REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG, – Kepala Staf Kodam (Kasdam) III/Siliwangi Brigjen TNI Agus Bhakti mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan literasi digital guna menangkal penyebaran hoaks dan manipulasi informasi berbasis kecerdasan buatan. Ajakan ini disampaikan di tengah meningkatnya ancaman malinformasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan sosial. Hal itu diungkapkan dalam acara bedah buku di Kota Bandung, Jumat.
Brigjen Agus menekankan bahwa perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) tidak hanya menawarkan kemudahan, tetapi juga menghadirkan tantangan serius bagi stabilitas sosial dan politik. Ia menilai ruang siber kini telah bertransformasi menjadi arena persaingan yang mampu memengaruhi persepsi, pola pikir, dan perilaku masyarakat secara masif.
Ancaman Malinformasi dan Perang Kognitif
Pernyataan tersebut mengemuka dalam acara bedah buku berjudul "Perang Kognitif: Eskalasi Digital, Demonstrasi, dan Demokrasi Indonesia 2025" yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) di Vue Palace Artotel Curated. Agus berharap buku ini dapat menjadi pisau analisis akademis yang tajam untuk membedah kompleksitas fenomena sosial-politik yang kian rentan akibat gempuran informasi digital.
Agus menjelaskan secara spesifik bahaya malinformasi. Berbeda dengan hoaks biasa, malinformasi menggunakan fakta yang benar namun disajikan dengan maksud atau konteks yang menyesatkan. "Hal ini sangat berbahaya karena dapat merusak kepercayaan publik dan memperuncing perpecahan," tegasnya. Ia menilai literasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam membangun ketahanan terhadap berbagai bentuk manipulasi, mulai dari hoaks, disinformasi, misinformasi, hingga malinformasi.
Sementara itu, Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Unpad, Ari Ganjar Herdiansah, menyoroti fenomena perang kognitif sebagai upaya terencana untuk merebut atau merestrukturisasi kekuasaan. Ia menjelaskan bahwa dinamika di ruang digital seringkali berkaitan dengan kekecewaan masyarakat terhadap persoalan nyata, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terbatasnya kesempatan kerja. Isu-isu tersebut kemudian dapat dengan mudah dibingkai menjadi narasi tertentu di media sosial untuk memengaruhi opini publik.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika sumber : antara