REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Pertama Asosiasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (ASGANISPH) Nasional pada 13–14 Oktober 2026 di Kabupaten Sleman. Selain pelantikan kepengurusan, penguatan tata kelola hutan lestari menjadi salah satu fokus yang ditekankan oleh Kemenhut dalam acara tersebut.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut, Laksmi Wijayanti, mengatakan keberadaan GANISPH menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola kehutanan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Terlebih, pengelolaan hutan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tekanan deforestasi hingga tingginya risiko bencana.
"Pengelolaan hutan kita banyak sekali tantangan, baik yang eksternal maupun yang internal. Kita masih menghadapi situasi tekanan terhadap deforestasi. Kita masih menghadapi situasi tekanan yang menyebabkan risiko bencana itu masih tinggi," kata Laksmi, Rabu (14/10/2026).
Ia menyebut, pengelolaan hutan lestari membutuhkan tata kelola yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang kehutanan. Karena itu, keberadaan asosiasi diharapkan dapat mengorganisasi tenaga teknis agar peningkatan kapasitas, profesionalisme, dan standar kompetensi dapat berjalan lebih terarah.
"Yang kita butuhkan sekarang itu tata kelola yang utuh. Sehingga semua tenaga profesi yang mengetahui apa knowledge-nya banyak di situ itu semua harus dimobilisasi dengan terstruktur agar kualitas dari tata kelolanya hutan itu semakin baik," ujarnya.
Laksmi menjelaskan, GANISPH memiliki peran strategis karena bekerja langsung di tingkat tapak. Tugas mereka mencakup perencanaan, pembinaan, penatausahaan hasil hutan, hingga perlindungan hutan. Peran tersebut juga berkaitan dengan upaya mitigasi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Di tengah berbagai persoalan kehutanan, ia menilai profesionalisme tenaga teknis menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat. Menurutnya, GANISPH turut menjadi bagian dari sistem pengawasan dan pengelolaan hutan yang inklusif, sehingga keberadaan mereka perlu didukung melalui pembinaan dan koordinasi yang terorganisasi.
"Sekali lagi GANIS ini justru garda terdepan," ungkapnya.
"Bapak dan Ibu sekarang wajah dari pengelolaan hutan kita, bagian dari reformasi forest governance-nya Indonesia," katanya.
Ketua ASGANISPH Nasional terpilih periode 2026–2031, Didi Kuntoro, menyampaikan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia menyebut, pembentukan asosiasi menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan profesionalisme tenaga teknis yang bekerja di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, badan usaha milik negara, swasta, hingga perhutanan sosial.
Asosiasi akan segera menyusun kepengurusan di tingkat wilayah dan cabang agar koordinasi serta pelaksanaan program kerja dapat berjalan lebih efektif.
"Dengan pembentukan wadah ini, mudah-mudahan kami bisa lebih profesional dalam melaksanakan tugas-tugas ke-GANIS-an yang sangat banyak, yang pada akhirnya semoga ini bisa mendukung pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan lestari," ujar Didi.
Dalam Munas pertama tersebut, peserta telah menyusun dan menyepakati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), garis-garis besar program kerja, serta kode etik asosiasi. Sejumlah perangkat organisasi itu akan menjadi pedoman bagi ASGANISPH Nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.
"Acara Munas mungkin telah usai, tapi perjalanan kita baru dimulai. AD/ART, kode etik yang telah kita susun dan kita sepakati hari ini akan kita jadikan pedoman dalam menetapkan menjalankan organisasi dan mengimplementasikan garis-garis besar program kerja yang telah kita tetapkan bersama sesuai dengan fungsi pembentukan organisasi ini," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Direktorat Jenderal PHL Kemenhut, Krisdianto, mengatakan penyusunan kode etik menjadi salah satu poin penting dalam pembentukan asosiasi. Hal itu menindaklanjuti masukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pentingnya pengaturan etika profesi tenaga teknis pengelolaan hutan.
"Ini yang paling penting karena menindaklanjuti dari temuan dari KPK bahwa profesi GANIS ini sangat penting dan kami menyebutnya sebagai para pejuang PNBP dan para pejuang pengelolaan hutan lestari. Jadi ini ya KPK memberikan masukan bahwa harus ada kode etiknya dan ini di asosiasi inilah muaranya," ujar Krisdianto.
Krisdianto sebelumnya menjelaskan, kebutuhan tenaga teknis pengelolaan hutan kini semakin luas. Jika sebelumnya lebih banyak berkaitan dengan hasil hutan kayu, seperti cruiser, grader, dan scaler, saat ini tenaga teknis dibutuhkan dalam berbagai aspek pemanfaatan hutan, termasuk pengelolaan karbon.
"Sebentar lagi kita akan masuk era perdagangan karbon. Tenaga teknis untuk karbon ini akan menjadi hal yang sangat penting," ujar Krisdianto.
Data Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (SIGANISHUT) mencatat jumlah GANISPH saat ini mencapai 14.466 orang. Namun, tenaga teknis tersebut masih didominasi bidang hasil hutan kayu. Adapun tenaga teknis yang menangani hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan masih relatif sedikit. Karena itu, pelantikan ini diharapkan menjadi upaya dalam memperluas jumlah tenaga teknis.
Krisdianto turut mengingatkan pentingnya menjaga independensi dan profesionalitas GANISPH dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, tenaga teknis memiliki peran strategis sebagai penjaga kelestarian hutan sekaligus pihak yang turut mengamankan penerimaan negara dari sektor kehutanan.
"Inilah yang menjadi tujuan utama asosiasi, yaitu mengawal profesionalisme dan independensi GANISPH," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika