REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Krisis Timur Tengah yang memengaruhi dinamika perekonomian global menjadi sorotan dalam forum Islamic Economic Outlook 2026: Scenario & Strategic Options from Iran–US–Israel Regional Crisis yang berlangsung pada Rabu (17/6/2026) di Bappenas, Jakarta. Forum kolaborasi Bappenas, Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), dan DinarStandard ini menghadirkan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk mengkaji implikasi krisis Timur Tengah terhadap ekonomi nasional dan ekosistem ekonomi syariah.
Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), Sapta Nirwandar, menilai ketidakpastian geopolitik saat ini menuntut Indonesia lebih adaptif dalam membaca perubahan lanskap ekonomi global.
Baca Juga- Takaful dalam Rantai Nilai Halal
- BPJPH: Wajib Halal Jadi Momentum Tingkatkan Daya Saing Produk
- Dari 4.635 SPPG di Jateng, Hanya 575 yang Kantongi Sertifikasi Halal, 715 SPPG tak Punya SLH
“Krisis geopolitik tidak hanya berdampak pada kawasan yang berkonflik, tetapi juga memengaruhi perdagangan, investasi, rantai pasok, hingga perkembangan industri halal dunia. Karena itu, Indonesia perlu menyiapkan langkah antisipatif sejak dini,” ujar Sapta.
Ia menambahkan, Indonesia memiliki peluang memperkuat posisinya dalam ekonomi halal global apabila mampu menjaga stabilitas domestik sekaligus meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan.
Pandangan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menilai bahwa ketidakpastian bukan lagi kondisi yang bersifat sementara, melainkan telah menjadi bagian dari dinamika global yang perlu diantisipasi melalui strategi pembangunan yang adaptif.
“Tujuan kita bukan hanya melindungi ekonomi dari risiko global. Tujuan kita adalah membangun ekonomi yang mampu belajar, beradaptasi, dan tumbuh lebih kuat dari setiap tantangan yang dihadapi,” ujarnya.
Menurut dia, ekonomi syariah sangat relevan dalam mengubah krisis menjadi momentum transformasi. Penguatan ekonomi syariah telah menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional dan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia.
Ke depan, ia menekankan pentingnya memperkuat integrasi ekonomi intra-OKI, mempercepat hilirisasi industri halal, dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai skenario dinamika global.
Dari perspektif global, Managing Director DinarStandard, Rafi-uddin Shikoh, memaparkan sejumlah skenario ekonomi yang dapat muncul akibat krisis Timur Tengah dan perubahan konstelasi geopolitik dunia.
“Fokus kami adalah membantu pemerintah mengidentifikasi opsi strategis dalam jangka menengah dan panjang untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global,” ujarnya.
Rafi-uddin menambahkan bahwa di tengah krisis tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk menjadikan ekonomi dan perdagangan halal sebagai katalis pertumbuhan melalui penguatan industri halal, pariwisata ramah Muslim, dan keuangan syariah.
Forum ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun langkah antisipatif menghadapi dampak krisis Timur Tengah sekaligus menangkap peluang bagi pengembangan ekonomi syariah Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika