REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO, – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa akurasi dan pemutakhiran data menjadi kunci utama untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu malam.
"Program-program pemerintah bergantung pada data yang akurat. Kalau kita mau memberikan perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial kepada masyarakat miskin serta anak-anak terlantar, maka harus dimulai dengan data yang akurat," kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan, pemutakhiran data membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga perangkat desa serta pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).
Sistem Perlindungan Sosial Digital dengan Biometrik
Menurut Gus Ipul, pemerintah telah membangun sistem perlindungan sosial digital yang diuji coba di Kabupaten Banyuwangi pada 2025 dan akan mulai diterapkan secara nasional pada 2026. Sistem tersebut tidak hanya menggunakan identitas nama dan alamat (by name by address), tetapi juga dilengkapi pengenalan wajah (face recognition) atau biometrik untuk memastikan identitas penerima manfaat.
"Dengan data yang akurat itu kita akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Jangan sampai kita membantu orang yang tidak memenuhi kriteria atau bahkan membantu orang yang sudah meninggal," tegasnya.
Sistem ini memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah untuk mengetahui profil penerima maupun calon penerima bantuan. Namun, penerapannya membutuhkan pendampingan karena belum seluruh masyarakat memiliki telepon pintar atau terbiasa menggunakan layanan digital.
Oleh karena itu, pihaknya mengajak pemerintah daerah, perangkat RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, ASN, dan pendamping sosial untuk membantu masyarakat mengakses layanan tersebut.
Evaluasi Penerima dan Cakupan Kesehatan Semesta
Mensos mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) juga terus mengevaluasi penerima bansos, termasuk menelusuri penerima yang memiliki tabungan di atas Rp50 juta. Dalam dua tahun terakhir, lebih dari 4 juta keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya belum pernah mendapatkan bansos telah terdata melalui validasi bersama pemerintah daerah dan BPS.
Terkait jaminan kesehatan, ia mengharapkan Kabupaten Banyumas dapat kembali mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) setelah mengalami sedikit penurunan akibat pemutakhiran data berdasarkan desil kesejahteraan. "Ke depan mudah-mudahan Banyumas bisa UHC lagi dengan data terbaru. Saya bersama Pak Bupati akan berjuang," kata Mensos.
Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyatakan pemerintah daerah mendukung penerapan sistem perlindungan sosial digital untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan. Ia mengharapkan sistem yang terintegrasi dengan berbagai institusi tersebut dapat menekan tingkat kesalahan data atau margin of error hingga maksimal 3 persen.
Menurut dia, pembagian pembiayaan berdasarkan desil kesejahteraan juga berpotensi meringankan beban APBD kabupaten. Berdasarkan skema yang disampaikan Mensos, pembiayaan desil 1-4 ditanggung pemerintah pusat, desil 5-6 pemerintah kabupaten, dan desil 7-8 pemerintah provinsi. "Kalau itu sudah diterapkan, saya yakin beban APBD kabupaten akan lebih ringan. Namun, yang paling penting adalah basis data yang tepat," kata Bupati.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika sumber : antara