REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan dirinya pernah berbicara langsung dengan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa tak lama setelah militer Israel membombardir sejumlah sasaran pemerintah Suriah di Damaskus pada Juli 2025. Netanyahu mengklaim percakapan singkat tersebut turut menghentikan pembantaian terhadap warga minoritas Druze di Suriah selatan.
Pengungkapan itu disampaikan Netanyahu dalam sebuah konferensi Partai Likud yang ditujukan bagi komunitas Druze di Kota Yarka, Israel utara, Kamis (15/10/2026). Pernyataan tersebut menjadi laporan publik pertama mengenai komunikasi langsung antara kedua pemimpin negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dan pernah terlibat dalam sejumlah perang.
“Saya mengangkat telepon dan menghubungi Sharaa. Percakapannya sangat singkat dan tegas. Dan pembantaian itu berhenti,” kata Netanyahu, seperti dikutip The Times of Israel, Jumat (16/10/2026).
Netanyahu juga berjanji akan melakukan segala upaya untuk melindungi komunitas Druze. “Saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk melindungi saudara-saudara kami dan saudara-saudara kalian,” ujarnya di hadapan para pendukung Druze.
Serangan Israel ke Damaskus pada Juli 2025 menyasar Kementerian Pertahanan Suriah dan kawasan dekat kompleks istana kepresidenan. Israel menyatakan operasi tersebut bertujuan melindungi warga Druze di tengah konflik sektarian yang berkecamuk di Provinsi Sweida, wilayah Suriah selatan yang mayoritas penduduknya merupakan komunitas Druze.
Menurut Syrian Observatory for Human Rights, lebih dari 2.000 orang, termasuk 789 warga sipil Druze, tewas dalam bentrokan antara kelompok bersenjata Druze dan pejuang Badui. Pasukan keamanan pemerintah Suriah saat itu dilaporkan berpihak kepada kelompok Badui dan dituduh terlibat dalam eksekusi warga sipil Druze serta berbagai pelanggaran lainnya.
Pengeboman Markas Militer Suriah oleh Israel di Damaskus, Rabu (16/7/2025).
Israel, yang memiliki sekitar 150 ribu warga Druze, menghadapi tekanan domestik untuk turun tangan melindungi komunitas tersebut. Namun, serangan militernya ke Damaskus sekaligus memperlihatkan ketegangan yang terus membayangi hubungan Israel dengan pemerintahan baru Suriah di bawah kepemimpinan Sharaa.
Setelah Bashar al-Assad digulingkan pada Desember 2024, pasukan Israel merebut zona penyangga di sisi Suriah dari perbatasan kedua negara dan melancarkan ratusan serangan ke wilayah Suriah. Israel berdalih langkah tersebut diperlukan untuk mencegah kelompok militan memanfaatkan kekacauan politik dan keamanan guna membangun kekuatan di kawasan perbatasan.
Di sisi lain, Damaskus dan Tel Aviv telah menggelar beberapa putaran perundingan langsung sejak September 2025 untuk membahas kesepakatan keamanan. Pemerintah Suriah menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah yang diduduki setelah kejatuhan Assad.
Pada Mei 2025, Sharaa sebelumnya mengonfirmasi bahwa pemerintahannya melakukan pembicaraan tidak langsung dengan Israel melalui perantara Uni Emirat Arab untuk meredakan ketegangan. Kepala Mossad Israel, Roman Gofman, juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani di Yordania pada Agustus 2026 guna meredakan ketegangan setelah serangan Israel terhadap sebuah pangkalan di Suriah utara.
Dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2026, Sharaa membuka kemungkinan tercapainya perdamaian dengan Israel. Namun, ia sekaligus mengecam aktivitas militer Israel di Suriah dan menegaskan Damaskus tidak akan melepaskan klaimnya atas Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang direbut Israel dalam Perang Enam Hari pada 1967.
Ikuti Whatsapp Channel Republika