Nasional
-
Nasional
Unboxing Pencegahan Korupsi Kini dan Nanti: Rapor Pelaksanaan Stranas PK
Hasil Pemantauan Pelaksanan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di 9 Wilayah Jakarta, 27 Mei 2020. Transparency International Indonesia (TII) menyampaikan laporan hasil pemantauan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Pemantauan TII bersama…
-
Nasional
Maju Kena Mundur Kena: Integritas Anak Muda Ditengah Kultur Korup
Kultur birokrasi di Indonesia terus menampilkan kelindan mesra antara kepentingan ekonomi dan politik, tidak terkecuali bagi anak-anak muda di dalamnya. Tiga staf khusus muda Presiden, CEO Amartha Andi Taufan, CEO Ruang Guru Belva Devara dan CEO Papua Muda Inspiratif Billy Mambas…
-
Nasional
Diskusi Daring: Korupsi dalam Pandemi
Presiden Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat atas dampak pandemi virus corona Covid-19. Pemerintah Indonesia mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp405,1 triliun untuk mengendalikan penyebaran virus SARS-CoV-2. Anggaran tersebut juga digunakan untuk…
-
Nasional
Policy Brief: Akuntabilitas Penanganan Pandemi Covid-19
Pengalaman Indonesia dalam penanganan berbagai bencana berskala besar, khususnya bencana alam, baik tsunami, banjir, gunung meletus, tanah longsor maupun gempa bumi memberikan gambaran umum adanya kerentanan dalam pengelolaan sumber daya publik, khususnya anggaran, karena potensi…
-
Nasional
Platform Gotong Royong Warga terkait Covid-19 Diluncurkan
JAKARTA, 6 April 2020 — Sebuah platform pelaporan terkait Coronavirus Desease 2019 atau Covid-19 resmi diluncurkan. Diinisiasi sejumlah tokoh CSO, ahli teknologi informasi, praktisi kesehatan masyarakat, dan jurnalis yang tergabung dalam Koalisi Warga untuk Covid-19, platform yan…
-
Nasional
Saatnya Pemerintah, PLN dan Korporasi Mencegah Korupsi
KORUPSI DI SEKTOR KELISTRIKAN: Saatnya Pemerintah, PLN dan Korporasi Mencegah Korupsi (Jakarta, 29 Oktober 2019) Minimnya pasokan listrik di berbagai wilayah Indonesia serta untuk kepentingan mendukung pembangunan ekonomi ke depan, merupakan tantangan yang dihadapai Presiden Joko…
-
Nasional
MELAWAN NALAR PUBLIK, REVISI UU KPK HARUS DITOLAK
MELAWAN NALAR PUBLIK, REVISI UU KPK HARUS DITOLAK Jakarta, 6 September 2019 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyepakati pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Jika disetujui, revisi tersebut akan seg…
-
Nasional
PEMERINTAH HARUS MELIBATKAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PENCEGAHAN KORUPSI.
Jakarta, 24 Juli 2019. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memerangi korupsi melalui sektor pencegahan. Perpres ini merupakan pengganti dari Perpres sebelumnya, yaitu Perpres No. 55/2012 t…
-
Nasional
TII: KPK yang Mandiri dan Independen Mutlak Dibutuhkan
Jakarta (4/7) – Lembaga pemberantasan korupsi harus bebas segala bentuk intervensi dan konflik kepentingan. Dukungan ini disampaikan Transparency International Indonesia (TII), sebuah organisasi antikorupsi internasional, dalam Peluncuran Hasil Penelitian Evaluasi Kinerja KPK 201…
-
Nasional
Saatnya Perusahaan Berinisiatif Mencegah Korupsi
Rilis Media Transparency International Indonesia Menyikapi Kasus Suap Perizinan Proyek Meikarta. (Jakarta, 25 Oktober, 2018) Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Pejabat Publik yang menerima suap dari Pebisnis kembali terula…
-
Nasional
Kritik Masyarakat Sipil Terhadap Pemerintah, IMF dan World Bank adalah Konstitusional
Sejak awal, penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-Worl Bank 2018 di Bali Indonesia, yang dihadiri oleh begitu banyak perwakilan pemerintah maupun masyarakat sipil dari berbagai negara, telah memunculkan beragam pandangan dari berbagai kelompok masyarakat. Keragaman pandangan yang…
-
Nasional
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi : HARUS FOKUS PADA LANGKAH KONGKRIT MENGHADANG KORUPSI POLITIK DI INDONESIA
Beberapa waktu lalu Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Perpres Stranas PK ini merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementeria…
-
Nasional
Jangan Pilih Calon Anggota Legislatif Koruptor!
Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan untuk membatalkan aturan didalam PKPU 20/2018 yang melarang mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual kepada anak untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif tahun 2019 (14/9). Putusan ini semakin memperkuat hasil lap…
-
Nasional
Mencegah Korupsi dari Akarnya
Pengembangan Sistem Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan (PPKK) di Perguruan Tinggi Oleh Dadang Trisasongko Korupsi merupakan salah satu akar permasalahan pembangunan di Indonesia. Penyebab terjadinya perilaku korupsi cukup banyak, tetapi yang pasti yang menjadi sumber u…
-
Nasional
Upaya Melumpuhkan Badan Antikorupsi di Berbagai Belahan Dunia
Situasi politik pemberantasan korupsi kerap kali mengalami drama. Mulai dari pendekatan kekerasan (seperti teror dan intimidasi) hingga bentuk pelemahan kelembagaan melalui proses politik (revisi Undang-undang, nir-dukungan dari Pemerintah dan parlemen). Di Indonesia, Komisi Pemb…
-
Nasional
Dubes Inggris Sebut Indonesia Terbaik Dalam Komitmen Antikorupsi
Antikorupsi.org, Jakarta, 17 Mei 2018 – Indonesia disebut sebagai negara terbaik dalam komitmen antikorupsi. Pernyataan ini dikatakan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, dalam diskusi media dengan tema “Evaluasi Capaian Indonesia Atas Komitmen Antikorupsi Internasi…
-
Nasional
RI Dinilai Penuhi 84% Komitmen Antikorupsi Internasional
Dubes Inggris menilai penerbitan Perpres beneficial ownership itu merupakan langkah penting Indonesia untuk mengejar korporasi yang diduga korupsi. Pemerintah Indonesia dianggap mampu melaksanakan 17 dari 19 komitmen dalam pemberantasan korupsi sebagaimana disepakati dalam Anti-C…
-
Nasional
Agar Reformasi Pemberantasan Korupsi Tidak Sebatas Ekspektasi
Jakarta (ANTARA News) – Reformasi 1998 melahirkan sejumlah lembaga negara baru khususnya institusi di bidang hukum yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan tentu saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kelahiran KPK b…