JAKARTA — Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dalam beberapa waktu terakhir masih menjadi perhatian publik. Fenomena yang terjadi di Bali dan beberapa daerah lainnya memperlihatkan tantangan dalam menjaga kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Gangguan distribusi di Bali menjadi salah satu gambaran persoalan tersebut. Keterlambatan kedatangan kapal pengangkut BBM dari Jawa sempat menyebabkan penurunan cadangan di wilayah itu sekitar tiga hingga empat hari. Pemerintah bersama Pertamina kemudian mempercepat pengiriman dan menambah armada kapal untuk memulihkan pasokan.
Meski begitu, persoalan antrean BBM tidak selalu berkaitan dengan ketersediaan pasokan dan kendala operasional. Perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi juga berpotensi memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Terutama ketika tekanan ekonomi mendorong perilaku konsumen mencari bahan bakar dengan harga lebih terjangkau.
Pengamat energi Ali Ahmudi Achyak menilai fenomena antrean BBM perlu dilihat dari dua sisi, yakni perubahan permintaan dan kemampuan distribusi. Menurutnya, selisih harga yang semakin lebar dapat mendorong konsumen mengalihkan penggunaan BBM nonsubsidi ke BBM yang harganya mendapat dukungan pemerintah.
"Fenomena ini sangat mungkin berkaitan dengan disparitas harga antara BBM subsidi dan BBM nonsubsidi. Ketika selisih harganya semakin lebar, masyarakat tentu akan mempertimbangkan kembali pilihan konsumsinya berdasarkan kemampuan ekonomi masing-masing," kata Ali kepada Republika
Perubahan pilihan konsumsi tersebut dapat memengaruhi perencanaan pasokan. Konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax, misalnya, berpotensi mempertimbangkan penggunaan Pertalite untuk menghemat pengeluaran. Apabila perpindahan berlangsung secara luas dalam waktu berdekatan, permintaan Pertalite berpotensi meningkat lebih cepat daripada perkiraan.
Perubahan perilaku konsumen dapat membuat perkiraan tersebut bergeser. SPBU yang sebelumnya memiliki persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan harian bisa menghadapi lonjakan penjualan dalam waktu singkat. Jika tambahan pasokan tidak segera mengikuti peningkatan permintaan, antrean kendaraan berpotensi terjadi meskipun stok BBM secara nasional masih tersedia. Hal ini bisa terjadi di wilayah manapun, ketika disparitas harga masih terjadi, dan kecenderung pola konsumsi masyarakat mencari produk yang lebih murah.
Ali mengingatkan lonjakan permintaan bukan satu-satunya penyebab antrean. Keterlambatan pengiriman dan keterbatasan persediaan di lokasi tertentu juga dapat menimbulkan kondisi serupa. "Persoalannya bukan hanya berapa banyak BBM yang tersedia, melainkan apakah pasokan tersebut dapat disalurkan ke lokasi yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, masyarakat perlu memahami perbedaan antara cadangan BBM nasional dan ketersediaan bahan bakar di SPBU. Keduanya saling berkaitan, tetapi menggambarkan kondisi yang berbeda. Cadangan nasional mencerminkan ketersediaan BBM dalam sistem pasokan, termasuk persediaan di fasilitas penyimpanan, hasil pengolahan kilang, pasokan impor, dan arus distribusi yang terus berjalan. Angka tersebut tidak selalu menggambarkan jumlah bahan bakar yang siap dibeli masyarakat di setiap SPBU.
"Stok BBM nasional yang aman tidak otomatis menjamin setiap SPBU selalu memiliki BBM yang cukup pada setiap waktu," kata Ali.
Ia menilai pemerintah dan badan usaha perlu melihat persoalan tersebut secara menyeluruh. Evaluasi tidak cukup hanya mengacu pada cadangan nasional, tetapi juga perlu mencakup persediaan terminal, jadwal pengiriman, stok SPBU, dan tingkat konsumsi masyarakat. Lonjakan konsumsi membutuhkan penyesuaian distribusi, keterlambatan pengiriman memerlukan perbaikan logistik, sedangkan kekurangan pasokan di wilayah tertentu perlu direspons dengan tambahan suplai. Pendekatan tersebut penting agar penanganan antrean tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu memperkuat keandalan distribusi dalam jangka panjang.
Disparitas Harga dan Perubahan Pola Konsumsi
Persoalan distribusi BBM semakin kompleks ketika perubahan harga energi memengaruhi keputusan konsumen. Kebijakan pemerintah mempertahankan harga Pertalite bertujuan menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok yang sensitif terhadap kenaikan biaya transportasi dan kebutuhan sehari-hari.
Di sisi lain, harga BBM nonsubsidi dapat mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Ketika selisih harga dengan Pertalite semakin lebar, sebagian konsumen memiliki alasan ekonomi untuk mempertimbangkan bahan bakar yang lebih murah.
Praktisi migas sekaligus mantan Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Hadi Ismoyo, melihat disparitas harga sebagai salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Menurutnya, perbedaan harga yang terlalu tinggi berpotensi mendorong perpindahan konsumsi sekaligus membuka peluang penyimpangan distribusi.
