REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH, – Pemerintah Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Pemerintah Australia bersama The Asia Foundation dan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh dalam memperkuat kualitas demokrasi melalui program partisipasi. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, dalam acara peluncuran sosialisasi awal program bertajuk The Indonesia Democratic Participation di Banda Aceh, Jumat.
Program kerja sama pembangunan Australia-Indonesia ini dirancang untuk memperkuat kualitas demokrasi substantif melalui peningkatan partisipasi warga, penguatan institusi pemerintah dan masyarakat sipil, serta pembangunan ruang kolaborasi dalam proses pengambilan kebijakan. Taufik mengapresiasi pemilihan Aceh sebagai salah satu wilayah pelaksanaan program tersebut.
"Kami menyambut baik inisiatif ini sebagai ikhtiar bersama untuk memperkuat kualitas demokrasi dan membangun kemitraan yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat sipil," ujar Taufik di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh.
Taufik menekankan bahwa pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Ia menilai, partisipasi publik yang bermakna menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan agar semakin inklusif, responsif, dan akuntabel. Masyarakat, termasuk kelompok rentan, harus diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
"Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan semakin inklusif, responsif, akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan," tambahnya. Ia pun berharap seluruh jajaran Pemerintah Aceh mendukung penuh pelaksanaan program ini melalui koordinasi dan kerja sama yang solid, termasuk membangun kemitraan terbuka dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Pendanaan AUD 30 Juta dan Fokus Program
Sementara itu, Counsellor Political Kedutaan Besar Australia, Robert Sutton, menjelaskan bahwa program partisipasi ini merupakan bagian dari kerja sama pembangunan Australia-Indonesia yang berfokus pada penguatan demokrasi substantif. Program ini akan berlangsung sejak pertengahan 2026 hingga pertengahan 2030, dengan nilai pendanaan mencapai 30 juta dolar Australia (AUD 30 juta).
Robert menyebutkan, program ini melanjutkan pembelajaran dari Program Percontohan Ketahanan Demokrasi (Democratic Resilience/DemRes) yang telah dilaksanakan pada periode 2021–2026. Tiga capaian utama yang ingin diwujudkan melalui program ini adalah penguatan institusi, penguatan masyarakat sipil, serta pengembangan kegiatan demokrasi yang kolaboratif.
Pelaksanaannya mencakup lima area fokus, yaitu pemilu berintegritas, keterlibatan parlemen, partisipasi dan pendidikan warga negara, penguatan media independen dan berkualitas, serta upaya melawan misinformasi dan disinformasi. Robert menambahkan, kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, dan inklusi sosial menjadi prinsip utama yang diintegrasikan dalam seluruh kegiatan program.
"Secara nasional, program partisipasi ini dilaksanakan pada tiga daerah sasaran, yakni Yogyakarta, Makassar, dan Aceh, selain kegiatan di tingkat nasional," demikian Robert Sutton.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika sumber : antara