REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengeklaim tidak pernah menginstruksikan anak buahnya melakukan jual-beli kuota haji tambahan dari kerajaan Arab Saudi. Kemudian Yaqut merasa tak memerintahkan pelonggaran aturan pelaksanaan ibadah haji.
Hal tersebut dikatakan Yaqut setelah mengikuti sidang perkara dugaan korupsi kuota haji dengan agenda pembacaan eksepsi atau perlawanan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa (18/8/2026).
Baca Juga- Kuasa Hukum Yaqut: Keputusan Pembagian Kuota Haji Sesuai Kesepakatan RI-Arab Saudi
- Yaqut Pertanyakan Metode KPK Tetapkan Kerugian Negara Rp622 Miliar dalam Dakwaan
- Kubu Yaqut Melawan, Pertanyakan Mengapa Nama Fuad Hasan di Bagian Akhir Surat Dakwaan Menghilang?
"Saya tidak pernah memerintahkan staf saya untuk melakukan korupsi, jual beli kuota, pelonggaran aturan, enggak ada. Saya tidak pernah melakukan itu," kata Yaqut kepada awak media.
Yaqut malah mengaku mengingatkan anak buahnya agar tidak melakukan tindakan koruptif dalam setiap persiapan dan pelaksanaan ibadah haji. Yaqut menyebut pernah memerintahkan pelaksanaan haji wajib mengacu pada kenyamanan dan keselamatan para jamaah haji.
“Yang saya tekankan malah sebaliknya. Jadi tidak boleh ada tindakan koruptif dan setiap pelaksanaan ibadah haji, persiapan ibadah haji itu harus didasarkan pada kenyamanan dan keselamatan jiwa jamaah. Titik. Tidak ada alasan. Dan itu tercapai. Alhamdulillah,” ujar Yaqut.
Selain itu, Yaqut menuding surat dakwaan jaksa KPK tidak cermat dan lengkap. Yaqut menganggap jaksa KPK mencampuradukan kebijakan menteri dengan kebijakan teknis yang seharusnya menjadi ranah direktorat jenderal.
"Kebijakan menteri itu dicampuradukkan dengan kebijakan teknis yang seharusnya itu menjadi ranah direktorat jenderal. Jadi itu diarahkan menjadi kebijakan menjadi kesalahan Menteri, begitu ya. Padahal seharusnya tidak begitu," ujar Yaqut.
Oleh karena itu, Yaqut menyebut perkara dugaan korupsi kuota haji mestinya menjadi ranah kebijakan yang ditangani oleh pengadilan tata usaha negara (PTUN) bukan pengadilan tipikor.
"Tadi yang disampaikan dan pendapat kami memang begitu. Seharusnya ini, locus-nya di soal kebijakan. Soal kebijakannya yang harus dipersoalkan. Manakala ada yang melakukan, korupsi, tindak pidana korupsi ya, ya itu yang diproses," ucap Yaqut.
Lihat postingan ini di InstagramLoading... Ikuti Whatsapp Channel Republika