"Jika disparitas harga terlalu tinggi akan rawan penyelewengan oleh oknum dan keinginan migrasi dari nonsubsidi ke subsidi," kata Hadi kepada Republika.
Ia menilai perubahan pola konsumsi perlu diantisipasi melalui penyesuaian persediaan di wilayah yang mengalami peningkatan permintaan. Tanpa langkah tersebut, perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite berpotensi menambah tekanan terhadap sistem distribusi.
Situasi ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi kebijakan energi nasional. Pemerintah perlu menjaga harga BBM tetap terjangkau tanpa mengabaikan keberlanjutan pasokan dan ketepatan sasaran dukungan fiskal. Hadi berpandangan harga BBM bersubsidi sebaiknya tetap dipertahankan di tengah tekanan terhadap daya beli masyarakat. Namun, kebijakan tersebut perlu disertai pengaturan konsumsi dan pengawasan distribusi yang lebih baik.
"BBM subsidi tidak perlu naik karena daya beli rakyat rendah," ujarnya.
Salah satu gagasan yang disampaikan Hadi ialah mengarahkan kendaraan dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas untuk menggunakan Pertamax. Usulan ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi perpindahan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke Pertalite.
Meski demikian, pengaturan berdasarkan kapasitas mesin masih membutuhkan kajian. Besarnya kapasitas mesin tidak selalu mencerminkan kemampuan ekonomi pemilik kendaraan. Dari sisi teknis, kebutuhan angka oktan juga ditentukan oleh rancangan mesin dan rekomendasi pabrikan. Karena itu, pengaturan konsumsi perlu mempertimbangkan ketepatan sasaran kebijakan, kemampuan ekonomi masyarakat, serta kebutuhan teknis kendaraan.
Sementara itu, Ali juga mengingatkan perpindahan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite tidak selalu dapat diartikan sebagai penyalahgunaan. Sebagian masyarakat memang perlu menyesuaikan pengeluaran, sedangkan sejumlah kendaraan secara teknis masih dapat menggunakan Pertalite.
"Tidak semua orang yang beralih ke Pertalite berarti menyalahgunakan subsidi. Ada masyarakat yang memang perlu menghemat pengeluaran, dan ada pula kendaraan yang sesuai menggunakan BBM tersebut," kata Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) itu.
Menurut Ali, kebijakan harga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sekaligus kemampuan pemerintah menjaga kesinambungan pasokan. Peningkatan konsumsi BBM yang mendapat subsidi atau kompensasi juga dapat memengaruhi kebutuhan anggaran. Besarnya tekanan fiskal bergantung pada harga keekonomian, mekanisme subsidi dan kompensasi, serta realisasi volume penyaluran.
Ketahanan Energi dan Tantangan Ketergantungan Impor
Di luar persoalan konsumsi dan distribusi, ketahanan BBM nasional masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan terhadap pasokan minyak mentah dan produk BBM dari luar negeri. Hadi memperkirakan kebutuhan BBM nasional mencapai sekitar 1,63 juta barel per hari. Berdasarkan perhitungannya, kapasitas produk kilang nasional, termasuk proyek pengembangan kilang Balikpapan, berada pada kisaran 1,28 juta barel per hari.
Ia menyebut kebutuhan minyak mentah untuk mendukung kapasitas tersebut mencapai sekitar 1,82 juta barel per hari. Adapun produksi minyak domestik berada di kisaran 600 ribu barel per hari. Berdasarkan estimasi Hadi, Indonesia masih membutuhkan impor produk BBM sekitar 350 ribu barel per hari dan minyak mentah sekitar 1,2 juta barel per hari.
Kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan produksi domestik memperlihatkan pentingnya penguatan ketahanan energi. Perubahan harga minyak dunia, gangguan jalur perdagangan, serta peningkatan biaya pengadaan dapat memengaruhi kemampuan menjaga pasokan dan biaya penyediaan BBM.
Dalam situasi tersebut, upaya pemerintah mempertahankan harga BBM tertentu membutuhkan pengelolaan yang cermat. Keterjangkauan harga bagi masyarakat perlu berjalan seiring dengan kemampuan badan usaha mengamankan pasokan.
Hadi menekankan pentingnya menjaga kondisi keuangan Pertamina agar perusahaan memiliki ruang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengadaan minyak mentah dan BBM. Ia juga mendorong transparansi harga keekonomian, besaran subsidi, mekanisme distribusi, serta upaya mencegah kebocoran penyaluran.
Sebagai langkah jangka panjang, Hadi mengusulkan pemerintah kembali mempertimbangkan pengembangan program konversi BBM ke gas. Pemanfaatan gas domestik dinilai dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak dan BBM sekaligus mendukung pengendalian emisi.
ESDM Pastikan Cadangan BBM Nasional Aman
Di tengah persoalan antrean di sejumlah daerah, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan cadangan BBM nasional masih dalam kondisi aman. Ia menyebut cadangan Pertalite RON 90 berada pada kisaran 16 hingga 18 hari. Adapun cadangan jenis BBM lainnya secara rata-rata berada di atas 20 hari.
