TEL AVIV -- Israel dapat dibaca melalui dua perspektif. Pertama, pemerintahan Benjamin Netanyahu dapat dikatakan mengalami kekalahan.
Pemerintahannya yang sebelumnya memiliki mayoritas kuat di Knesset kini berubah menjadi kekuatan oposisi minoritas dengan 53 dari total 120 kursi.
Baca Juga- Peringatan Rasulullah SAW untuk Penyerobot Tanah, Perilaku Dianggap Sepele Padahal Berbahaya
- Harta dan Nasib 8 Pemiliknya pada Hari Kiamat: Ada yang Terhina, Ada yang Dimuliakan
- Sebaik-Baik Manusia Menurut Rasulullah SAW, Mereka Turut Membuat Islam Tetap Bertahan
Dengan demikian, blok yang menentang Netanyahu menguasai mayoritas, yakni 67 kursi di parlemen Israel.
Jika Israel merupakan negara demokrasi, kita mungkin akan menyaksikan pemandangan serupa dengan yang terjadi di Hungaria, Brasil, dan Serbia, ketika pemerintahan yang kurang demokratis dikalahkan oleh gerakan liberal yang lebih berorientasi sosialis.
Namun, Israel bukanlah negara demokrasi dalam pengertian yang sesungguhnya. Karena itu, peristiwa seperti yang terjadi di negara-negara tersebut tidak terlihat di Israel.
Pembacaan yang lebih relevan terhadap hasil pemilu ini adalah mengakui karakter Israel sebagai negara yang dibangun di atas sistem apartheid, meskipun memiliki model yang khas.
Pengakuan tersebut menuntut penggunaan perhitungan politik yang berbeda dalam menimbang berbagai kemungkinan masa depan, terutama menyangkut politik domestik Israel.
Jika kita menerima bahwa Israel merupakan sebuah rezim apartheid, hasil pemilu terakhir harus dibaca dengan perspektif yang berbeda.
Blok Netanyahu yang memperoleh 53 kursi ternyata lebih besar dibandingkan blok Yahudi yang menentangnya, yang hanya menguasai 48 kursi.
Kedua blok tersebut membutuhkan sedikitnya 61 anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan.
Blok Netanyahu hanya dapat mencapai angka tersebut dengan menarik anggota parlemen yang membelot dari kubu lawan.
Hal semacam ini sudah berulang kali terjadi sejak Netanyahu pertama kali menjabat sebagai perdana menteri pada 1996.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika