REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hubungan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menjadi sorotan setelah Washington mengambil serangkaian kebijakan yang dinilai menguntungkan Moskow, sementara dukungan militer bagi Ukraina menghadapi ketidakpastian. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina justru dapat meningkatkan tekanan terhadap Kyiv untuk menerima kesepakatan yang merugikan kepentingan nasionalnya.
Kekhawatiran itu menguat ketika utusan khusus Trump, Steve Witkoff, tiba di St Petersburg, Rusia, pada Rabu (21/10/2026), untuk melakukan pembicaraan dengan Putin mengenai penyelesaian perang Ukraina. Menurut laporan Reuters, Witkoff dijadwalkan bertemu pemimpin Rusia tersebut sehari setelah mengadakan perundingan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan sejumlah pemimpin Eropa di Oslo, Norwegia.
Baca Juga- Bea Cukai Musnahkan 11 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp23,1 Miliar di NTT
- Suporter PSIS Dilarang Hadiri Enam Laga Tandang Laskar Mahesa Jenar Akibat Insiden Ciamis
- Syarikat Islam Siap Lawan Kapitalisme dengan Ekonomi Konstitusi
Kedatangan Witkoff berlangsung di tengah memburuknya hubungan Washington dan Kyiv akibat kebijakan Trump yang melonggarkan sebagian sanksi terhadap Rusia, menyepakati pembelian diesel dari Moskow, serta menunda persetujuan transfer sejumlah rudal pertahanan udara Patriot yang sangat dibutuhkan Ukraina. Pemerintahan Trump juga menghadapi pertanyaan mengenai pembatasan layanan komunikasi satelit militer yang digunakan pasukan Ukraina dan gangguan informasi peringatan dini serangan Rusia.
Reuters pada Selasa (20/10/2026) melaporkan bahwa Trump semakin terbuka menunjukkan pendekatan yang lebih akomodatif terhadap Rusia. Sebaliknya, ia berulang kali mengkritik Zelenskyy karena dianggap tidak cukup membantu upaya Washington mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari empat tahun.
"Rusia, terus terang, telah bersikap baik terkait Ukraina," kata Trump kepada wartawan pada Senin (19/10/2026), sebagaimana dilaporkan Reuters.
Trump juga menyatakan Zelenskyy tidak membantu proses penyelesaian perang dan menyarankan agar Ukraina mencari orang lain untuk melakukan perundingan. Pernyataan tersebut semakin memperlebar ketegangan antara kedua pemimpin ketika Ukraina masih menghadapi serangan rudal dan drone Rusia terhadap wilayahnya.
Dalam laporan Associated Press (AP), mantan Duta Besar AS untuk Ukraina John Herbst menilai hubungan Washington dan Kyiv berada pada salah satu titik paling mengkhawatirkan selama pemerintahan Trump. Herbst, yang kini berafiliasi dengan Atlantic Council, mengatakan arah kebijakan Washington terhadap Rusia dan Ukraina terlihat semakin tidak menguntungkan Kyiv.
Namun, perkembangan terbaru tidak berarti Amerika Serikat telah secara resmi meninggalkan Ukraina atau membentuk aliansi dengan Rusia. Washington masih terlibat dalam perundingan perdamaian bersama Kyiv dan negara-negara Eropa, meskipun sejumlah keputusan pemerintahan Trump menimbulkan pertentangan mengenai arah kebijakan tersebut.
Kesepakatan Diesel Rusia Memicu Kontroversi
Salah satu perubahan kebijakan paling menonjol terjadi pada Jumat (9/10/2026), ketika Trump mengumumkan kesepakatan pasokan bahan bakar diesel dengan Rusia setelah melakukan pembicaraan dengan Putin. Kesepakatan itu membuka jalan bagi pasokan lebih dari 300 ribu metrik ton diesel Rusia ke pasar Amerika Serikat dan internasional, disertai kemungkinan pengiriman tambahan pada bulan-bulan berikutnya.
Reuters melaporkan Washington memberikan pelonggaran sementara terhadap sejumlah pembatasan perdagangan bahan bakar Rusia untuk memungkinkan pelaksanaan kesepakatan tersebut. Kebijakan itu merupakan perubahan penting dari upaya Amerika Serikat sebelumnya yang menggunakan sanksi energi sebagai instrumen untuk menekan pendapatan Moskow akibat invasi ke Ukraina.
Trump menyatakan kesepakatan tersebut diperlukan untuk membantu menekan harga bahan bakar yang melonjak akibat gangguan pasokan energi global. Persoalan harga energi menjadi semakin sensitif menjelang pemilu sela Amerika Serikat pada 3 November 2026, ketika pemerintahannya menghadapi tekanan politik akibat kenaikan biaya hidup.
Namun, kebijakan itu mendapat kritik dari sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat, baik Partai Demokrat maupun Republik. Mereka mengkhawatirkan tambahan pendapatan dari penjualan energi dapat membantu Rusia mempertahankan kemampuan pembiayaan perangnya.
Zelenskyy juga mengecam kebijakan tersebut karena dinilai memberikan keuntungan ekonomi kepada Rusia ketika pasukannya masih melancarkan serangan terhadap wilayah Ukraina. Menurut Kyiv, pelonggaran tekanan ekonomi justru dapat mengurangi dorongan bagi Moskow untuk menerima penghentian perang yang berkelanjutan.
Utusan Kremlin untuk investasi, Kirill Dmitriev, dalam pernyataan yang dilaporkan Reuters pada 14 Oktober menyebut kesepakatan diesel berpotensi membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas antara Rusia dan Amerika Serikat. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Moskow memandang pembukaan kembali hubungan perdagangan sebagai peluang untuk memperluas hubungan bilateral.
Namun, pemerintah Amerika Serikat memiliki penjelasan berbeda mengenai kebijakan tersebut. Menteri Energi AS Chris Wright menyatakan kerja sama pasokan energi dapat menjadi bagian dari pendekatan diplomatik yang memberikan insentif kepada Rusia untuk mengurangi eskalasi perang.
Efektivitas kesepakatan diesel dalam menekan harga energi masih dipertanyakan sejumlah analis pasar. Mereka menilai pasokan tambahan dari Rusia belum tentu cukup besar untuk mengimbangi gangguan energi global yang juga dipengaruhi perang di Timur Tengah dan situasi di sekitar Selat Hormuz.
Rudal Patriot Tertahan, Pertahanan Ukraina Terancam
Persoalan lain yang memperburuk hubungan Washington dan Kyiv adalah keterlambatan persetujuan pengiriman rudal pencegat Patriot. Sistem pertahanan udara buatan Amerika Serikat itu merupakan salah satu andalan Ukraina untuk menghadapi serangan rudal balistik Rusia terhadap kota-kota dan infrastruktur strategisnya.
The Washington Post pada Senin (19/10/2026) melaporkan bahwa Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth belum menyelesaikan prosedur persetujuan pengalihan sejumlah rudal Patriot dari negara-negara sekutu kepada Ukraina. Hegseth disebut belum secara resmi menolak pengiriman tersebut, tetapi juga belum memberikan persetujuan yang diperlukan.
Persetujuan Washington tetap dibutuhkan karena rudal Patriot merupakan persenjataan buatan Amerika Serikat yang pengalihannya kepada negara lain harus mengikuti ketentuan ekspor. Akibatnya, negara-negara sekutu yang telah menyediakan dana atau bersedia menyerahkan persediaan rudalnya belum tentu dapat langsung mengirimkan persenjataan tersebut kepada Ukraina.
Keterlambatan itu berkaitan dengan program Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), mekanisme pengadaan yang memungkinkan negara-negara anggota NATO membiayai pembelian persenjataan Amerika untuk kebutuhan Ukraina. Program tersebut menjadi semakin penting ketika pemerintahan Trump mengurangi bantuan persenjataan langsung dan mendorong negara-negara Eropa menanggung pembiayaan yang lebih besar.
Zelenskyy mengatakan persediaan rudal pencegat Patriot Ukraina telah menipis ketika Rusia terus meningkatkan serangan terhadap infrastruktur energi dan kawasan permukiman. Namun, jumlah pasti rudal yang masih tersedia tidak diumumkan secara terbuka karena berkaitan dengan keamanan operasional militer.
Dalam wawancara yang dipublikasikan Bloomberg pada 18 Oktober, Zelenskyy menuduh kebijakan pemerintahan Trump menciptakan tekanan agar Ukraina menerima tuntutan Rusia. Ia mengaitkan dugaan tersebut dengan tertahannya pengiriman rudal pencegat serta pelonggaran tekanan ekonomi terhadap Moskow.
"Saya yakin berbagai langkah telah diambil untuk meyakinkan Ukraina agar menyerah," kata Zelenskyy kepada Bloomberg.
Pernyataan Zelenskyy tersebut merupakan penilaiannya terhadap rangkaian kebijakan Washington, bukan bukti bahwa pemerintahan Trump secara resmi memutuskan memaksa Ukraina menyerah. Pemerintah Amerika Serikat membantah bahwa keterlambatan dukungan persenjataan dilandasi tujuan politik untuk melemahkan pertahanan Kyiv.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Selasa (20/10/2026) mengakui kemungkinan adanya rudal pencegat yang belum terkirim melalui mekanisme PURL. Namun, Rubio menegaskan keterlambatan tersebut bukan hasil instruksi politik yang sengaja ditujukan untuk merugikan Ukraina.
"Tidak ada arahan politik yang disengaja untuk merugikan Ukraina," kata Rubio kepada wartawan di Mumbai, India, sebagaimana dikutip Reuters.
Rubio menekankan kebutuhan rudal pencegat sangat tinggi, tidak hanya bagi Ukraina tetapi juga bagi Amerika Serikat dan negara-negara lain. Menurutnya, keputusan pengiriman harus mempertimbangkan kebutuhan pertahanan Washington serta ketersediaan persenjataan yang terbatas.
Loading... Ikuti Whatsapp Channel Republika