"BBM nasional kita cadangannya di atas 16 hari untuk Pertalite. Jadi 16 hari sampai 18 hari untuk Pertalite RON 90. Selain daripada Pertalite RON 90, semuanya di atas rata-rata 20 hari sesuai standar minimum nasional," kata Bahlil saat menjelaskan kondisi pasokan BBM di Bali.
Pemerintah menjelaskan gangguan distribusi di Bali berkaitan dengan keterlambatan kedatangan kapal pengangkut BBM dari Jawa. Kondisi tersebut sempat menyebabkan penurunan cadangan di wilayah itu sekitar tiga hingga empat hari.
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah berkoordinasi dengan Pertamina guna menambah armada pengangkut. Jumlah kapal yang melayani distribusi dari Jawa ke Bali ditingkatkan dari tiga menjadi tujuh unit.
Bahlil juga meminta Pertamina meningkatkan cadangan BBM di Bali dari sekitar 11 hari menjadi 15 hari. Penambahan tersebut diharapkan memperkuat ketahanan pasokan sekaligus memberikan ruang antisipasi terhadap potensi gangguan pengiriman.
Bahlil menjelaskan cadangan BBM di Terminal Sanggaran berada pada kisaran empat hingga lima hari, sedangkan Terminal Manggis memiliki cadangan lebih dari 11 hari. Perbedaan kondisi antarterminal tersebut memperlihatkan pentingnya pengaturan stok dan kelancaran distribusi. Persediaan yang cukup di satu fasilitas penyimpanan tetap membutuhkan dukungan transportasi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah pelayanan lainnya.
"Memang ini kejadian teknis yang terjadi pada manajemen internal arus logistik yang ada pada Pertamina, tapi apapun itu masih sebagian yang harus kita tanggung jawab bersama-sama," kata Menteri ESDM.
Pemerintah juga memperhatikan tantangan distribusi BBM di wilayah lain, termasuk Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Menurut Bahlil, distribusi di sejumlah daerah masih bergantung pada transportasi sungai. Ketika terjadi pendangkalan, pengiriman BBM harus dialihkan melalui jalur darat sehingga membutuhkan waktu lebih panjang.
"Di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Dirut Pertamina menyampaikan, ada beberapa wilayah yang distribusi lewat sungai, tapi sungainya terjadi pendangkalan. Jadi transportasinya dialihkan lewat darat. Dan ini memakan waktu," ujarnya.
Pertamina Perkuat Pasokan dan Pelayanan
PT Pertamina Patra Niaga secara intensif melakukan penyaluran BBM dan mengoptimalkan pelayanan SPBU di berbagai wilayah. Dalam siaran persnya pada 28 Oktober 2026, melalui Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menyampaikan langkah yang dilakukan melalui percepatan distribusi, penambahan armada mobil tangki, penguatan operasional terminal dan SPBU, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
“Pertamina Patra Niaga terus mengintensifkan penyaluran BBM melalui penguatan pasokan, optimalisasi armada, dan pengaturan distribusi sesuai kebutuhan di lapangan. Koordinasi antara terminal BBM, mobil tangki, dan SPBU juga terus diperkuat agar pasokan dapat segera diterima dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga,” ujar Kitty.
Penguatan distribusi dilakukan melalui penambahan armada dan optimalisasi operasional terminal. Di Jawa Timur, Pertamina Patra Niaga menambah 41 mobil tangki melalui skema spot charter dengan kapasitas total 1.184 kiloliter (KL), mengoperasikan sejumlah terminal selama 24 jam, serta mengoptimalkan layanan di 17 SPBU yang beroperasi 24 jam. Di Sulawesi Utara, ditambahkan 11 mobil tangki melalui skema spot charter dengan kapasitas 200 KL, sementara operasional Integrated Terminal (IT) Bitung diperpanjang menjadi 24 jam. Adapun di Lampung, penguatan distribusi dilakukan melalui penambahan 20 mobil tangki dengan kapasitas 320 KL serta pengalihan pasokan dari IT Palembang sebesar 120 KL.
Secara nasional, Pertamina Patra Niaga memprioritaskan pengiriman ke SPBU yang menjadi perhatian, mengalihkan pasokan dari terminal penyangga apabila diperlukan, serta mengatur jadwal mobil tangki berdasarkan kebutuhan dan kondisi wilayah. Pemantauan dilakukan hingga BBM diterima dan dibongkar di SPBU guna memastikan proses distribusi berjalan optimal.
“Setiap wilayah memiliki tantangan distribusi yang berbeda, mulai dari peningkatan permintaan, jarak tempuh dan medan yang sulit, hingga kendala akses kapal ke terminal tertentu. Karena itu, langkah penanganan disesuaikan dengan kondisi lapangan, antara lain melalui pengalihan pasokan, percepatan pengiriman, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat terkait,” lanjut Kitty.
Selain memperkuat pasokan, Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan pengawasan distribusi dan pengaturan antrean di SPBU. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum juga dilakukan untuk mendukung kelancaran distribusi serta memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika