JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan sistem satu tiket untuk transportasi umum mulai awal 2027. Tiket sekali jalan yang berlaku selama ini akan diganti dengan sistem tarif terintegrasi lintas moda.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, Transjakarta akan lebih dulu disatukan dalam satu platform bersama MRT dan LRT. Setelah sistem tarif di Jakarta menyatu, tahap berikutnya adalah integrasi dengan KRL Jabodetabek, yang diharapkan juga pada 2027.
"Pada awal tahun 2027 ini akan ada sebuah sistem transformasi tiket dari yang single trip ini menjadi sistem yang terintegrasi," kata Budi menjawab pertanyaan Republika dalam diskusi 'Peran Strategis MRT Jakarta Wujudkan Jakarta Sebagai Kota Global' di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Menurut Budi, kartu pembayaran saat ini sudah bisa dipakai lintas moda. "Seluruh kartu, apa pun itu, bisa digunakan, dari LRT, TJ, MRT, seperti itu," ujarnya.
Ia menjelaskan, penyatuan sistem tarif dilakukan bertahap. MRT dan LRT sudah tersambung lebih dulu, lalu disusul Transjakarta.
"Mudah-mudahan segera nanti setelah LRT, MRT sudah bisa menyatu, sudah kita bisa integrasikan pada saat ini. Dan selanjutnya adalah Transjakarta. Sehingga di awal tahun, dengan penyesuaian tarif yang baru, semua bisa satu platform di dalam sistem tarifnya," tutur Budi.
Soal besaran tarif, Budi masih menutup rapat. Ia menyebut angkanya akan diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. "Saya enggak boleh bocorin berapa (tarifnya) ini, nanti Pak Gubernur sendiri (yang menyampaikan)," katanya.
Budi hanya memberi gambaran skemanya. Penumpang cukup membayar satu kali, lalu bisa berganti layanan dalam rentang tiga jam tanpa ongkos tambahan.
"Akan ada misalkan dengan tarif X selama tiga jam, nah itu gratis. Jadi misalkan Bapak Ibu naik Transjakarta dari Blok M, lalu ke HI, lalu pindah lagi ke Transjakarta. Selama tiga jam, itu masih sama dan enggak dikenakan biaya," jelasnya.
Skema tiga jam yang sama akan berlaku untuk tarif terintegrasi Transjakarta dan Transjabodetabek. Pemprov DKI juga menyiapkan satu tarif terintegrasi untuk seluruh moda. "Dan itu semuanya dalam tiga jam itu enggak perlu bayar lagi, seperti itu," kata Budi.
Di luar tarif berbasis waktu, akan ada paket berlangganan bulanan. Budi menyebut harganya "sangat-sangat rasional". Dengan paket satu bulan Transjakarta, misalnya, penumpang bisa naik sepuasnya selama sebulan. Paket serupa disiapkan untuk MRT dan untuk gabungan seluruh moda.
"Nah, ini akan menjadi hal yang sangat menarik ke depan," ucapnya.
Untuk KRL, Dishub DKI sudah membahasnya dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan. "Setelah kita bisa menyatukan sistem tarif di Jakarta, kita akan bersiap-siap menyatukan juga tarif integrasi dengan KRL Jabodetabek. Nah, ini tahapan selanjutnya di tahun 2027," kata Budi.
Ia menegaskan, penyatuan tiket ini baru permulaan. "Pengintegrasian sistem tiket, ya ini adalah awal dalam sebuah sistem transformasi yang akan kita lakukan ke depan," ujarnya.
Dari sistem tersebut, Pemprov DKI berharap memiliki data besar (big data) tentang pergerakan warga, termasuk berapa banyak perjalanan dan berapa orang yang menggunakan transportasi umum setiap hari. Data itu juga akan dipakai untuk menghitung kebutuhan subsidi dan menilai rute yang perlu dibenahi.
"Kita bisa nanti memprediksi ke depan subsidi dan juga mana sih jalur yang sebenarnya kurang dan perlu dievaluasi. Nah, ini juga akan bisa terlihat nanti ke depan," kata Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika