REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan bahwa gelombang demonstrasi nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (31/10/2026) berpotensi kembali memicu kerusuhan besar di sejumlah kota. Peringatan tersebut disampaikan ketika pemerintah Prancis menghadapi tekanan sosial yang semakin meluas akibat kenaikan biaya hidup, ketidakpuasan terhadap pelayanan publik, serta tuntutan reformasi pendidikan yang sebelumnya memicu aksi protes pelajar.
Dalam kunjungannya ke Marseille pada Senin (26/10/2026), Macron menyebut demonstrasi mendatang sebagai hari berisiko tinggi yang membutuhkan kesiapan aparat keamanan. Pemerintah juga bersiap menghadapi mobilisasi nasional serikat pekerja pada 5 November, yang dikhawatirkan memperpanjang ketegangan politik dan sosial menjelang pemilihan presiden Prancis pada 2027.
Baca Juga- Dari Lereng Merapi-Merbabu, Muhammadiyah Selo Rintis Impian Kebun Kopi dan Peternakan Domba
- Pemkab Lamsel Dorong UMKM Perkuat Identitas Budaya Demi Dongkrak Daya Saing
- AS Bawa Krisis Geopolitik ke G20, Kehadiran Rusia Jadi Sorotan
"Kita tahu bahwa Sabtu mendatang masih menjadi hari berisiko tinggi. Kita juga tahu bahwa 5 November akan menjadi hari mobilisasi nasional yang melibatkan seluruh serikat pekerja," kata Macron kepada wartawan, sebagaimana dilaporkan Anadolu Agency, Senin.
Macron menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan kekerasan berulang setiap akhir pekan, meskipun masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Pihak berwenang akan memperketat pengamanan kawasan perdagangan, fasilitas umum, serta pusat-pusat kota yang sebelumnya mengalami perusakan dan penjarahan.
Peringatan itu muncul setelah demonstrasi pada 17 Oktober berubah menjadi kerusuhan di sejumlah kota besar Prancis, termasuk Paris dan Marseille. Kelompok demonstran terlibat bentrokan dengan polisi, sementara sejumlah bangunan, toko, dan fasilitas publik mengalami kerusakan akibat tindakan kekerasan serta penjarahan.
Pemerintah Prancis kemudian memperbesar pengerahan aparat keamanan untuk menghadapi demonstrasi lanjutan pada 24 Oktober. Menurut Reuters, sekitar 70 ribu polisi dikerahkan ketika sedikitnya 410 ribu orang turun ke jalan di berbagai wilayah Prancis berdasarkan penghitungan Kementerian Dalam Negeri.
Jumlah tersebut berbeda dengan perkiraan Konfederasi Umum Buruh Prancis (CGT), yang menyebut sekitar 800 ribu orang berpartisipasi dalam demonstrasi nasional pada hari yang sama. Perbedaan angka tersebut menunjukkan besarnya mobilisasi sekaligus perbedaan penghitungan antara pemerintah dan organisasi pekerja.
Macron Akui Kegagalan Aparat Keamanan
Dalam kunjungannya ke Marseille, Macron secara terbuka mengakui pemerintah telah gagal memperkirakan besarnya kekerasan yang terjadi selama demonstrasi pada 17 Oktober. Ia menyatakan jumlah personel kepolisian yang dikerahkan ketika itu tidak memadai untuk menghadapi perkembangan situasi di lapangan.
"Kami tidak mengantisipasi bahwa begitu banyak kelompok sayap kiri radikal akan melakukan mobilisasi sejak pagi sekali, dengan cara yang tidak lazim," kata Macron. Ia juga menyebut aparat tidak memperkirakan kehadiran kelompok kriminal yang kemudian terlibat dalam serangan dan penjarahan.
Menurut Macron, perpaduan antara mobilisasi kelompok radikal dan keterlibatan pelaku kriminal menyebabkan respons aparat keamanan tidak sebanding dengan tingkat ancaman. Namun, penjelasan tersebut merupakan penilaian pemerintah terhadap penyebab kekerasan, sementara demonstrasi yang lebih luas melibatkan kelompok masyarakat dengan berbagai tuntutan sosial dan ekonomi.
Macron mengunjungi Balai Kota Marseille yang sempat diserbu demonstran pada 17 Oktober dan melihat kerusakan yang ditinggalkan dalam peristiwa tersebut. Ia juga bertemu dengan aparat keamanan serta sejumlah pelaku usaha yang terkena dampak penjarahan untuk menegaskan komitmen pemerintah memulihkan ketertiban.
Pemerintah menyatakan akan mempertahankan kebijakan pengamanan yang lebih ketat pada demonstrasi 31 Oktober, termasuk mengarahkan rute demonstrasi menjauhi pusat-pusat kota. Langkah tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko kerusakan fasilitas publik dan melindungi kegiatan ekonomi tanpa memberlakukan larangan umum terhadap aksi protes.
Macron juga menolak desakan sebagian kalangan agar pemerintah segera menetapkan keadaan darurat nasional. Menurutnya, ketertiban masih dapat ditegakkan dengan perangkat hukum dan aparat keamanan yang tersedia, sehingga penggunaan kewenangan darurat belum diperlukan.
Dari Protes Pelajar Menjadi Kemarahan Nasional
Gelombang demonstrasi yang kini mengguncang Prancis berawal dari aksi pelajar sekolah menengah pada September 2026 yang menuntut perbaikan kondisi pendidikan. Kekurangan tenaga pengajar, kondisi bangunan sekolah, dan keterbatasan akses pendidikan tinggi menjadi sejumlah persoalan yang memicu aksi pemblokiran sekolah serta demonstrasi di berbagai kota.
Gerakan tersebut kemudian berkembang setelah kelompok pekerja, mahasiswa, dan aktivis gerakan Rompi Kuning atau Yellow Vests bergabung dalam mobilisasi yang lebih luas. Tuntutan yang semula berpusat pada pendidikan meluas menjadi persoalan kenaikan biaya hidup, daya beli masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan ketimpangan ekonomi.
Reuters melaporkan bahwa serikat pekerja melihat kemarahan masyarakat kini telah menjangkau berbagai kelompok profesi, termasuk guru, pemadam kebakaran, dan pekerja sektor lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan protes tidak lagi terbatas pada persoalan sekolah, tetapi telah berkembang menjadi tekanan sosial terhadap kebijakan pemerintahan Macron.
Gerakan Rompi Kuning sendiri memiliki sejarah panjang dalam perlawanan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah Prancis. Gerakan yang muncul pada 2018 akibat penolakan kenaikan pajak bahan bakar tersebut kemudian berkembang menjadi simbol ketidakpuasan terhadap biaya hidup serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Keterlibatan kembali kelompok Rompi Kuning memberikan dimensi politik dan sosial yang lebih luas terhadap demonstrasi terbaru. Para penggeraknya telah menyerukan aksi lanjutan pada 31 Oktober, sementara sejumlah serikat pekerja mempersiapkan mogok dan mobilisasi nasional pada 5 November.