REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming masih mapan meskipun terus merosot. Survei Poltracking Indonesia mengungkap, angka kepuasan publik di tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran masih berada di angka 55,3 persen, sementara angka kepercayaan publik di angka 64,8 persen.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha mengatakan angka kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran ini sebetulnya menurun. Poltracking mencatat hasil survei serupa pada Oktober 2025 mencapai 78,1 persen, dan Maret 2026 di angka 74,1 persen, lalu Mei 2026 pada kisaran 72,2 persen. Periode Juli 2026 angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran semakin menurun di angka 58,4 persen. Dan kata Hanta, sepanjang Agustus sampai Oktober 2026 angka kepuasan publik tersebut stagnan di angka 55,1, dan 55,3 persen. “Secara tren, kesimpulannya adalah sepanjang Agustus sampai Oktober 2026, itu stabil. Tidak mengalami kenaikan tetapi juga tidak turun,” kata Hanta saat memaparkan hasil survei Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kepuasan, Kepercayaan, dan Ekspektasi Publik, Senin (19/10/2026). Sigi Poltracking itu dilakukan sepanjang 30 September sampai 7 Oktober 2026. Jumlah responden sebanyak 1220 orang, dengan batas toleransi kesalahan sekitar 2,9 persen. Sebaliknya, dari hasil survei Poltracking juga menunjukkan angka ketidakpuasan publik atas kinerja Prabowo-Gibran di tahun kedua ini juga mengalami kenaikan, dan stagnasi dalam setahun terakhir. Pada periode pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, Oktober 2025, tingkat tidak puas hanya di angka 19,3 persen, lalu meningkat 24,1 persen pada Maret 2026, dan terus naik pada Mei 2026 di angka 25,1 persen. Ketidakpuasan publik itu semakin meninggi pada Juli, Agustus, Oktober di angka 40,2 persen, dan saat ini pada persentase 40,9. Dari hasil surveinya itu, kata Hanta, terungkap dua alasan paling utama masyarakat atas kepuasan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertama 16,5 persen karena alasan bantuan pemerintah yang tepat sasaran. Dan kedua 15 persen karena program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Sedangkan di antaranya yang mengatakan tidak puas, alasan paling dominan karena ekonomi yang belum stabil sekitar 18,9 persen. Dan karena harga-harga kebutuhan pokok yang mahal sekitar 15,4 persen. Lalu 14,3 persen karena bantuan yang tidak tepat sasaran,” kata Hanta. Dalam survei yang sama, Poltracking juga merekam angka kepuasan publik atas kinerja personal Presiden Prabowo, dan Wakil Presiden Gibran. Dikatakan, angka kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sekitar 52,3 persen. Responden yang tidak puas pada angka 45,4 persen. Sedangkan tingkat kepuasan personal atas kinerja Wapres Gibran di angka 50,9 persen. Sementara yang tidak puas di angka 44,7 persen. Selanjutnya, pada angka kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran masih terbilang tinggi. Yaitu masih di angka 64,8 persen. Level ketidakpercayaan, pada 32,1 persen. Menurut Hanta, angka kepercayaan publik tersebut, semestinya dapat menjadi modal penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran di masa sisa kekuasaannya. Karena masih ada waktu tiga tahun untuk memperbaiki peningkatan kepuasan. “Karena kalau tingkat kepercayaan itu lebih rendah dari tingkat kepuasan, maka itu jauh lebih berbahaya. Karena kepercayaan ini menjadi modal bagi jalannya efektivitas, dan jalannya pemerintahan,” kata Hanta. Dari rekam jejak hasil survei yang dilakukan oleh Poltracking sepanjang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, angka kepercayaan itu terus merosot. Periode tahun pertama Oktober 2025, angka kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 81,5 persen. Namun angka itu terus anjlok pada Maret 2026 di angka 75,1 persen, dan Mei 2026 menurun menjadi 74,2 persen. Dan semakin turun tingkat kepercayaan publik itu pada Juli 2026 di angka 65 persen, lalu Agustus 2026 sekitar 63,2 persen.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika