REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Pemerintah Iran berupaya meningkatkan bantuan pangan bagi masyarakat sekaligus menahan laju inflasi yang terus menggerus daya beli rumah tangga di tengah tekanan ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Langkah tersebut diumumkan ketika perekonomian Iran menghadapi ancaman kontraksi semakin dalam akibat pembatasan perdagangan minyak, pelemahan mata uang rial, serta konflik militer yang belum memperoleh penyelesaian diplomatik.
Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, pada Senin (26/10/2026) mengatakan Teheran sedang mempersiapkan peningkatan nilai bantuan melalui program kupon pangan elektronik Kalabarg. Pemerintah memprioritaskan rumah tangga berpenghasilan rendah dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok.
Baca Juga- Menko Yusril Dorong Underinvoicing Masuk Kategori Korupsi
- Kronologi Bobotoh Tewas Dibacok Usai Tonton Laga Persib di Stadion Bogor
- Rizky Ridho dan Pelatih Persik Kritisi Kondisi Rumput JIS
"Kami berupaya melawan tekanan ekonomi yang diberikan oleh negara-negara Barat dan Amerika Serikat dengan mengendalikan laju inflasi di satu sisi, serta mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat, termasuk meningkatkan alokasi kupon pangan, di sisi lain," kata Mohajerani sebagaimana dilaporkan kantor berita Iran, IRNA, dan dikutip Anadolu Agency.
Mohajerani mengakui persoalan inflasi yang dihadapi Iran tidak dapat diselesaikan hanya dengan kebijakan jangka pendek. Menurutnya, kenaikan harga merupakan konsekuensi berbagai persoalan makroekonomi yang membutuhkan penanganan lebih luas, sementara pemerintah tetap harus memastikan masyarakat mampu memperoleh kebutuhan dasar.
Pernyataan tersebut muncul ketika Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2026 memperkirakan perekonomian Iran akan menyusut 7,6 persen sepanjang tahun ini. IMF juga memproyeksikan rata-rata inflasi konsumen Iran mencapai 78,6 persen, mencerminkan tekanan besar terhadap stabilitas harga dan aktivitas ekonomi nasional.
Proyeksi terbaru tersebut lebih buruk dibandingkan perkiraan IMF pada Juli yang memperkirakan kontraksi ekonomi Iran sebesar 5,4 persen. Revisi itu berlangsung ketika sanksi ekonomi semakin diperketat dan blokade maritim Amerika Serikat terus membatasi kemampuan Iran memperoleh pendapatan ekspor.
Inflasi Tinggi Menggerus Daya Beli
Tekanan ekonomi terhadap masyarakat Iran semakin terlihat dari data inflasi yang dirilis otoritas statistik nasional pada September 2026. Pusat Statistik Iran mencatat inflasi tahunan mencapai 73,6 persen, meningkat dari 69,9 persen pada bulan sebelumnya.
Kenaikan harga dalam perbandingan bulan yang sama dengan tahun sebelumnya bahkan mencapai 89,8 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa harga sekeranjang barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat secara umum hampir dua kali lipat dibandingkan September 2025.
Di tengah kenaikan harga tersebut, pelemahan rial memperberat beban ekonomi rumah tangga maupun dunia usaha. Reuters pada 14 Oktober melaporkan mata uang Iran telah kehilangan hampir 35 persen nilainya terhadap dolar AS sejak Juli, berdasarkan data pelacakan nilai tukar Bonbast.
Pelemahan mata uang berpotensi meningkatkan biaya pengadaan barang impor, bahan baku industri, dan kebutuhan produksi yang bergantung pada valuta asing. Dampaknya dapat menjalar ke harga kebutuhan domestik, terutama ketika kemampuan masyarakat mempertahankan pendapatan riil semakin terbatas.
Gubernur Bank Sentral Iran, Abdolnaser Hemmati, sebelumnya menyatakan otoritas moneter memprioritaskan pengendalian inflasi dan stabilisasi ekspektasi pasar. Bank sentral juga berupaya memastikan keberlangsungan sistem pembayaran serta ketersediaan valuta asing untuk impor obat-obatan dan kebutuhan penting lainnya.
Pada akhir September, Bank Sentral Iran meluncurkan program penjualan valuta asing melalui bank-bank pemerintah dengan nilai hingga dua miliar dolar AS. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menopang rial dan meredam tekanan terhadap pasar mata uang, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada ketersediaan cadangan devisa dan perkembangan hubungan ekonomi internasional.
Kalabarg Jadi Benteng Perlindungan Rumah Tangga
Untuk mengurangi dampak kenaikan harga pangan, pemerintah Iran mengandalkan Kalabarg sebagai instrumen bantuan sosial bagi masyarakat. Program tersebut memberikan kredit elektronik yang dapat digunakan penerima manfaat untuk membeli berbagai kebutuhan pokok melalui jaringan toko dan pasar swalayan yang berpartisipasi.
Melalui mekanisme itu, pemerintah berupaya mempertahankan akses masyarakat terhadap pangan tanpa sepenuhnya bergantung pada pemberian subsidi harga di tingkat produsen dan importir. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari perubahan sistem bantuan sosial yang sebelumnya banyak menggunakan alokasi valuta asing bersubsidi bagi perusahaan penyedia barang kebutuhan pokok.
Menurut laporan Rudaw pada 2 Oktober, pemerintah Iran sedang menyiapkan penyesuaian nilai bantuan dengan memprioritaskan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Anggota parlemen Fazlollah Ranjbar menyebut kenaikan kredit pangan yang sedang dibahas berkisar antara 300 ribu hingga 500 ribu toman bagi sebagian penerima manfaat.
Namun, penambahan nilai bantuan tersebut juga disertai pembahasan mengenai ketepatan sasaran penerima subsidi. Pemerintah dilaporkan merencanakan penghapusan sekitar 15 juta orang yang dinilai lebih mampu secara ekonomi dari program bantuan, dengan tujuan mengalihkan anggaran kepada rumah tangga yang lebih membutuhkan.
Ranjbar mengatakan sekitar 1,5 juta orang telah dikeluarkan dari daftar penerima pada saat pernyataannya disampaikan awal Oktober. Meski demikian, pengurangan penerima manfaat secara lebih luas masih bergantung pada penetapan kriteria dan penyelesaian proses administrasi pemerintah.
Pemerintah Iran menghadapi persoalan sulit dalam menentukan nilai bantuan yang memadai ketika harga barang terus meningkat. Kenaikan nominal subsidi belum tentu mampu mempertahankan daya beli apabila laju kenaikan harga pangan berlangsung lebih cepat daripada penyesuaian bantuan yang diberikan.
Mohajerani sebelumnya juga mengakui bahwa pemerintah memahami besarnya tekanan ekonomi terhadap kebutuhan pangan masyarakat. Ia menegaskan Kalabarg dimaksudkan untuk melindungi penghidupan warga, bukan sebagai kebijakan yang mengabaikan kenyataan melonjaknya harga barang.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika