REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ratusan mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Kota Semarang, Jumat (12/6/2026) sore. Mereka menyuarakan sejumlah isu, mulai dari kenaikan BBM, pelemahan rupiah, hingga pengesahan Undang-Undang (UU) Polri.
Massa mulai berkumpul di depan Kantor Gubernur Jateng sekitar pukul 16.00 WIB. Koordinator dan peserta aksi kemudian melakukan orasi secara bergantian. Salah satu isu yang disorot oleh masing-masing orator adalah perihal ratifikasi UU Polri.
Baca Juga- Demo Kantor BI Jateng, BEM SI: Turut Berduka Cita Atas Matinya Rupiah
- Demo Melemahnya Rupiah, Mahasiswa BEM SI Segel Gerbang Kantor Bank BI Jateng
- Tekanan Biaya Hidup, Ratusan Ojol di Jateng Demo Desak UU Transportasi Online Disahkan
Mereka menilai, UU tersebut disusun dan disahkan secara ugal-ugalan serta mengabaikan prinsip partisipasi bermakna masyarakat sipil. Mereka mengkritik keras poin dalam UU Polri yang kini mengizinkan polisi aktif mengisi jabatan sipil di kementerian atau lembaga.
"Sekarang polisi bisa merebut ruang sipil, bisa merebut ruang teman-teman semua. Jadi satu kata yang bisa kita sampaikan kepada mereka, yaitu: lawan!" ujar salah seorang mahasiswa Undip saat menyampaikan operasinya.
Selain itu, mereka pun menyoroti kondisi ekonomi nasional, terutama terkait melemahnya rupiah dan naiknya harga Pertamax baru-baru ini. Mereka menilai, dengan tekanan fiskal saat ini, pemerintah seharusnya dapat mengevaluasi program-program yang menyedot anggaran besar tapi belum terbukti bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam demo tersebut, sejumlah mahasiswa Undip sempat memanjat pagar Kantor Gubernur Jateng. Mereka kemudian meneriakkan kata "reformasi" berulang kali.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip, Nur Maajid, mengungkapkan, dia dan teman-temannya membawa sejumlah tuntutan dalam demo di depan Kantor Gubernur Jateng. "Pertama, evaluasi proyek MBG dan turunkan harga BBM. Selanjutnya reformasi TNI dan Polri. Kemudian perkuat nilai rupiah terhadap dolar dalam 7×24 jam," ujarnya saat diwawancara awak media.
Nur menambahkan, terdapat beberapa tuntutan lain yang disuarakannya dan teman-temannya, seperti pangkas tunjangan pejabat sebesar 20 persen, realisasikan janji 19 juta lapangan kerja, dan tarik aparat dari proyek strategis nasional (PSN). "Hari ini krisis ekonomi sudah di depan mata. Revisi Undang-Undang Polri sudah disahkan. Harga BBM sudah naik. Nilai tukar rupiah kita sudah lemah banget karena ada proyek-proyek bakar uang untuk MBG, Kopdes, dan lainnya," ucapnya.
Menurutnya, anggaran untuk program-program tersebut dapat dialokasikan ke lini yang lebih bermanfaat, seperti jaminan sosial dan kesehatan, subsidi pupuk, serta pendidikan untuk masyarakat. "Jadi apa yang harus dilakukan pemerintah? Tentu mengevaluasi seluruh kebijakan yang dikeluarkan, terutama MBG," kata Nur.
Dia pun menolak narasi pemerintah yang kerap menyatakan bahwa kondisi ekonomi nasional stabil dan baik-baik saja. "Kalau pemerintah merasa ini baik-baik saja, artinya pemerintah selama beberapa waktu belakangan ini tidak pernah bekerja. Kalau misalnya merasa baik-baik saja, demo di mana-mana, seruan reformasi jilid dua di mana-mana, teman-teman mahasiswa semua sudah gerak, teman-teman masyarakat semua sudah gerak. Lantas bagaimana pemerintah bisa bilang bahwa ini baik-baik saja?" ucap Nur. (Kamran Dikarma)
(Foto di Gudang Foto)
Ikuti Whatsapp Channel Republika