REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Prancis memperluas dan memperpanjang pemberlakuan jam malam di sejumlah kota besar, termasuk Paris, Lyon, dan Marseille, menyusul gelombang demonstrasi yang berujung kerusuhan serta penjarahan pada akhir pekan lalu.
Pembatasan yang kembali diterapkan pada Selasa (20/10/2026) waktu setempat itu menjadi bagian dari upaya pemerintah meredam kekerasan di tengah meluasnya kemarahan masyarakat terhadap kenaikan biaya hidup dan memburuknya layanan publik.
Baca Juga- KPK Dalami Kaitan Korupsi Kementerian ATR/BPN dengan Politik Uang Muktamar NU
- Serpihan Roket Milik China Jatuh di Lahan Sawit Kalimantan
- Viral Duo Sejoli Pilih Menikah Sederhana di Mal Pelayanan Publik di Kota Cimahi
Kebijakan tersebut diberlakukan setelah sekitar 550 ribu orang, menurut perhitungan pemerintah, mengikuti 110 aksi demonstrasi di seluruh Prancis pada Sabtu (17/10/2026). Penyelenggara demonstrasi memperkirakan jumlah peserta mencapai 800 ribu orang, sementara kepolisian mencatat sekitar 110 ribu demonstran turun ke jalan di Paris.
Aksi yang awalnya digerakkan kalangan pelajar untuk memprotes kondisi pendidikan itu berkembang menjadi gerakan sosial yang lebih luas. Mahasiswa, serikat pekerja, kelompok rompi kuning atau gilets jaunes, serta masyarakat yang terdampak kenaikan biaya hidup turut menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.
Sebagian besar demonstrasi berlangsung damai, tetapi bentrokan terjadi di sejumlah kota ketika kelompok perusuh menyerang aparat, membakar kendaraan, merusak fasilitas umum, dan menjarah pertokoan. Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, dan Limoges termasuk wilayah yang mengalami kerusakan akibat kerusuhan tersebut.
Pemerintah semula melaporkan sekitar 400 orang ditangkap pada Sabtu malam. Namun, jumlah penangkapan terus bertambah setelah kerusuhan berlanjut hingga Ahad, dengan Associated Press (AP) pada Selasa melaporkan sedikitnya 2.400 orang telah ditangkap sejak akhir pekan.
Paris dan Lyon Perpanjang Jam Malam
Di Paris, Kepolisian Prefektur memperpanjang jam malam di kawasan Place de la République dan sebagian distrik Les Halles. Mengutip France Info, Anadolu Agency melaporkan pembatasan tersebut berlaku mulai Selasa pukul 23.00 hingga Rabu (21/10/2026) pukul 06.00 waktu setempat.
Kedua lokasi tersebut merupakan kawasan penting di pusat ibu kota yang sebelumnya menjadi titik bentrokan, pembakaran, dan penjarahan. Kepolisian mengatakan penerapan jam malam pada malam sebelumnya telah membantu memulihkan ketertiban sehingga pembatasan akan dipertahankan selama dianggap diperlukan.
Selain pembatasan mobilitas, aparat kembali memberlakukan larangan pertemuan dan aksi berkumpul yang tidak mendapat pemberitahuan resmi di sejumlah kawasan strategis. Larangan tersebut berlaku mulai pukul 20.00 hingga 06.00, termasuk di sekitar Istana Élysée, Majelis Nasional, Senat, Champs-Élysées, Châtelet, dan sejumlah stasiun kereta api utama.
Menurut laporan AP, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan identitas dan mengarahkan warga untuk menghindari kawasan yang diberlakukan jam malam. Sebuah helikopter polisi juga dikerahkan untuk memantau Place de la République, sementara petugas kebersihan mulai membersihkan puing, kendaraan yang terbakar, serta berbagai coretan pada monumen dan fasilitas umum.
Di Lyon, otoritas memperpanjang jam malam di pusat kota mulai pukul 21.00 hingga 06.00. Prefektur Rhône juga memajukan larangan berkumpul dari semula pukul 18.00 menjadi pukul 16.00 hingga dimulainya jam malam.
Prefek Rhône Étienne Guyot menyatakan pembatasan yang diterapkan sebelumnya telah membantu menjaga ketenangan di pusat kota. Kebijakan tersebut kembali diberlakukan menyusul kerusakan fasilitas umum dan penjarahan yang terjadi pada Sabtu, termasuk kebakaran yang melanda kantor pariwisata di kawasan Place Bellecour.
Sementara itu, Marseille mulai memberlakukan jam malam terbatas yang secara khusus menyasar anak di bawah umur. Pembatasan diumumkan otoritas setempat dan berlaku sejak Selasa pukul 22.00 hingga 05.00, setidaknya sampai Jumat (23/10/2026), di sejumlah kawasan pusat kota dan lokasi yang dianggap rawan.
Wali Kota Marseille Benoît Payan menyatakan pembatasan tersebut dapat membantu melindungi pertokoan dan mempermudah pekerjaan aparat keamanan. Namun, ia menekankan pentingnya penambahan personel kepolisian agar masyarakat tidak kembali menghadapi aksi perusakan dan penjarahan seperti pada akhir pekan sebelumnya.