Nasional
-
Nasional
Rilis Media: Kelola BUMN dengan Profesional
Jakarta, 16 Juni 2021 Pengangkatan Abdee Slank sebagai komisaris PT Telkom Tbk memunculkan kontroversi dan perdebatan soal komisaris BUMN. Lebih dari sekedar alasan kriteria dan mengapa Abdee Slank yang dipilih, pengelolaan BUMN yang profesional menjadi pertanyaan besar. Merespon…
-
Nasional
Anak Muda Mengawal Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ditengah semakin melemahnya akuntabilitas publik dan menyempitnya ruang-ruang demokratik, Transparency International Indonesia bersama GeRAK Aceh (Kota Banda Aceh), Migrant Care Jember (Kabupaten Jember), serta Bengkel APPeK (Kabupaten Kupang) m…
-
Nasional
Diskusi Publik: Menilik Pelemahan KPK dari Perspektif UNCAC dan The Jakarta Principles
Lembaga antikorupsi yang independen, kuat dan mandiri merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi, sebagaimana mandat dari UNCAC dan The Jakarta Statement for Anti-Corruption Agencies. Di Indonesia, saat ini sayangnya pemenuhan mandat tersebut semakin jauh dari kenyataan: serang…
-
Nasional
Pemerintah Indonesia Gagal Menunjukkan Komitmen Antikorupsi di Forum Internasional
Sidang Khusus Majelis Umum PBB tentang Korupsi (UNGASS Corruption 2021): Pemerintah Indonesia Gagal Menunjukkan Komitmen Antikorupsi di Forum Internasional Jakarta, 4 Juni 2021 Pada tanggal 2 hingga 4 Juni 2021, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (UN General Assembly Special…
-
Nasional
Indonesian Government Fails to Prove Its Anti-Corruption Commitment among the Member States
UN General Assembly Special Session on Corruption (UNGASS Corruption 2021): Indonesian Government Fails to Prove Its Anti-Corruption Commitment among the Member States Jakarta, June 4th 2021 From June 2nd to 4th, 2021, the United Nations General Assembly Special Session (UNGASS)…
-
Nasional
Indonesia Harus Konsisten Menggunakan Energi Bersih
Belakangan ini, pemerintah menyatakan akan mengurangi, bahkan menghentikan, penggunaan batu bara sebagai bahan baku PLTU, dan beralih pada pembangkit listrik dengan mengandalkan energi terbarukan. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang menyatakan tida…
-
Nasional
Laporan Corporate Political Engagement Index 2021
Laporan Corporate Political Engagement Index TI Indonesia 2021 Penilaian terhadap Keterlibatan Politik Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai berhasil dalam memenuhi kebutuhan listrik bagi rakyat Ind…
-
Nasional
Satu Tahun Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi “Penguatan Semu Pemberantasan Korupsi”
Gejolak penolakan rakyat mengenai pelemahan pemberantasan korupsi pada aksi #ReformasiDikorupsi tahun 2019 lambat laun mulai terjawab. Satu tahun kinerja KPK telah berlangsung, terlihat jelas ada perubahan signifikan terhadap politik hukum anti korupsi. Selain itu, Perubahan UU N…
-
Nasional
Global Corruption Barometer 2020 – Indonesia
Pada tahun 2020, Transparency International kembali merilis laporan Global Corruption Barometer – Asia. Global Corruption Barometer (GCB) merupakan survei mengenai opini publik terkait korupsi dan praktik suap berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat di masing-masing negara…
-
Nasional
Optimalkan penerimaan negara, usut pengalihan keuntungan dan kebocoran pajak pada ekspor pulp
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, 3 November 2020—Praktik pengalihan keuntungan dan kebocoran pajak teridenfikasi terjadi pada ekspor pulp larut Indonesia. Tak tanggung-tanggung, praktek ini ditengarai mengakibatkan kebocoran pajak berpotensi sebanyak Rp 1,9 triliun. De…
-
Nasional
Politik Gelang Karet Pemberantasan Korupsi dalam UU Cipta Kerja
Press Release bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) – Transparency International Indonesia (TII) – Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM Pemerintah dalam salah satu argumentasinya menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan ko…
-
Nasional
UU Cipta Kerja Bertolak Belakang dengan Semangat Pemberantasan Korupsi
Ditengah ketidakpastian ancaman pandemi Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah, Senin (5/10/2020), telah mengetuk palu tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan serba cepat tersebut dianggap banyak kalangan masyarakat berm…
-
Nasional
Pemerintah Wajib Menjalankan Transparansi Penanganan Covid-19 Diseluruh Sektor Jaring Pengaman Sosial, Pengadaan Barang/Jasa dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Komunike Bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Penanganan Covid-19 PEMERINTAH WAJIB MENJALANKAN TRANSPARANSI PENANGANAN COVID-19 DISELURUH SEKTOR JARING PENGAMAN SOSIAL, PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL Pandemi Covid-19, meruntuhkan tatanan ekono…
-
Nasional
“Tunda Pilkada 2020 untuk Keselamatan Nyawa Warga Negara”
Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil “Tunda Pilkada 2020 untuk Keselamatan Nyawa Warga Negara” Kesimpulan rapat antara Komisi II DPR, Pemerintah, dengan Penyelenggara Pemilu pada 21 September 2020 kemarin sangat mengejutkan sekaligus mengecewakan. Seolah-olah tidak melihat f…
-
Nasional
Diskusi Publik: Transparansi Pengelolaan Anggaran Covid – 19
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akuntabilitas Penanganan Dampak COVID-19 menyelenggarakan Diskusi Publik: Transparansi Pengelolaan Anggaran Covid – 19 pada Kamis, 23 Juli 2020 Pukul 13.30 WIB. Meteri narasumber dapat diakses di link Berikut: Materi presentasi dapat diakses di link…
-
Nasional
Surat Desakan Transparansi Penggunaan Anggaran Penanganan Dampak Pandemi COVID-19
Jakarta, 20 Juli 2020 Kepada Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia Di tempat Perihal: Surat Desakan Transparansi Penggunaan Anggaran Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 Dengan hormat, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 695,2 Triliun untuk menangani damp…
-
Nasional
Tidak Transparan ke Publik, Anggaran Covid-19 Rawan Disalahgunakan
Jakarta – Presiden Joko Widodo mengumumkan dua kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020 (Kontan, 2 Maret 2020). Pada 20 Maret hingga 9 Mei 2020, Presiden menerbitkan paket kebijakan untuk menangani COVID-19, sekaligus dalam upaya pemulihan perekonomian nasional. Paket kebijakan t…
-
Nasional
Rapor Merah KPK: 22 Catatan Kritis Masyarakat Sipil untuk Kinerja KPK Semester I
Komisi Pemberantasan Korupsi memasuki masa yang paling suram. Hal ini tak bisa dilepaskan begitu saja dari rentetan kejadian pelemahan yang dilakukan oleh Presiden dan DPR terhadap KPK di sepanjang tahun 2019 yang lalu. Mulai dari proses pemilihan Pimpinan KPK yang sarat akan kep…