REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD – Perdana Menteri Pakistan mengatakan pada Jumat bahwa AS dan Iran mencapai kesepakatan mengenai kerangka perdamaian untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari 100 hari. Pihak Iran dan AS mengiyakan kesepakatan awal sudah mendekati garis akhir.
Pakistan sejauh ini telah memimpin upaya mediasi antara kedua pihak untuk mengakhiri permusuhan di Timur Tengah dan membuka kembali Selat Hormuz. Penutupan efektif jalur pelayaran utama telah memberikan tekanan pada perekonomian kedua negara.
Perdana Menteri Shahbaz Sharif mengatakan Pakistan “bekerja sama” dengan kedua belah pihak “untuk menyelesaikan langkah selanjutnya” dari proses ini dalam sebuah postingan di platform sosial X.
“Perdamaian belum pernah sedekat sekarang ini,” tulisnya. Sharif juga mengakui adanya laporan yang bertentangan mengenai rincian nota kesepahaman antara kedua belah pihak.
Eskalasi terkini bermula dari serangan ilegal AS-Israel ke Iran pada Februari lalu. Serangan itu membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei dan puluhan petinggi militer Iran. Sedikitnya 3.000 lebih warga Iran termasuk anak-anak tak bersalah ikut jadi korban jiwa.
Iran membalas dengan serangan ke puluhan pangkalan AS di negara-negara Teluk dan menutup Selat Hormuz. Sejak April lalu, gencatan sementara disepakati namun saling serang terus terjadi. Israel juga terus menyerang Lebanon yang terseret perang ini.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan kesepakatan untuk mengakhiri perang AS-Israel dengan Iran secara permanen “sangatlah dekat”. Postingan Araghchi di X pada hari Jumat adalah sinyal paling jelas dari Iran bahwa potensi terobosan yang digembar-gemborkan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump mungkin terwujud.
Berbicara di Press TV Iran pada Jumat malam, Araghchi menekankan bahwa perjanjian belum ditandatangani. Dikatakannya, kesepakatan yang dipertimbangkan terdiri dari dua tahap, pertama nota kesepahaman dan kedua awal perundingan beberapa hal. Pada tahap pertama, pertempuran akan dihentikan, termasuk serangan Israel di Lebanon, dengan komitmen untuk tidak melancarkan kembali serangan.
Dia mengatakan pertanyaan mengenai masa depan program nuklir Iran, pencabutan sanksi dan pencairan aset Iran akan dibahas pada tahap kedua dari rencana tersebut. Dia menambahkan bahwa Selat Hormuz akan tetap berada di bawah kedaulatan Iran dan Oman, dan pemerintahannya di masa depan akan berbeda dibandingkan masa lalu.
Araghchi menekankan bahwa nota kesepahaman awal masih ditinjau, menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang dua kali meluncurkannya di tengah perundingan nuklir yang sedang berlangsung.
Dalam sebuah postingan di X, Mohammad Bagher Ghalibaf, ketua parlemen Iran dan kepala negosiator, menyampaikan pesan samar. "Komitmen yang dibuat haruslah komitmen yang ditepati. Tidak ada alasan, tidak ada alasan. Untuk kesepakatan yang dekat, tidak ada jalan lain," tulisnya di X.
Sementara itu, seorang pejabat senior AS mengatakan kepada wartawan pada hari Jumat bahwa kesepakatan itu “belum mencapai garis akhir, tetapi kita sudah sangat dekat”. Pejabat tersebut mengatakan bahwa nota kesepahaman tersebut akan mencakup keringanan sanksi yang “signifikan” dan pencairan aset Iran, sebagai imbalan atas persetujuan Iran untuk menghentikan program nuklirnya dan menyerahkan bahan nuklirnya.
Namun, dia mengatakan bahwa Iran tidak akan langsung menerima apapun setelah penandatanganan perjanjian tersebut, dan bahwa pencabutan sanksi dan pencairan dana akan bergantung pada kepatuhan Iran. Negosiasi yang lebih teknis mengenai beberapa masalah akan dimulai setelah penandatanganan kesepakatan awal, katanya.
Pejabat itu menggemakan pernyataan Wakil Presiden AS JD Vance sebelumnya, yang mengatakan bahwa tidak ada aset Iran yang dibekukan akan segera dilepaskan setelah kesepakatan awal tercapai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika