Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneu Bangkule Rajakng (TBBR) Panglima Jilah dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8) lalu.
Dalam pertemuan itu, Panglima Jilah mengaku salah satu yang dibahas adalah soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kalimantan.
Ia mengatakan praktik berladang masyarakat adat di Kalimantan telah berlangsung selama ribuan tahun. Menurutnya hal itu bukan menjadi penyebab karhutla belakangan ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan masyarakat Dayak memiliki pola berladang yang berbeda dengan aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan. Ia mengatakan masyarakat adat tidak membuka ladang di lahan gambut.
"Orang Dayak tidak berladang di lahan gambut. Gambut itu tebal asapnya, gambutnya tebal, 12 meter," kata Panglima Jilah.
Lihat Juga :Terungkap, Lahan Hutan Terbakar di Riau Mau Disulap Jadi Kebun SawitIa menyebut praktik berladang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Kalimantan sejak lama.
Oleh karena itu, menurutnya, kebakaran hutan yang terjadi saat ini tidak bisa begitu saja dikaitkan dengan aktivitas ladang masyarakat adat.
"Sebelum adanya perkebunan ya, di Kalimantan itu sudah ada namanya berladang dari zaman dulu, ribuan tahun yang lalu bahkan. Dan tidak pernah kita melihat namanya kejadian-kejadian yang seperti ini," ujarnya.
Panglima Jilah mengatakan lokasi berladang masyarakat adat umumnya berada di lahan mineral. Kondisi tersebut berbeda dengan lahan gambut yang menurutnya dapat menghasilkan asap tebal ketika terbakar.
"Orang berladang tidak akan mungkin mau nanam padinya ke tempat yang gambut. Itu saja logikanya," ujarnya.
Lihat Juga :Kesaksian Aktivis: Sumber Api Karhutla Diduga dari Pembukaan LahanIa juga mengatakan masyarakat adat memiliki mekanisme pengawasan terhadap lahan yang digunakan untuk berladang.
Menurutnya, warga yang melakukan pembakaran untuk membuka ladang akan ikut memantau lokasi tersebut.
"Jadi kalau kita membakar di mana lahan ladang kita dibakar, di situlah kita yang akan monitoringnya," ujarnya.
Ia mengatakan masyarakat adat juga terus melakukan sosialisasi melalui tokoh-tokoh adat agar pembakaran tidak dilakukan sembarangan.
"Masyarakat adat bersosialisasi lewat tokoh-tokoh adat agar tidak sembarangan membakar hutan. Karena masyarakat adat itu identik dengan dekat dengan alam. Tentunya tidak ada alam tidak ada masyarakat adat begitu dia. Kita menjaga," ucap Panglima Jilah.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat adat yang berladang tidak disalahkan sebagai penyebab karhutla.
"Ya, di Kalimantan Barat karhutla itu sebenarnya sudah sering terjadi. Tetapi yang menjadi pemikiran kita itu peladang itu disalahkan. Jadi peladang itu dengan perkebunan itu kadang-kadang bersamaan waktunya. Akhirnya peladang yang disalahkan," kata Panglima Jilah.
Panglima Jilah juga menanggapi larangan pembakaran lahan secara terbuka dalam penanganan karhutla. Menurutnya, larangan tersebut perlu dibedakan dengan praktik kearifan lokal masyarakat adat.
"Itu khusus untuk perkebunan saja (pembakaran lahan blak-blakan). Kalau kearifan lokal tidak bisa," katanya.
Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mendukung masyarakat adat dan peladang.
Oleh karena itu, Panglima Jilah berharap penanganan karhutla tidak berujung pada kesalahan identifikasi terhadap masyarakat yang sedang menjalankan aktivitas berladang.
Panglima Jilah bahkan menyebut ada kemungkinan peladang yang ditangkap dalam penanganan karhutla merupakan korban salah tangkap.
Ia mengatakan masyarakat adat akan ikut melihat dan menyeleksi persoalan tersebut.
"Kemungkinan ada (oknum yang membakar hutan ditangkap), tapi kemungkinan salah tangkap, mungkin ada yang berladang mungkin dikira berkebun. Nanti akan kita seleksi," katanya.
(yoa/gil) Bagikan: URL berhasil disalin