REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan sistem digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) akan diluncurkan pada Oktober atau November 2026.
“Nanti pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo Subianto) launching secara nasional di 541 kabupaten/kota. Kami harap semuanya sudah bisa berjalan, mungkin 80–90 persen,” kata Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Baca Juga- Prabowo Panggil Luhut dan Chatib Basri ke Istana
- Luhut: Seluruh Data Kementerian Terintegrasi Mulai 1 Juni 2026
- Luhut Ingatkan Risiko Harga Minyak terhadap APBN Indonesia
Lebih lanjut, pria yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan itu mengatakan, Perlinsos digital secara nasional diharapkan dapat diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh pada akhir tahun ini.
“Sambil berjalan, sehingga akhir tahun semuanya sudah jadi. Dengan begitu Presiden Prabowo akan mendapatkan data yang akurat dari sistem ini,” ujar Luhut.
Ia mengatakan, saat ini uji coba (pilot project) sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) tersebut sudah berjalan di sejumlah daerah di Indonesia.
Luhut menambahkan, saat ini tercatat sebanyak 42 kabupaten/kota telah menjadi lokasi pilot project, dan masyarakat di daerah tersebut ditargetkan menyelesaikan pendaftaran ke sistem itu pada Juli mendatang.
“Dan kita juga sepakat, 42 kabupaten/kota ini, piloting ini, kalau bisa akhir Juli mereka (masyarakat) sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta (yang terdaftar di Perlinsos digital),” kata Luhut.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memantau langsung daerah yang tengah menjalankan pilot project Perlinsos digital pada awal bulan depan.
“Schedule-nya tadi kami sudah sepakati. Nanti kami usulkan kepada Presiden untuk (memantau langsung pada tanggal) 6, 7, 8, atau 9 Juli. Beliau melihat nanti apakah di Surabaya, Banyuwangi, atau Bali yang dipilih untuk dilakukan peninjauan,” ujar Luhut.
Adapun pemerintah menghadirkan Perlinsos digital sebagai sistem perlindungan sosial terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun menggunakan fondasi DPI yang telah diperbarui.
Digitalisasi sistem perlindungan sosial diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat serta memangkas kesulitan akses bantuan sosial akibat persoalan administrasi dan data kependudukan.
Integrasi data melalui digitalisasi juga diharapkan dapat membantu meminimalkan kendala tersebut karena identitas kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga akan terhubung dalam satu platform.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika sumber : Antara