REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra akan menyampaikan tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam bentuk laporan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik dan memandang perbedaan pendapat sebagai bagian dari demokrasi.
"Saya juga memastikan kebebasan berpendapat tetap dijamin, sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis kajian," ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
Baca Juga- BEM UI Tegaskan tak Kenal dengan BEM Bersatu, Ada Upaya Pecah Belah Mahasiswa?
- PDIP Bantah Punya Kaitan dengan Eks Ketua BEM UGM Tiyo, Said Abdullah: Sangat tak Masuk Akal
- Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Jadi Sasaran 'Tembak', Fortuner Dikaitkan Purnawirawan TNI
Adapun, lima tuntutan mahasiswa yang akan disampaikan kepada Presiden meliputi penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penurunan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM), penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisasi di ranah sipil serta desakan agar Presiden mengakui kesalahan pemerintah.
Dalam audiensi dengan BEM SI di Jakarta, Kamis (18/6/2026), Menko secara khusus meminta penjelasan kepada mahasiswa terkait tuntutan terhadap program MBG. Ia ingin memastikan apakah yang dimaksud mahasiswa merupakan penghentian total program atau perbaikan tata kelola.
Yusril pun mendapat penjelasan dari BEM SI bahwa yang dimaksud merupakan perbaikan tata kelola program MBG karena juga telah dirasakan manfaatnya. Dia mengatakan program MBG dilaksanakan Presiden untuk meningkatkan gizi masyarakat. Selain itu, program juga diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi di tingkat masyarakat, termasuk melalui keterlibatan pelaku usaha, peternak, nelayan, dan penyedia bahan pangan di daerah.
Menurutnya, pemerintah terbuka terhadap masukan terkait perbaikan tata kelola program tersebut. Dia meyakini apabila yang diinginkan mahasiswa merupakan pembenahan tata kelola MBG, maka hal itu akan menjadi perhatian pemerintah.
"Saya berkeyakinan kalau yang diinginkan adalah perbaikan tata kelola program MBG, pasti akan dilakukan oleh pemerintah," katanya.
View this post on Instagram
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika sumber : Antara