Kuliah tamu yang dipandu dosen Hubungan Internasional FISIP Unhas, Abdul Razaq Z. Cangara, MSi, MIR., ini menjadi bagian dari kolaborasi akademik UI dan Unhas untuk mempertemukan perspektif teoretis dengan praktik diplomasi Indonesia.
Diskusi tersebut menyoroti dua aspek yang saling melengkapi dalam politik luar negeri: kualitas kepemimpinan dalam menentukan arah kebijakan dan kemampuan negara membangun kemitraan internasional untuk mendukung kepentingan nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika