JAKARTA -- Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menilai Indonesia masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya berasal dari aktivitas ekonomi yang belum tercatat, dengan nilai yang disebut mencapai Rp 10.000 triliun.
Hashim mengatakan, sekitar 30 hingga 40 persen aktivitas ekonomi Indonesia belum masuk dalam pencatatan. Kondisi ini dinilai turut membatasi potensi penerimaan negara dari perpajakan. “Dan ternyata ekonomi kita 30-40 persen tidak tercatat. Itu berarti ada kurang lebih Rp 10.000 triliun yang tidak tercatat,” kata Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026) lalu.
Baca Juga- Soal Pajak Pembalut, Ini Respons Menteri PPPA
- Ekonom Ingatkan Kejar Target Pajak tak Boleh Bebani Dunia Usaha
- Pajak Pembalut Didesak untuk Dinolkan
Menurut Hashim, aktivitas tersebut antara lain berasal dari transaksi tunai dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Ia mencontohkan pembayaran jasa tukang cukur yang datang ke apartemennya setiap bulan tanpa disertai kuitansi. Ia juga menyinggung pembayaran jasa pijat yang digunakan keluarganya.
“Artinya apa? Ternyata ada jutaan transaksi, kali ratusan juta, sebagian mungkin termasuk mungkin warung Tegal, beauty salon, tidak ada (pajak) semua transaksi itu berupa tunai. Itu kurang lebih menurut Bank Dunia Rp 10.000 triliun,” ujarnya.
Hashim menilai, potensi penerimaan negara yang belum tergarap juga terlihat dari rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB). Ia menyebut rasio tersebut baru sekitar 12 persen, termasuk penerimaan pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Ia membandingkan angka tersebut dengan Kamboja yang disebut memiliki rasio penerimaan negara sebesar 18 persen dan India sebesar 20 persen. Hashim menilai, selisih dengan Kamboja saja menunjukkan peluang peningkatan penerimaan yang cukup besar.
“Kalau kita bandingkan dengan Kamboja, negara lebih miskin dari Indonesia, selisihnya antara 18 persen dan 12 persen itu adalah 6 persen. Enam persen dari yang tercatat adalah Rp 25.000 triliun. Enam persen itu berapa? Rp 1.500 triliun bukan? Ini seharusnya kita terima tiap tahun tambahan Rp 1.500 triliun,” kata dia.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika