JAKARTA -- Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) tengah menjajaki kemungkinan menyerahkan sebagian layanan pertahanan antidrone di pangkalan militernya kepada perusahaan swasta. Langkah tersebut dilakukan setelah serangan rudal dan pesawat nirawak Iran mengakibatkan kerusakan besar pada sejumlah fasilitas militer Amerika di Timur Tengah, sekaligus memperlihatkan kerentanan pangkalan terhadap ancaman udara yang semakin sulit dicegat.
Komando Tempur Udara AS atau Air Combat Command (ACC) telah menerbitkan pengumuman penjajakan pasar pada 13 Oktober 2026 untuk mencari perusahaan yang mampu menyediakan sistem pertahanan antidrone lengkap beserta personel pengoperasinya. Berdasarkan dokumen pengadaan bernomor FA4890-261013, perusahaan yang berminat diberi kesempatan menyerahkan proposal kemampuan hingga Sabtu (31/10/2026).
Baca Juga- Serial 'The Odyssey' Versi AI Bikinan Elon Musk Jadi Sasaran Hujatan Warganet
- KPK Terima Pengembalian Uang PCNU Nias Rp 250 Juta, Diduga Terkait Perkara ATR/BPN
- Gabriella Ekaputri Cerita Susahnya Jadi 'Robot Korporat' di Film Lagi Probation
Program tersebut menggunakan konsep Counter Small Unmanned Aircraft System as a Service atau C-sUAS as a Service. Melalui pendekatan ini, perusahaan swasta berpotensi menyediakan, mengoperasikan, memelihara, dan memperbarui peralatan antidrone yang digunakan untuk melindungi fasilitas Angkatan Udara AS.
Air & Space Forces Magazine pada 15 Oktober melaporkan bahwa Pentagon sedang mencari model perlindungan pangkalan yang dapat disesuaikan dengan tingkat ancaman. Pendekatan tersebut memungkinkan militer memanfaatkan teknologi yang telah dikembangkan industri tanpa harus membangun seluruh kemampuan dari awal melalui proyek pengadaan persenjataan konvensional.
Dalam dokumen resminya, ACC menyatakan Angkatan Udara menghadapi ancaman yang semakin besar dan tidak seimbang dari sistem pesawat nirawak. Ancaman tersebut dinilai berpotensi membahayakan instalasi militer, personel, kesiapan operasi, serta berbagai aset penting pertahanan nasional Amerika Serikat.
Rencana tersebut masih berada pada tahap penjajakan kemampuan industri atau sources sought, bukan kontrak operasional yang telah diberikan kepada perusahaan tertentu. Angkatan Udara AS belum mengumumkan pemenang kontrak, nilai anggaran keseluruhan, ataupun keputusan final mengenai bentuk pengoperasian pertahanan antidrone oleh personel swasta.
Dua Pangkalan Jadi Lokasi Awal
Dalam rancangan awal, Pentagon mempertimbangkan penggunaan sistem antidrone yang dioperasikan kontraktor di dua pangkalan Angkatan Udara yang berada di daratan utama Amerika Serikat. Kedua instalasi tersebut belum disebutkan namanya dalam dokumen yang dipublikasikan, sementara perluasan ke pangkalan lain akan bergantung pada hasil pengujian dan evaluasi kemampuan sistem.
Model yang sedang dipelajari dikenal sebagai Contractor-Owned, Contractor-Operated atau COCO. Dalam skema tersebut, kontraktor bertanggung jawab menyediakan perangkat keras, tenaga pengoperasian, dukungan teknis, pemeliharaan, peningkatan teknologi, serta pengelolaan sistem sepanjang masa kontrak.
Perusahaan yang mengikuti penjajakan diminta menunjukkan kemampuan menghadapi drone kecil kelompok 1 dan 2, termasuk jenis komersial yang dapat dimodifikasi untuk kepentingan militer. Sebagai sasaran pengembangan, sistem juga diharapkan dapat diperluas untuk menghadapi drone kelompok 3 dan ancaman udara lain yang terbang pada ketinggian rendah.
Kelompok 3 mencakup pesawat nirawak yang lebih besar dibandingkan drone komersial ringan, dengan bobot yang dapat mencapai sekitar 600 kilogram berdasarkan klasifikasi militer AS. Namun, kemampuan menghadapi drone kelompok tersebut masih menjadi sasaran pengembangan, bukan persyaratan minimum yang telah dipastikan dapat dipenuhi seluruh calon penyedia layanan.
Pentagon menetapkan kemampuan pendeteksian dan pelacakan pada jarak minimum tiga mil dari perimeter wilayah pertahanan pangkalan, dengan sasaran peningkatan hingga lima mil. Peralatan juga harus dapat membedakan pesawat nirawak yang diizinkan beroperasi dengan objek udara yang tidak memiliki otorisasi.
Dokumen ACC menyebut tindakan penanggulangan harus dapat dilakukan sebelum ancaman memasuki perimeter instalasi yang dilindungi. Karena itu, sistem yang ditawarkan tidak hanya harus mendeteksi drone, tetapi juga mengintegrasikan sensor, pengendalian tembakan, komunikasi, dan perangkat penanggulangan dalam waktu yang memadai untuk merespons ancaman.
Target Lumpuhkan 95 Persen Drone
Salah satu persyaratan paling menonjol dalam dokumen tersebut adalah target kemampuan menetralisasi sedikitnya 95 persen drone yang telah diidentifikasi secara positif sebagai ancaman tidak sah di wilayah pertahanan pangkalan. Pentagon menetapkan angka 98 persen sebagai sasaran kinerja yang lebih tinggi, sekaligus menghendaki tingkat ketersediaan operasional sistem pada rentang yang sama.
Namun, target tersebut bukan berarti Pentagon telah memiliki sistem yang terbukti menghancurkan 95 hingga 98 persen seluruh drone dalam kondisi pertempuran sesungguhnya. Dalam dokumen penjajakan, pemerintah justru meminta perusahaan menjelaskan apakah standar tersebut realistis diterapkan di luar lingkungan pengujian, termasuk ketika menghadapi keterbatasan cuaca, gangguan elektronik, dan aturan penggunaan kekuatan.
Perusahaan juga diminta menawarkan berbagai teknologi penanggulangan yang telah memperoleh persetujuan pemerintah. Pilihannya mencakup pengacauan sinyal radio, pengambilalihan kendali drone secara elektronik, senjata energi terarah, serta metode penghancuran fisik yang sesuai dengan ketentuan operasional.
Untuk mendeteksi ancaman, Pentagon mempertimbangkan penggunaan radar aktif maupun pasif, kamera elektro-optik, sensor inframerah, serta perangkat pendeteksi frekuensi radio. Berbagai informasi tersebut akan digabungkan ke dalam sistem komando-kendali agar operator memperoleh gambaran situasi udara yang lebih menyeluruh.
Perangkat pertahanan juga diharapkan mempunyai kemampuan menghadapi gangguan komunikasi serta serangan siber yang berpotensi melumpuhkan sistem pengendali. Pentagon menghendaki sistem tetap beroperasi secara mandiri hingga 96 jam dengan dukungan daya listrik, komunikasi aman, bahan bakar, dan suku cadang yang disediakan kontraktor.
Kemandirian tersebut menjadi perhatian karena serangan terhadap jaringan listrik atau komunikasi dapat mengurangi kemampuan pangkalan menghadapi gelombang serangan udara berikutnya. Pertahanan antidrone karena itu tidak hanya berkaitan dengan penghancuran pesawat nirawak, tetapi juga keberlangsungan operasi ketika fasilitas pendukung mengalami gangguan.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika